PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

PERDA Nomor 6 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Kakus adalah tempat pembuangan kotoran manusia. 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah. 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Article 8

Correction

(1) Struktur besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan serta kapasitas selang penyedotan. (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan/atau penyedotan kakus seperti : a. biaya penyedotan; b. biaya pengangkutan; c. biaya pembuangan; dan d. biaya pembinaan. (3) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya perawatan sarana seperti kendaraan, dan tempat pembuangan. (4) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat serta pelayanan yang diberikan. (5) Kapasitas selang penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panjang selang penyedotan dari truk tangki ke seftic tank yaitu 0 sampai dengan 10 m (sepuluh meter) dan diatas 10 m (sepuluh meter). Pasal 9 Besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut : a. Pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan, kapasitas selang penyedotan sampai dengan 10 m. No Pelayanan Volume limbah dan Jarak lokasi Tarif (Rp.) 1 Penyedotan. 1 m3 s/d 2 m3 diatas 2 m3 s/d 4 m3 diatas 4 m3 s/d 6 m3 diatas 6 m3 105.000,- 175.000,- 250.000,- 300.000,- 2 Pengangkutan dari lokasi penyedotan ke lokasi pembuangan. 0 km s/d 10 km diatas 10 km s/d 20 km diatas 20 km s/d 30 km diatas 30 km s/d 40 km diatas 40 km s/d 50 km diatas 50 km. 60.000,- 95.000,- 125.000,- 145.000,- 160.000,- 175.000,- b. Kapasitas selang penyedotan lebih dari 10 m, kelebihannya dihitung tarifnya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter. c. Penyediaan tempat pembuangan limbah yaitu masyarakat dapat memanfaatkan tempat pembuangan yang disiapkan untuk membuang limbah kakus dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali pembuangan.

Article 10

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 11 (1) Besarnya retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk kapasitas selang 10 m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah perhitungan tarif sesuai volume limbah. (2) Besarnya retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk kapasitas selang lebih dari 10 m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah perhitungan tarif jumlah kelebihan selang penyedotan. (3) Pemanfaatan tempat pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah jumlah kali melakukan pembuangan limbah dikalikan dengan biaya yang dikenakan untuk setiap kali pembuangan. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12 Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan. BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PENBAYARAN

Article 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Article 14

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib retribusi wajib membayar / melunasi retribusi yang terutang.

Article 15

(1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi. (2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam. (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, dan penetapan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Article 16

(1) Bupati atau pejabat dapat memberi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar. (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Article 17

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan SSRD. (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Article 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

Article 10

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IX

Article 19

BAB X

Article 20

BAB XI

Article 21

Article 22

BAB XII

Article 23

BAB XIII

Article 24

BAB XIV

Article 25

BAB XV

Article 26