Correct Article 9

Kebijakan Kebijakan keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah wajib: a. MENETAPKAN lokasi rawan bencana; b. tidak memberi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi rawan bencana; c. MENETAPKAN mitigasi bencana. d. penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; e. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; f. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; g. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; dan h. menyertakan Penanam Modal untuk terlibat di dalam pelaksanaan mitigasi bencana.