PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN

PERDA Nomor 4 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 2. Pemerintah…..6 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bungo. 4. Dusun adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Bungo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Rio adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bungo yang merupakan pejabat pemerintah Dusun yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga dusunya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 6. Perangkat Dusun adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Bungo yang merupakan unusur staf yang membantu Rio dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Rio dlam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 8. Camat…..7 8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 9. Pemerintahan Dusun adalah sebutan Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik INDONESIA. 10. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun. 11. TIM Pengangkatan Perangkat Dusun yang selanjutnya disebut TIM adalah sekelompok orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Rio untuk melaksanakan sosialisasi, penjaringan, dan penyaringan pengangkatan Perangkat Dusun. 12. Pengangkatan Perangkat Dusun yang selanjutnya disebut Pengangkatan adalah serangkaian proses untuk mengangkat Perangkat Dusun. 13. Nomor Induk Perangkat Dusun yang selanjutnya disingkat NIPD adalah nomor identitas Perangkat Dusun yang diberikan oleh Camat kepada Perangkat Dusun untuk kepentingan administrasi Perangkat Dusun. 14. Laporan pelanggaran pengangkatan Perangkat Dusun yang selanjutnya disebut Laporan Pelanggaran adalah pengaduan tertulis yang disampaikan oleh bakal calon Perangkat Dusun, calon Perangkat Dusun dan/atau masyarakat berkenaan dengan dugaan terjadinya pelanggaran pada tahapan pengangkatan. BAB II…..7

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DUSUN

Article 6

Correction

(1) Rio melaksanakan Pengangkatan Perangkat Dusun paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Dusun kosong atau diberhentikan. (2) Pelaksanaan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a. pembentukan TIM; b. sosialisasi; c. penjaringan; d. penyaringan; e. wawancara oleh Rio; f. konsultasi dan pemberian rekomendasi camat; g. Pengajuan NIPD; dan h. pengangkatan.

Article 9

(1) Tim wajib melaksanakan sosialisasi mengenai pengangkatan kepada masyarakat. (2) Sosialisasi…..13 (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembuatan pengumuman pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat Dusun. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. tahap dan jadwal penjaringan dan penyaringan; b. mekanisme penjaringan dan penyaringan c. persyaratan bakal calon Perangkat Dusun; dan d. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat. (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim paling lambat 8 (delapan) hari setelah Tim dibentuk. (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 hari sejak dimulainya tahapan sosialisasi. (6) Dalam hal Tim yang tidak melaksanakan sosialisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) Rio memerintahkan Tim untuk melakukan sosialisasi.

Article 10

(1) Tim melaksanakan tahapan penjaringan untuk memperoleh bakal calon anggota Perangkat Dusun. (2) Tahapan…..14 (2) Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. pendaftaran; dan b. penerimaan berkas bakal calon Perangkat Dusun; (3) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5). (4) TIM melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Dusun dari masyarakat yang memenuhi persyaratan. (5) Bakal calon Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan: a. umum; dan b. persyaratan khusus.

Article 11

Article 12

(1) Bakal calon Perangkat Dusun menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari batas akhir penerimaan berkas bakal Calon Perangkat Dusun. (2) Tim memberikan bukti tanda terima pendaftaran bakal calon Perangkat Dusun. Bagian…..17

Article 21

(1) Calon perangkat dusun terbaik berdasarkan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c berhak mengikuti wawancara. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kemampuan calon Perangkat Dusun dalam berkomunikasi, membangun kerjasama Tim, dan hal lain yang dipandang penting oleh Rio sepanjang di luar kemampuan yang telah diujikan dalam uji kompetensi.

Article 22

(1) Rio menyampaikan hasil wawancara terhadap calon Perangkat Dusun kepada Tim untuk diumumkan kepada masyarakat dusun. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat Dusun.

