Correct Article 63

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dapat menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan pertimbangan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan; (3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemerintah pusat; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah daerah lainnya; d. perguruan tinggi; e. lembaga internasional; f. lembaga dan instansi lainnya; dan/atau g. dunia usaha dan dunia industri. (4) Ketentuan mengenai kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.