PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan

PERDA Nomor 9 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Article 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta) Rupiah. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Article 29

Article 30

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. PEMERINTAH KABUPATEN BONE PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan pengawasan / kesehatan hewan, khususnya hewan ternak yang akan di jual di pasar hewan, maka perlu diatur Pengelolaan Pasar Hewan; b. bahwa pasar hewan sebagai fasilitas pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan pangan produk hasil ternak yang akan di pasarkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1822). 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 2824); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3209); 4. UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4048); 5. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4389 ); (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Retribusi Daerah. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan Penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan

BAB X

Article 28

BAB XXI

Article 29

BAB X

Article 28

BAB XXI

Article 29

Article 30

BAB XVII

Article 25

BAB XVIII

Article 26

BAB IX

Article 27

BAB I

Article 1

BAB XV

Article 23

BAB XVI

Article 24

BAB XII

Article 19

BAB XIII

Article 20

Article 21

BAB XIV

Article 22

Article 16

BAB X

Article 17

BAB XI

Article 18

BAB IX

Article 14

Article 15

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 12

BAB VIII

Article 13

BAB VI

Article 9

BAB VII

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8