Article 23

(1) Tim menghitung nilai keseluruhan calon Perangkat Dusun dan menyampaikannya kepada Rio. (2) Nilai keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai uji kompetensi ditambah dengan nilai wawancara. Pasal 24…..26

Article 24

(1) Rio menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Wawancara kepada Camat untuk berkonsultasi. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh rekomendasi Camat. (3) Camat memberikan rekomendasi dalam hal calon Perangkat Dusun sudah memenuhi: a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. tidak terdapat keberatan atau penyelesaian pelanggaran Pengangkatan Perangkat Dusun yang belum diselesaikan atau diputuskan oleh Camat. (4) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Rio dalam pengangkatan calon Perangkat Dusun menjadi Perangkat Dusun dengan Keputusan Rio.

Article 25

(1) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Dusun paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, kecuali apabila alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan. (2) Dalam…..27 (2) Dalam memberikan rekomendasi camat harus: a. mempertimbangkan laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi dan wawancara yang disampaikan oleh Rio; b. memperhatikan dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran terhadap proses pengangkatan Perangkat Dusun; c. mengklarifikasi dan/atau berdiskusi dengan Rio dan Tim dalam hal diperlukan untuk mengkonfirmasi terkait hal tertentu yang berkaitan dengan proses Pengangkatan Perangkat Dusun yang telah dilaksanakan; dan d. melakukan penelitian dalam hal diperlukan untuk memastikan keabsahan suatu dokumen.

Article 26

(1) Sebelum MENETAPKAN Keputusan Rio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Rio mengajukan NIPD kepada Camat untuk dicantumkan dalam Keputusan Rio. (2) NIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas Perangkat Dusun, meliputi: a. pelayanan gaji; b. pelayanan asuransi sosial; c. pengelolaan administrasi Perangkat Dusun; dan d. pelayanan…..28 d. pelayanan lain yang bermanfaat bagi Perangkat Dusun; (3) Nomor identitas Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang menerangkan: a. 2 digit pertama: angka pengenal yang menunjukan identitas Kabupaten; b. 2 digit berikutnya: angka pengenal yang menunjukan nomor urut kecamatan dalam Kabupaten Bungo; c. 3 digit berikutnya: angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Dusun dalam Kabupaten Bungo; d. 6 digit berikutnya: angka pengenal yang menunjukkan tanggal lahir; e. 4 digit berikutnya: angka pengenal yang menunjukan tahun diangkat; dan f. 1 digit terakhir: angka pengenal yang menunjukan jenis kelamin. (4) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c sesuai dengan nomor urut Kecamatan dan Dusun dalam Kabupaten Bungo.

Article 27

(1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Dusun dilantik oleh Rio atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut: “Demi…..29 “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Dusun dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya dan seadil-adilnya: Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh- lurusnya yang berlaku bagi Dusun, Daerah dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA” (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Dusun dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi, dan rohaniawan. (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan. (4) Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Dusun dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Dusun oleh Rio. BAB IV…..30

BAB Keempat

Penjaringan

Article 10

Correction

Article 11

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a adalah sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (2) Kelengkapan…..15 (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Kartu Tanda Penduduk; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); g. surat keterangan dari lembaga adat yang menyatakan bahwa calon anggota Perangkat Dusun memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; h. mampu mengoperasikan komputer; i. surat bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; j. surat…..16 j. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, Rio, Perangkat Dusun atau pegawai BUMN, BUMD/BUMDus; k. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan l. surat permohonan menjadi Perangkat Dusun yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Dusunyang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; b. tidak pernah dikenai sanksi adat karena melakukan perbuatan asusila; c. tidak bekerja pada instansi pemerintah/swasta dengan waktu kerja yang sama dengan waktu kerja Perangkat Dusun; d. bagi…..17 d. bagi calon Perangkat Dusun yang berasal dari BPD harus nonaktif keanggotaannya sejak proses pendaftaran Perangkat Dusun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; e. tidak sedang berstatus tersangka, terdakwa atau menjalani hukuman pidana penjara karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara; dan f. memahami nilai sosial budaya dan adat masyarakat setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga adat yang menyatkaan bahwa calon anggota Perangkat Dusun memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat setempat.

