Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ang...

Article 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Daerah : Semula Rp. 1.859.520.348.000,00 Bertambah Rp. 192.642.633.000,00 Jumlah Setelah perubahan Rp. 2.052.162.981.000,00 (2) Belanja Daerah : Semula Rp. 1.935.220.348.000,00 Bertambah Rp. 167.083.990.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 2.102.304.338.000,00 Surplus/Defisit Rp. (50.141.357.000,00) (3) Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Semula Rp. 90.000.000.000,00 Berkurang Rp. (23.058.643.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp.66.941.357.000,00 b. Pengeluaran Semula Rp. 14.300.000.000,00 Bertambah Rp. 2.500.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp.16.800.000.000,00 Sehingga Pembiayaan Netto adalah : Semula Rp. 75.700.000.000,00 Berkurang Rp. (25.558.643.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 50.141.357.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah NIHIL

Article 1

Article 2

Correction

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah Semula Rp. 256.033.200.000,00 Bertambah Rp. 27.637.299.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 283.670.499.000,00 b. Dana Perimbangan Semula Rp.1.280.995.759.000,00 Berkurang Rp. (27.689.409.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 1.253.306.350.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Semula Rp. 322.491.389.000,00 Bertambah Rp. 192.694.743.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 515.186.132.000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah Semula Rp 82.907.000.000,00 Bertambah Rp. 24.595.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 107.502.000.000,00 b. Retribusi daerah Semula Rp 22.541.200.000,00 Berkurang Rp. (682.602.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 21.858.598.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Semula Rp. 14.525.000.000,00 Bertambah Rp. 673.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 15.198.000,000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Derah yang sah Semula Rp 136.060.000.000,00 Bertambah Rp. 3.051.901.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 139.111.901.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak Semula Rp. 48.681.693.000,00 Berkurang Rp. (2.505.939.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 46.175.754.000,00 b. Dana Alokasi Umum Semula Rp. 958.000.609.000,00 Berkurang Rp. (65.318.814.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 892.681.795.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Semula Rp 274.313.457.000,00 Bertambah Rp. 40.135.344.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 314.448.801.000,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah Semula Rp 0,00 Bertambah Rp. 6.825.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 6.825.000.000,00 b. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya Semula Rp 110.895.896.000,00 Bertambah Rp. 31.575.409.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 142.471.305.000,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Semula Rp 211.595.493.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 211.595.493.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Semula Rp 0,00 Bertambah Rp. 61.948.690.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 61.948.690.000,00 e. Pendapatan lainnya Semula Rp 0,00 Bertambah Rp. 92.345.644.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 92.345.644.000,00

Article 3

Correction

(1.) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja tidak langsung Semula Rp 1.163.653.424.000,00 Berkurang Rp. (24.285.607.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp.1.139.367.817.000,00 b. Belanja langsung Semula Rp 771.566.924.000,00 Bertambah Rp. 191.369.597.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 962.936.521.000,00 (2.) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai Semula Rp 779.203.851.000,00 Bertambah Rp 638.497.200,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 779.842.348.200,00 b. Belanja Hibah Semula Rp 7.600.000.000,00 Bertambah Rp. 14.115.400.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 21.715.400.000,00 c. Belanja Bantuan sosial Semula Rp 1.461.200.000,00 Bertambah Rp. 1.020.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 2.481.200.000,00 d. Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa Semula Rp 10.032.200.000,00 Bertambah Rp. 2.757.895.800,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 12.790.095.800,00 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa Semula Rp 363.356.173.000,00 Berkurang Rp. (42.817.400.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 320.538.773.000,00 f. Belanja tidak terduga Semula Rp 2.000.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00 (3.) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp 114.732.786.000,00 Bertambah Rp. 7.907.323.221,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 122.640.109.221,00 b. Belanja Barang dan Jasa Semula Rp 290.924.720.700,00 Bertambah Rp. 73.271.882.838,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 364.196.603.538,00 c. Belanja Modal Semula Rp 365.909.417.300,00 Bertambah Rp. 110.190.390.941,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 476.099.808.241,00

Article 4

Correction

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Semula Rp 90.000.000.000,00 Berkurang Rp. (23.058.643.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 66.941.357.000,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Semula Rp 14.300.000.000,00 Bertambah Rp. 2.500.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 16.800.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a adalah jenis pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Semula Rp 90.000.000.000,00 Berkurang Rp (23.058.643.000,00) Jumlah setelah perubahan Rp. 66.941.357.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis pembiayaan: Penyertaan modal ( investasi ) Pemerintah Daerah Semula Rp 14.300.000.000,00 Bertambah Rp. 2.500.000.000,00 Jumlah setelah perubahan Rp. 16.800.000.000,00

Article 5

Correction

(1) Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan; g. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; h. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Article 6

Correction

(1) Dalam hal keadaan darurat, dan terdapat belanja untuk keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. (2) Kriteria darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan.

Article 7

Correction

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017, Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

Article 8

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 9 November 2017 BUPATI DEMAK, TTD HM. NATSIR Diundangkan di Demak pada tanggal 9 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD SINGGIH SETYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 5 /2017). NO JABATAN PARAF 1. SEKDA 2. ASISTEN I 3. KABAG HUKUM 4. KA BPKPAD

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8