Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
(1) RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah disusun oleh SKPD dan PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelummnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
(3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-PPKD dengan KUA dan PPAS serta kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Standarisasi satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala SKPD dan Kepala SKPKD melakukan penyempurnaan.
Pasal 83 . . .
(1) RKA-SKPD dan RKA PPKD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) dihimpun oleh PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
(3) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
a. ringkasan APBD;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daftar piutang daerah;
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
l. daftar dana cadangan daerah; dan
m. daftar pinjaman daerah.
27. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :
(1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
a. ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut :
a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
b. untuk . . .
b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkkan dalam kolom penjelasan; dan
c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan
28. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) menyesuaikan dengan batas waktu pengambilan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD.
(3) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.
29. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:
(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) tidak MENETAPKAN persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi- tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
30. Diantara . . .
30. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1(satu) Pasal baru yakni Pasal 87A yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelimnya.
(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
(3) Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Bupati tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.
31. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) huruf b, diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:
(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati yang MENETAPKAN peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(4) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(5) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
33. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :
Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 97 . . .
Kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku
35. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 99A yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
(2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
36. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5) sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut :
(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
(3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut:
a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
c. SP2D yang belum diuangkan.
(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kreteria:
a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
b. Keterlambatan . . .
b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun akibat dari force major.
37. Ketentuan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut :
(1) Kebijakan Umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
(2) Mekanisme dan proses pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD mengikuti mekanisme dan Proses pembahasan KUA dan PPAs sebagaimana diatur pada pasal 77, pasal 78 dan pasal 79
39. Ketentuan Pasal 133 ayat (2) huruf a dan huruf e, diubah dan huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut :
(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD dan RKA-PPKD yang memuat tambahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dan/atau kreteria DPA-PPKD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perunahan APBD sebagai acuan kepala SKPKD selakuk PPKD.
(2) Rancangan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
b. dihapus;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
d. dihapus.
e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, kode rekening APBD, standar analisa belanja dan standar harga.
(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
40. Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga pasal 134 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 134 . . .
Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81.
41. Ketentuan Pasal 135 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut :
(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
(3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
(4) Dihapus
42. KetentuanPasal 137 ayat (2) huruf d, diubah sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:
(1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
(2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. ringkasan perubahan APBD;
b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. dihapus;
h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
i. daftar pinjaman daerah.
45. Ketentuan Pasal 163 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut :
(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
(1a) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
(2) SPD . . .
(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
46. Diantara Bab XVI dan Bab XVII disisipkan 3 (tiga) Bab baru yakni Bab XVIA, Bab XVIB, dan Bab XVIC sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XVIA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Bupati dapat MENETAPKAN SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan memanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan Pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
(1) BLUD dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat, badan lain dan/atau pemerintah.
(2) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
(1) BLUD dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam APBD menggunakan rencana bisnis dan anggaran (RBA).
(2) Konsolidasi RBA dengan Peraturan Daerah tentang APBD sampai pada jenis belanja.
(3) Konsolidasi RBA dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sampai pada obyek belanja.
(4) Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
a. belanja pegawai dana BLUD;
b. belanja barang dan jasa dana BLUD; dan
c. belanja . . .
c. belanja modal dana BLUD.
Pengelolaan keuangan BLUD mengacu Pedoman Teknis pengelolaan keuangan BLUD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB XVIB PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
(1) Pejabat yang ditunjuk untuk megelola dana BOS sekolah negeri sebagai berikut:
a. Bupati MENETAPKAN kuasa pengguna anggaran atas usul kepala SKPD Pendidikan selaku Pengguna Anggaran; dan
b. Kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.
(2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOS yang ditransfer oleh Bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Pendidikan.
(1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
(2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah.
(3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun oleh SKPD Pendidikan.
(4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD.
(5) PPKD selaku BUD mengalokasikan dana BOS untuk sekolah swasta pada RKA- PPKD berdasarkan data jumlah siswa per sekolah dari SKPD Pendidikan.
(6) Penggunaan Dana BOS untuk sekolah negeri dan sekolah swasta berpedoman pada Petunjuk Teknis Menteri Pendidikan Nasional.
(1) Pencairan dana BOS untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme TU.
(2) Pencairan dana bOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.
(1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD Pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah.
(2) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya.
Pasal 195K . . .
(1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195L ayat (2) didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
(2) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan kepala sekolah swasta.
(3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.
(1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I dan Triwulan II paling lambat tanggal 10 juli sedangkan untuk triwulan III dan Triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada bendahara pengeluaran pembantu.
(2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
(3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD Pendidikan.
(4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan.
Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh Sekolah swasta diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah.