Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Article 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Camat.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah suatu pertemuan masyarakat Desa/ Kelurahan yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi / usulan kegiatan serta MEMUTUSKAN usulan prioritas kegiatan di tingkat Desa/ Kelurahan.
11. Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program pembangunan di Desa/Kelurahan mulai dari identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangunan.
12. Pembangunan adalah proses perubahan yang lebih baik dan terencana bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
13. Dusun/Kampung atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah kerja kepala desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah, di wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah Daerah.
14. Rukun warga atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan Pemerintah Kelurahan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rukun warga adalah suatu forum pertemuan masyarakat di tingkat dusun atau rukun warga.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ kelurahan ( Musrenbang) adalah forum tahunan oleh masyarakat Desa/ Kelurahan dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat dilakukan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan untuk semua Stakeholders dalam mengatasi masalah- masalah pembangunan, dan menentukan proiritas pembangunan berdasarkan RPJMD dan RKP Desa/ Kelurahan.
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD, adalah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
21. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan perioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten pada tahun berikutnya.
24. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
25. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Rencana Kerja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
Tujuan MUSRENBANG adalah :
(1) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Desa/ Kelurahan.
(2) Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Desa/ Kelurahan secara tepat dan mudah.
(3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan menemukan, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa/ Kelurahan ).
(4) Sebagai dasar penetapan prioritas yang dibahas di Kecamatan melalui forum antar Desa maupun antar Kelurahan sebagai Rancangan Bahan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Kabupaten.
(5) Meningkatkan Keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat.
(6) Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.
Ditetapkan di Watampone pada tanggal 10 Mei 2008
BUPATI BONE, ttd H. A. MUH. IDRIS GALIGO
Diundangkan di Watampone pada tanggal, 10 Mei 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE
H. ANDI AMRULLAH AMAL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008 NOMOR 8
1. Bappeda memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun dari sumber non-APBD berikut besaran plafonnya.
Informasi ini memuat program/kegiatan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berdasarkan lokasi (kecamatan dan desa/kelurahan).
2. Bappeda mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.
3. Bappeda menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dijalankan.
4. Bappeda memberikan umpan balik/masukan pada perencanaan selanjutnya.
g. Perubahan APBD.
Setiap perubahan anggaran yang mempunyai konsekwensi kegiatan baru maka perlu melibatkan kembali SKPD dan delegasi dari kecamatan serta Forum SKPD dalam perumusan kegiatan dan proses pengalokasian anggarannya.
Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III Prinsip-Prinsip Musrenbang Desa / Kelurahan Pasal 3 Prinsip-prinsip yang dipandang perlu dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan adalah pemberdayaan (empowerment), keterbukaan (tranparancy), akuntabilitas (accountability), keberlanjutan (sustainibility), partisipasi (partisipatory), efisiensi dan aspirasi.
BAB IV
PARA PELAKU / PESERTA DAN NARASUMBER MUSRENBANG DI DESA / KELURAHAN
(1). Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dihadiri Lembaga Kemasyarakatan ( LKMD / LPM atau sebutan lain), BPD, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Perempuan, PKK, Kelompok Guru/Sekolah, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa (KSP,UED,SP),Tokoh Masyarakat Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa/Kelurahan, Anggota DPRD, RT,RW, Kepala Dusun/ Kampung atau sebutan lain;
(2). Dari Pelaku Musrenbang sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus untuk peserta perempuan diupayakan hadir 30 ( tiga puluh ) persen dari jumlah peserta musrenbang yang hadir dan diundang baik Tingkat Desa/Kelurahan;
(3). Pelaku Musrenbang berhak memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan, kegiatan dan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera Mandiri, Dinamis dan Maju.
Article 5
(1). Kepala Desa / Lurah ( Ketua dan Para Anggota BPD ), Komponen Masyarakat (RT,RW,Kepala Dusun, Kampung) LKMD / LPM atau sebutan lain merangkap sebagai koordinator pelaksana Musrenbang Desa / Kelurahan.
(2). Para narasumber tersebut memfasilitasi masyarakat Desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera mandiri, dinamis dan maju.
(3). Penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Kabupaten Bone.
BAB V PENDEKATAN METODOLOGI PERENCANAAN Pasal 6
(1). Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat ( DOUM ) serta pendekatan bawah atas ( botton – up ).
(2) Metodologi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dapat menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa ( P3MD ), Rapid Rural Appaisal ( RRA ), Participatory Rural Apparraisal ( PRA ), Focus Group Discussion ( FGD ), Ziel Oriented Project Planning ( ZOOP ), dan Streght Weakness Opportunity Threath ( SWOT ).
BAB VI MEKANISME MUSRENBANG DESA / KELURAHAN
(1). Kepala Desa / Lurah ( Ketua dan Para Anggota BPD ), Komponen Masyarakat (RT,RW,Kepala Dusun, Kampung) LKMD / LPM atau sebutan lain merangkap sebagai koordinator pelaksana Musrenbang Desa / Kelurahan.
(2). Para narasumber tersebut memfasilitasi masyarakat Desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera mandiri, dinamis dan maju.
(3). Penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Kabupaten Bone.
BAB V PENDEKATAN METODOLOGI PERENCANAAN Pasal 6
(1). Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat ( DOUM ) serta pendekatan bawah atas ( botton – up ).
(2) Metodologi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dapat menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa ( P3MD ), Rapid Rural Appaisal ( RRA ), Participatory Rural Apparraisal ( PRA ), Focus Group Discussion ( FGD ), Ziel Oriented Project Planning ( ZOOP ), dan Streght Weakness Opportunity Threath ( SWOT ).
BAB VI MEKANISME MUSRENBANG DESA / KELURAHAN
(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/ Kelurahan menghasilkan :
a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dihasilkan sendiri oleh Desa/ kelurahan yang bersangkutan;
(3) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi Sul-Sel dan/ atau Pusat.
(4) Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.
Peserta Peserta Musrenbang Kabupaten adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD dan delegasi DPRD Kabupaten
Article 28
Narasumber Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/ Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.
Article 29
Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten Hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten menyampaikan hasilnya kepada:
(1) DPRD Kabupaten.
(2) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
(3) Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD.
(4) Kecamatan.
(5) Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD.
Article 30
Paska Musrenbang Kabupaten
(1) Umum
d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten), yang meliputi:
1. Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten dan Renstra- SKPD/Unit Kerja.
2. Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.
3. Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana Iainnya.
e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya.
f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD.
g. MENETAPKAN kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.
h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten.
i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.
Article 26
Keluaran Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi:
(1) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan fungsi/SKPD.
(2) Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
b. Daftar yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun pendanaan lainnya;
c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui DASK kabupaten dan DASK Provinsi;
d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/ kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan;
(2) Perencanaan pembangunan Desa yang telah dihasilkan dari hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
(3) Perencanaan pembangunan desa yang telah dihasilkan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka yaitu :
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima tahun) yang ditetapkan denagn peraturan Desa berpedoman pada peraturan daerah;
b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 ( satu tahun) yang ditetapkan dalam keputusan Desa berpedoman pada peraturan Daerah.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan sebagaimana pada ayat (1) diatas didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan seperti profil-profil Desa/ Kelurahan yang mencakup; penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintah desa, keuangan desa, profil desa, dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
BAB VIII
PERAN LEMBAGA-LEMBAGA DALAM MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN
(1) Peran lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan dalam musrenbang desa/ kelurahan meliputi :
a. Mensosialisasikan kegiatan Musrenbang Desa/ kelurahan kepada seluruh warga Kelurahan/ Desa sampai ditingkat RT/ RW, Dusun, Kampung;
b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga rangka Musrenbang Desa/ Kelurahan mulai dari identifikasi masalah dan potensi masyarakat sampai dengan pemasyarakatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
c. Menyusun draf usulan program Pembangunan Kelurahan dan Desa;
d. Mengkonsultasikan draf usulan program pembangunan desa kepada Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Daerah (Bupati) yang terdiri dari SATKER (Dinas, Kantor, Badan di Kabupaten) dalam rangka sinkranisasi dan penyempurnaan;
e. Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pembangunan Desa/Kelurahan dan selanjutnya disahkan oleh kepada Desa/Lurah dan BPD;
f. Bersama pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa//Lurah agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat sekecamatan melalui Forum Musyawarah antar Kelurahan (FAK) atau Forum Musyawarah antar Desa (FAD);
g. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum perkotaan / pedesaan dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Kabupaten.
(2) Peran Kepala Desa / Lurah dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
a. Memberikan dukungan pemberdayaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
b. Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan;
c. Mengkoordinasikan fasilitas penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan;
d. Bersama-sama lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kecamatan memperjuangkan masyarakat sekecamatan melalui FAK atau FAD;
e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi FAK/FAD) dalam Musrenbang.
