PERDA

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

PERDA Nomor 19 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem. 5. Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Kabupaten Karangasem. 6. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. 7. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV. 8. Penanggulangan adalah Serangkaian Upaya Menekan Laju Penularan HIV dan AIDS, melalui kegiatan Promosi, Pencegahan, Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan terhadap Orang dengan HIV dan AIDS. 9. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna Narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki – laki yang berhubungan seks dengan laki – laki, warga binaan dilembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor. 10. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala. 11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. 12. Voluntary Conselling Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela. 13. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, dan organ tubuh sebelum didonorkan. 14. Surveilans HIV atau sero - surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous. 15. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III

KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Article 4

Correction

Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui : a. promosi; b. pencegahan; c. konseling dan tes sukarela rahasia; d. pengobatan; e. perawatan, rehabilitasi dan dukungan.

Article 5

Correction

(1) Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan. (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; b. upaya perubahan sikap dan perilaku. (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.

Article 6

Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Article 7

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

Article 8

(1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain. (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining. (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

Article 9

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan dengan mempergunakan kondom.

Article 10

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau alat yang memungkinkan penularan HIV pada tubuhnya sendiri dan/atau orang lain wajib menggunakan jarum / alat steril.

Article 11

(1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada semua karyawan. (2) Setiap pemilik dan/ atau pengelola tempat hiburan wajib mendata karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Setiap pemilik dan / atau pengelola tempat hiburan wajib memeriksa karyawan yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala ketempat-tempat pelayanan IMS yang di sediakan Pemerintah, Lembaga Nirlaba dan/ atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Article 12

Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pencegahan HIV dan AIDS seperti : a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan; b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik; c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya; d. pendukung pencegahan lainnnya; e. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau; f. surveilans IMS, HIV dan perilaku; g. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.

Article 13

(1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara unlinked anonymous. (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan VCT. (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga. (4) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.

Article 14

(1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya. (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal : a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup; b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Article 15

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Article 16

(1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan : a. berbasis klinik; b. berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat. (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta. (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Article 17

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV dan AIDS berupa : a. pendukung pengobatan; b.pengadaan obat anti retroviral; c. obat anti infeksi oportunistik; d.obat IMS. (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Article 18

Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan: a. medis; b. psikologis; c. sosial dan ekonomi melalui keluarga; d. masyarakat; e. dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

BAB Ketiga

Pencegahan

Article 6

Correction

Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Article 7

Correction

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

Article 8

(1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain. (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining. (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

Article 9

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan dengan mempergunakan kondom.

Article 10

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau alat yang memungkinkan penularan HIV pada tubuhnya sendiri dan/atau orang lain wajib menggunakan jarum / alat steril.

Article 11

(1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada semua karyawan. (2) Setiap pemilik dan/ atau pengelola tempat hiburan wajib mendata karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Setiap pemilik dan / atau pengelola tempat hiburan wajib memeriksa karyawan yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala ketempat-tempat pelayanan IMS yang di sediakan Pemerintah, Lembaga Nirlaba dan/ atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Article 12

Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pencegahan HIV dan AIDS seperti : a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan; b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik; c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya; d. pendukung pencegahan lainnnya; e. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau; f. surveilans IMS, HIV dan perilaku; g. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

BAB Kelima

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Keenam

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 23

BAB Kedua

Article 24

BAB Ketiga

Article 25

BAB VIII

Article 26

BAB IX

Article 27

BAB X

Article 28