PERDA

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

PERDA Nomor 14 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Daerah adalah Kabupaten Demak. 4. Bupati adalah Bupati Demak. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 7. Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas. 8. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja. 9. Pekerja Migran INDONESIA Daerah adalah setiap warga negara INDONESIA yang berasal dari Daerah yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 10. Keluarga Pekerja Migran INDONESIA adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di INDONESIA maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran INDONESIA di luar negeri. 11. Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan adalah Pekerja Migran INDONESIA yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. 12. Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 13. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. 14. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran INDONESIA dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di INDONESIA hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. 15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 17. Mitra Usaha adalah Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran INDONESIA pada pemberi kerja. 18. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 19. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran INDONESIA dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar Calon Pekerja Migran INDONESIA memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 22. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran INDONESIA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. 23. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 24. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 25. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu. 26. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA atau disingkat SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala BP2MI yang digunakan untuk menempatkan calon Pekerja Migran INDONESIA. 27. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.

BAB Kedua

Hak dan Kewajiban Pekerja Migran INDONESIA Daerah

Article 5

Correction

(1) Setiap Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah atau Pekerja Migran INDONESIA Daerah memiliki hak: a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja; g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di INDONESIA dan di negara tujuan penempatan; h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja; i. memperoleh akses berkomunikasi; j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan; l. memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA ke daerah asal; dan/atau m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah dan/atau Pekerja Migran INDONESIA Daerah. (2) Setiap Pekerja Migran INDONESIA Daerah memiliki kewajiban: a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan; b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan; c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran lndonesia kepada Perwakilan Republik INDONESIA Daerah di negara tujuan penempatan. (3) Setiap Keluarga Pekerja Migran INDONESIA Daerah memiliki hak: a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Daerah; b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran INDONESIA yang meninggal di luar negeri; c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah dan/atau Pekerja Migran INDONESIA Daerah; dan d. memperoleh akses berkomunikasi.

BAB III

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAERAH

Article 6

Correction

(1) Setiap Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki kompetensi; c. sehat jasmani dan rohani; d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah perempuan tidak mempunyai anak kandung berusia kurang dari 12 (dua belas) bulan; dan b. bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang tidak lulus pendidikan formal harus bisa membaca dan menulis serta berhitung. (3) Untuk mendapatkan pelindungan dan dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah harus memiliki dokumen yang meliputi: a. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; d. sertifikat kompetensi kerja; e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; f. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; g. Visa Kerja; h. Perjanjian penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan i. Perjanjian Kerja. (4) Setiap Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah/Pekerja Migran INDONESIA Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menjadi tugas dan wewenang Daerah meliputi: a. Pelindungan Sebelum Bekerja; dan b. Pelindungan Setelah Bekerja.

Article 19

(1) Pelindungan setelah bekerja diberikan melalui: a. fasilitasi pemulangan Pekerja Migran INDONESIA Daerah ke daerah asal. b. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran INDONESIA Daerah dalam hal: 1. meninggal dunia; 2. sakit dan cacat; 3. kecelakaan; 4. tindak kekerasan fisik atau seksual; 5. hilangnya akal budi; 6. penipuan; dan 7. pemutusan hubungan kerja dan hak-hak lain yang belum diterima oleh Pekerja Migran INDONESIA. c. pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran INDONESIA Daerah purna dan Keluarganya. (2) standar operasional dan prosedur dalam pelaksanaan pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (3) Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan BP2MI.

Article 20

Article 21

Kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Daerah, dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran INDONESIA Daerah bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah dan/atau Pekerja Migran INDONESIA Daerah melalui: a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi kerja; b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi; c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya; d. penyelenggaraan Jaminan Sosial; e. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran INDONESIA Daerah maupun Keluarganya; f. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak; dan g. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Daerah di negara tujuan penempatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah dan/atau Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 23

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah dan/atau Pekerja Migran INDONESIA Daerah melalui: a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan; b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran INDONESIA Daerah dan Keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan c. edukasi wirausaha. (2) Pelaksanaan pelindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 24

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan sosial dan ekonomi dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Umum

Article 7

Correction

(1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a meliputi: a. pelindungan administratif; dan b. pelindungan teknis. (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan b. penetapan kondisi dan syarat kerja. (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi: a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c. Jaminan Sosial; d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah; e. penguatan peran pegawai fungsional Pengantar Kerja; f. pelayanan penempatan di LTSA pekerja migran INDONESIA; dan g. pembinaan dan pengawasan.

