Correct Article 50

(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: a. pembangunan kembali prasarana dan sarana; b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah MENETAPKAN prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan: a. rencana tata ruang; b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; c. kondisi sosial; d. adat-istiadat; e. budaya; dan f. ekonomi. (5) Penyusunan rencana rekonstuksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.