PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH

PERDA Nomor 18 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article 3

Article 8

Correction

(1) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah kepada PIP adalah sebagai berikut : a. pokok pinjaman; b. bunga pinjaman; c. biaya manajemen; d. biaya administrasi; e. biaya kesepakatan; f. sanksi dan/atau denda keterlambatan (apabila ada). (2) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah keseluruhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah dipindah bukukan oleh PIP kepada Pemerintah Daerah. (3) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar 7,75 % ( tujuh koma tujuh puluh lima persen ) efektif per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai biaya pengelolaan dana pinjaman yang dibayarkan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh ) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana pinjaman termasuk tambahan dana pinjaman. (5) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai biaya administrasi pemberian pinjaman yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana pinjaman termasuk tambahan dana pinjaman. (6) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai biaya atas penyediaan dana pinjaman yang dibayarkan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana pinjaman termasuk tambahan dana pinjaman. (7) Pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan cara penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ( RKUD ) ke rekening Induk Dana Investasi PIP. (8) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai surat tagihan. (9) Pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah merupakan prioritas dan harus dianggarkan dalam pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH

Article I

Article 3

Article I

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 8

Article II