PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERDA Nomor 9 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues; 2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Gayo Lues. 3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 5. Sekretaris......../4 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues; 6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya; 7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup; 8. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya dasar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi saat ini dengan generasi masa depan; 9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 10. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya; 11. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; 12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya; 13. Limbah Bahan Berbahaya dan/atau Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya; 14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. BAB II......../5

BAB VIII

PENYIDIKAN

Article 13

Correction

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan/atau tim yang ditunjuk tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. Memeriksa catatan-catatan atau dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berkaitan; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Menyuruh......../11 g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

BAB VII

Article 11

BAB VIII

Article 12

BAB VIII

Article 13

BAB VII

Article 14