PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

PERDA Nomor 9 Tahun 2007

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana adalah Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana. 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Jembrana. 6. Kecamatan adalah wilayah Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahn Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel. 12. Peraturan Perbekel adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 13. Keputusan Perbekel adalah keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat MENETAPKAN dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel. 14. Prosedur Pembentukan produk hukum Desa adalah rangkaian kegiatan Pembentukan produk hukum Desa sejak perencanaan sampai dengan penetapan. 15. Produk hukum Desa adalah peraturan Desa yang diterbitkan oleh Perbekel dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PRODUK HUKUM DESA

Article 2

Correction

Produk hukum Desa bersifat pengaturan dan penetapan.

Article 3

Correction

(1) Produk hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. Peraturan Desa; dan b. Peraturan Perbekel. (2) Produk hukum Desa bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Keputusan Perbekel.

Article 4

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Materi muatan Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan. (3) Materi muatan Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel yang bersifat penetapan.

Article 5

(1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel bersama BPD. (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peratuan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Article 6

Peraturan Desa dibuat berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Article 7

Asas Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi : a. kejelasan tujuan; b. kelembangaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Article 8

(1) Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas : a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. kebhinnekatunggalikaan; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VIII

Article 30

BAB IX

Article 31

BAB X

Article 32