Article 8

Tahapan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui: a. pemberian informasi; b. pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah; c. pendaftaran; d. seleksi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah; e. penandatanganan Perjanjian Penempatan; dan f. pelaksanaan OPP.

Article 9

(1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi informasi mengenai: a. pasar kerja; b. tata cara penempatan; c. kondisi kerja di luar negeri; dan d. syarat kerja luar negeri. (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. lowongan pekerjaan; b. jenis jabatan; dan c. persyaratan jabatan. (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LTSA Pekerja Migran INDONESIA. (4) Dalam hal LTSA Pekerja Migran INDONESIA belum terbentuk, pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau BP2MI. (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa. (6) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.

BAB 2

Pemberian Informasi

Article 9

Correction

Article 10

(1) Dalam peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui: a. standarisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan; b. revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah Daerah; c. pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang menjalani pendidikan dan pelatihan. (2) Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan. (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau swasta yang terakreditasi. (4) Dalam hal revitalisasi dan optimalisasi serta pelaksanaan peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja belum terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 3

Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah

Article 10

Correction

Article 11

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan oleh Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA dengan melengkapi dokumen persyaratan. (2) Dalam hal LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada Dinas. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga; b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah; c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; d. sertifikat kompetensi kerja; e. surat keterangan sehat; dan f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional. (4) Pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 4

Pendaftaran

Article 11

Correction

Article 12

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan Pengantar Kerja atau petugas antar kerja. (3) Seleksi teknis yang dilaksanakan Pengantar Kerja atau petugas antar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan: a. verifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah; b. wawancara kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah; dan c. penjelasan isi perjanjian penempatan. (4) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran INDONESIA atau Dinas. (5) Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran INDONESIA atau Dinas.

Article 13

Bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 5

Seleksi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah

Article 12

Correction

Article 13

Bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang telah lulus seleksi menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dengan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas atau Pengantar Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja; b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran INDONESIA Daerah; c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran INDONESIA Daerah; d. hak dan kewajiban para pihak; e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi; f. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran INDONESIA selama bekerja (3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi: a. Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah; b. P3MI; dan c. Dinas.

BAB 6

Penandatanganan Perjanjian Penempatan

Article 14

Correction

Article 15

(1) P3MI harus mendaftarkan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah.

Article 16

OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap: a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi: 1. peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian; 2. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan. b. materi Perjanjian Kerja; dan c. materi lain yang dianggap perlu.

Article 17

(1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran INDONESIA atau oleh Dinas. (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan Pengantar Kerja atau petugas antar kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Daerah.

Article 18

(1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah berangkat ke negara tujuan penempatan. (2) Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran INDONESIA atau Dinas. (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan ke INDONESIA.

BAB Kelima

Kepulangan

Article 20

Correction

(1) Kepulangan pekerja migran INDONESIA Daerah dapat terjadi apabila: a. berakhirnya perjanjian kerja; b. cuti; c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir; d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi; e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya; f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan; g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan; h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau i. sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran INDONESIA. (2) Dalam hal Pekerja Migran INDONESIA Daerah mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, P3MI berkewajiban: a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit tersebut; b. mencari informasi tentang sebab-esebab kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik INDONESIA dan anggota keluarga Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; c. memulangkan Pekerja Migran INDONESIA Daerah ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan d. mengurus pemenuhan semua hak-hak yaitu hak asuransi, gaji yang belum terbayarkan, dan hak lain yang seharusnya diterima Pekerja Migran INDONESIA. (3) Dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P3MI berkoordinasi dengan Dinas. (4) Dalam hal Pekerja Migran INDONESIA Daerah meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h P3MI berkewajiban: a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran INDONESIA Daerah kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik INDONESIA dan anggota keluarga Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; c. memulangkan jenazah Pekerja Migran INDONESIA Daerah ketempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran INDONESIA Daerah atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran INDONESIA Daerah atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; e. memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran INDONESIA Daerah untuk kepentingan keluarganya; dan f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang seharusnya diterima. (5) Dalam hal Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang ditempatkan oleh P3MI meninggal dunia, pemulangan jenazah menjadi kewajiban P3MI. (6) Pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik INDONESIA, Pemerintah Pusat dan BP2MI.

Article 21

BAB Keenam

Pelindungan Sosial dan Ekonomi

Article 22

Correction

Article 23

Article 24

BAB IV

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

Article 25

Correction

Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan harus memenuhi persyaratan; a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

Article 26

Correction

(1) Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan yang meliputi: a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lainnya; c. sertifikat kompetensi kerja; d. surat keterangan sehat; e. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional; f. salinan surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum; g. profil Pemberi Kerja berbadan hukum; h. Perjanjian Kerja; i. bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan; j. Visa Kerja; dan k. pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami. (3) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan tidak dipungut biaya.