Article 12

BAB 2

Tahapan Penyaringan

Article 14

Correction

Penyaringan Pengangkatan Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas tahapan: a. Penelitian kelengkapan berkas calon Perangkat Dusun; b. Penelitian keabsahan berkas calon Perangkat Dusun; c. Pengumuman hasil penelitian calon Perangkat Dusun; d. Masa Sanggahan terhadap Hasil Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon Perangkat Dusun; e. Pelaksanaan…..19 e. Pelaksanaan dan Pengumuman uji kompetensi; dan f. penyampaian Laporan hasil uji kompetensi kepada Rio.

Article 15

(1) Penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa berkas yang disampaikan sudah lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c. (2) Penelitian keabsahan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan dengan mengklarifikasi kebenaran berkas administrasi pada instansi yang berwenang. (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan dari instansi yang berwenang. (4) Dalam hal berkas dinyatakan tidak lengkap dan tidak absah bakal calon Perangkat Dusun dinyatakan tidak lulus penyaringan. (5) Tim mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas kepada masyarakat. (6) Pengumuman…..20 (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat keterangan; a. nama bakal calon Perangkat Dusun yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran serta dinyatakan sebagai calon Perangkat Dusun oleh karenanya dapat mengikuti tahapan uji kompetensi; dan b. nama bakal calon Perangkat Dusun yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran serta dinyatakan gagal menjadi calon Perangkat Dusun oleh karenanya tidak dapat mengikuti tahapan uji kompetensi; (7) Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas calon Perangkat Dusun dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya batas waktu penerimaan berkas bakal calon Perangkat Dusun. (8) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon Perangkat Dusun untuk menjadi calon Perangkat Dusun dalam 1 (satu) posisi jabatan yang tersedia, Tim membuka proses penjaringan paling lama 10 (sepuluh) hari.

BAB 3

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas serta Pengumuman Hasil Penelitian

Article 15

Correction

Article 16

(1) Bakal calon Perangkat Dusun yang dinyatakan tidak lulus kelengkapan berkas dan keabsahan berkas dapat mengajukan sanggahan. (2) Sanggahan…..21 (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dengan melampirkan bukti pendukung yang menyatakan sebaliknya. (3) penelitian lebih lanjut terhadap dan/atau berdasarkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam hal berdasarkan: a. ditemukan fakta atau kebenaran bahwa terjadi kekeliruan dalam penelitian keabsahan berkas pendaftaran sebelumnya, Tim melakukan perbaikan terhadap hasil keputusan dan menyatakan bakal calon yang sebelumnya tidak dapat mengikuti uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi; atau b. tidak ditemukan fakta atau kebenaran bahwa telah terjadi kekeliruan dalam dalam penelitian keabsahan berkas pendaftaran sebelumnya, Tim menolak sanggahan dan tetap menyatakan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti uji kompetensi.

BAB 4

Masa Sanggahan Terhadap Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Bakal Calon Perangkat Dusun

Article 16

Correction

Article 17

(1) Uji kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan calon Perangkat Dusun mengenai: a. penyelenggaraan…..22 a. penyelenggaraan Pemerintahan Dusun; b. fungsi, tugas dan kewenangan Perangkat Dusun; dan c. kemampuan administrasi pelaksanaan tugas Pemerintahan Dusun; dan d. kemampuan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Dusun dengan optimal. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang: a. tes kompetensi dasar; dan b. tes kompetensi bidang.

Article 18

(1) Tim dalam melaksanakan uji kompetensi dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang memiliki kemampuan melaksanakan uji kompetensi (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pembuatan soal uji kompetensi; b. pelaksanaan ujian; dan c. penilaian ujian kompetensi. (3) Dalam hal Tim menyelenggarakan kerja sama berupa: a. menyerahkan…..23 a. menyerahkan pembuatan soal ujian dan pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b kepada perguruan tinggi, pemerintah daerah dan/atau pihak lain, pengumuman hasil pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh Tim; atau b. menyerahkan pembuatan soal ujian, pelaksanaan ujian, dan penilaian ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada perguruan tinggi dan/atau pihak lain, pengumuman hasil pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh yang melaksanakan kerja sama. (4) Pengumuman hasil uji kompetensi berupa: a. nilai calon Perangkat Dusun untuk masing- masing bidang tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); b. perangkingan atau pengurutan dari nilai tertinggi sampai dengan dinilai terendah seluruh peserta uji kompetensi; dan c. calon Perangkat Dusun yang berhak mengikuti tahap wawancara bersama Rio. (5) Tatacara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 6…..23

