Correct Article 10

(1) Bupati dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau lnvestor dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal. (2) Guna mendukung dan memperlancar pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Verifikasi dan Penilaian. (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, organisasi profesi dan akademisi. (4) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.