Article 27

Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melaporkan kedatangan di negara tujuan penempatan secara daring kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA.

Article 28

Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan dan/atau keluarganya bertanggung jawab atas kepulangan Pekerja Migran INDONESIA perseorangan dari negara tujuan penempatan sampai ditempat asal.

Article 29

Segala resiko ketenagakerjaan yang dialami Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.

Article 30

Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan harus melaporkan: a. rencana keberangkatan secara daring atau luring kepada Dinas atau LTSA Pekerja Migran INDONESIA, dengan melampirkan: 1. paspor; 2. Buku Pelaut; 3. PKL; 4. bukti kepesertaan program Jaminan Sosial; 5. surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 6. Visa Kerja; 7. dokumen identitas pelaut; dan 8. sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian pelaut, dan/atau sertifikat keterampilan pelaut. b. Kedatangan kepada Perwakilan Republik INDONESIA secara daring melalui Portal Peduli Warga Negara INDONESIA atau luring.

Article 31

(1) Setiap calon awak kapal niaga migran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus melakukan pendaftaran pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran INDONESIA secara daring dan luring. (2) Setiap calon awak kapal perikanan migran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus melakukan pendaftaran pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran INDONESIA secara daring dan luring. (3) Dalam hal diperlukan, pemulangan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan P3MI bersama-sama melakukan pengurusan pemulangan sampai ke Daerah asal.

BAB IX

TUGAS PEMERINTAH DESA

Article 40

Correction

(1) Pemerintah Desa bertugas: a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah; c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah; d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Daerah; dan e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah, Pekerja Migran INDONESIA Daerah, dan anggota Keluarganya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 41

(1) Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan bekerja sama dengan Dinas. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas Pengantar Kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan. (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Article 42

(1) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah secara lengkap sesuai dengan data kependudukan. (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Article 43

(1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah yang berasal dari wilayahnya.

Article 44

(1) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilakukan kerja sama dengan Dinas. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas Pengantar Kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Daerah untuk memastikan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Daerah. (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

Article 45

Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah, Pekerja Migran INDONESIA Daerah, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program.

(1) Kepala Dinas secara ex officio bertindak selaku penanggung jawab LTSA Pekerja Migran INDONESIA. (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA; b. MENETAPKAN pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; c. menjamin kualitas pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran INDONESIA kepada Menteri melalui Bupati. (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati. (4) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran INDONESIA terdiri atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang: a. Ketenagakerjaan; b. administrasi kependudukan; c. kesehatan; d. keimigrasian; e. kepolisian; f. psikologi; g. perbankan; dan h. Jaminan Sosial. (5) LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas desk: a. ketenagakerjaan; b. pengaduan dan informasi; c. kependudukan dan pencatatan sipil; d. kesehatan; e. keimigrasian; f. kepolisian; g. perbankan; dan h. Jaminan Sosial. (6) LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendekatkan fungsi pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, berupa: a. informasi pasar kerja; b. tata cara Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Daerah; c. penyuluhan dan bimbingan jabatan; d. informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja; e. informasi pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA Daerah; f. layanan pendaftaran pencari kerja; g. verifikasi dokumen Perjanjian Penempatan, Perjanjian Kerja, dan visa kerja; h. verifikasi data kependudukan; i. informasi dan akses fasilitas pemeriksaan kesehatan; j. informasi penerbitan paspor; k. informasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; l. informasi dan jasa perbankan; dan m. informasi pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial. (7) Selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LTSA Pekerja Migran INDONESIA dapat berfungsi sebagai: a. penyelenggara OPP; b. tempat konsultasi; c. mediasi; d. advokasi; dan e. bantuan hukum bagi permasalahan Calon Pekerja Migran INDONESIA Daerah dan/atau Pekerja Migran INDONESIA Daerah dan/atau Keluarganya. (8) Fasilitasi sistem pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan baik berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Pelaksanaan LTSA dilakukan melalui sistem daring yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB III

Article 6

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB 1

Article 7

Article 8

Article 9

BAB 2

Article 9

Article 10

BAB 3

Article 10

Article 11

BAB 4

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 5

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 6

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 7

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

BAB Kelima

Article 20

Article 21

BAB Keenam

Article 22

Article 23

Article 24

BAB IV

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB V

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

BAB Kesatu

Article 32