BAB 5

Pelaksanaan dan Pengumuman Uji Kompetensi

Article 17

Correction

Article 18

Article 19

(1) Tim menyampaikan laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada Rio 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil uji kompetensi. (2) Laporan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. nilai calon Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a; b. perangkingan atau pengurutan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b; dan c. calon Perangkat Dusun terbaik 1 sampai dengan 3 untuk peserta lebih dari 3 (tiga) orang atau calon anggota peserta terbaik 1 sampai dengan 2 untuk peserta kurang dari 3 (tiga) berdasarkan uji kompetensi.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN

Article 29

Correction

(1) Rio memberhentikan Perangkat Dusun setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Perangkat dusun berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (3) Perangkat Dusun diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia…..32 a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Dusun; dan/atau e. melanggar larangan sebagai Perangkat Dusun; (4) Pemberhentian Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Rio dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. (5) Pemberhentian Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Dusun.

Article 30

(1) Rio menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Dusun kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi. (2) Camat memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan pemberhentian Perangkat Dusun paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan diterima. (3) Dalam…..33 (3) Dalam hal rekomendasi Camat memberikan persetujuan, Rio menerbitkan keputusan tentang pemberhentian Perangkat Dusun. (4) Dalam hal rekomendasi Camat memberikan penolakan, rekomendasi tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Rio dalam memberhentikan Perangkat Dusun dengan Keputusan Rio. (6) Rio MENETAPKAN Keputusan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

Article 31

(1) Perangkat Dusun diberhentikan sementara oleh Rio setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidan korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; c. tertangkap tangan dan ditahan; d. melanggar…..34 d. melanggar larangan sebagai perangkat dusun yang di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Perangkat Dusun yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

Article 32

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Dusun maka tugas Perangkat Dusun yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Dusun lain yang tersedia. (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rio dengan surat perintah tugas yang tembusannnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan. (3) Pengisian jabatan Perangkat Dusun yang kosong dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Dusun yang bersangkutan berhenti. (4) Pengisian jabatan Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: a. mutasi jabatan antar Perangkat Dusun di lingkungan Pemerintah Dusun; dan/atau b. penjaringan…..35 b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Dusun. (5) Pengisian Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

Article 33

Perangkat Dusun dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. melakukan tindakan atau memuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan warga masyarakat dusun; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dan/atau gratifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya sebagai Perangkat Dusun; g. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; h. menjadi pengurus partai politik; i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; j. ikut…..36 j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan Rio; k. merangkap jabatan sebagai ketua lembaga kemasyarakatan Dusun, anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota atau Dewan Perwakilan Daerah dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundnag- undangan; l. melanggar sumpah/janji jabatan; m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembangan dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Article 34

(1) Dalam hal Perangkat Dusun melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a sampai dengan huruf e, huruf h, huruf j sampai dengan huruf n dikenakan sanksi berupa teguran tertulis oleh Rio. (2) Teguran…..37 (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran selanjutnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari. (3) Apabila setelah teguran ketiga, Perangkat Dusun yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Rio memberhentikan semantara Perangkat Dusun yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ketiga diberikan. (4) Dalam hal, Perangkat Dusun yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunjukan sikap perbaikan selama 14 (empat belas) hari sejak diberhentikan sementara, Rio dapat menindaklanjuti dengan pemberhentian tetap dengan berkonsultasi dengan Camat.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DUSUN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

BAB 1

Article 8

BAB 2

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

BAB 1

Article 13

Article 14

BAB 2

Article 14

Article 15

BAB 3

Article 15

Article 16

BAB 4

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 5

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 6

Article 19

Article 20

BAB 7

Article 20

BAB Keenam

Article 21

Article 22

BAB Ketujuh

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kedelapan

Article 26

BAB Kesembilan

Article 27

BAB IV

Article 28

BAB V

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34