29-
Article 25
Mekanisme
(1) Tahap Persiapan :
a. Kepala Bappeda MENETAPKAN Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten.
b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan.
2. menyusun jadual dan agenda Musrenbang.
3. mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Kabupaten minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
4. membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD.
5. menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.
(1) Tahap Pelaksanaan :
a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda.
b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara.
c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum-SKPD.
(2) Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
(3) Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
Masukan
(1) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
(2) Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
(3) Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
(4) Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sul-Sel dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.
(5) RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Article 23
Tujuan
(1) Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
Article 19
Nara Sumber Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Mitra Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD,Unsur tenaga ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.
Article 20
Tugas Tim Penyelenggara
(1) Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan.
(2) Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat Forum SKPD.
(3) Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD.
(4) Mendaftar peserta Forum SKPD.
(5) Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja - SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD.
(6) Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-SKPD.
(7) Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD.
(8) Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD.
(9) Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat.
Article 21
Tugas Delegasi Forum SKPD
(1) Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD.
(2) Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten.
(3) Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait.
(8) Peran Forum Perkotaan/Pedesaan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan
a. Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses dan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan sekabupaten;
b. Mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan PEMDA, DPRD dan berbagai pelaku pembangunan lainnya dalam pengadaan bantuan Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan;
c. Mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam rangka pengamanan hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Dalam FAK atau FAD, Musrenbang Rakorbang serta dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan RASK dan DASK;
d. Mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan system/model serta optimalisasi peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
BAB IX
POSISI DAN KAITAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(1) Posisi Musrenbang Desa/Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Adalah:
a. Dokumen rencana Pembangunan yang dihasilkan dalam Rencana Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan bahan acuan penyusun Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dari tingkat Kecamatan sampai dengan Provinsi yang akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Menengah dan Jangka Panjang;
b. Semua dokumen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (a) ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD, khusus dokumen RKPD, proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Draft Anggaran Satuan Kerja (DASK).
(2) Kaitan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
a. Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Wujud dukungan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya dalam penyusunan RKPD sebagai berikut:
1. Data dan Informasi Potensi Sumber Daya yang dimiliki Masyarakat Desa dan Kelurahan sampai ditingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
2. Data dan Informasi permasalahan dan kebutuhan Masyarakat Kelurahan (mencakup sarana dan prasarana lingkungan, ekonomi kemasyarakatan, sosial budaya) sampai tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
3. Daftar usulan Program Pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi dan potensi sumber daya Masyarakat Kelurahan sampai tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
4. Untuk butir 1 dan 2 mengacu pada data-data profil Desa/Kelurahan.
(3) Musrenbang Desa dan Kelurahan menjamin dihasilkannya dokumen RKPD yang merupakan titik temu antar kebutuhan Pembangunan Skala Daerah,Provinsi dan Nasional dengan kebutuhan Pembangunan Skala Lingkungan (Tingkat Desa maupun Kelurahan RT/RW).
(4) Mata Rantai Proses Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah setiap Tahunan Anggaran adalah sebagai berikut :
a. Ditingkat Masyarakat: Identikasi dalam Perumusan Masalah dan Kebutuhan, Analisa Potensi, Penentuan Prioritas dan Penyepakatan Program Swadaya melalui Forum Warga RT dan RW serta Kampung/Dusun dll;
b. Ditingkat Desa/Kelurahan: Membahas dan Menyepakati Daftar Prioritas usulan untuk dibiayai DASK (APBD), melalui Forum Musrenbang Desa/Kelurahan;
c. Ditingkat Kecamatan: Membahas dan Menyepakati Daftar Prioritas usulan untuk dibiayai DASK (APBD) melalui Forum antar Kelurahan atau Forum antar Desa (FAK dan FAD).
h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara:
1. mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.
2. merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan.
i. MENETAPKAN delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok - kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD), dan dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
Article 17
Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten adalah:
1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.
2. Kegiatan prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan.
3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten.
Sumber Pembiayaan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari :
a. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004;
b. Alokasi Dana Desa;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d. Swadaya Masyarakat Desa;
e. Pihak ketiga;dan
f. Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat
(1) Forum Musyawarah Stakeholders Kecamatan dilaksanakan serta menyepakati kegiatan lintas dan antar Desa/Kelurahan melalui Forum Musyawarah antar Desa maupun Kelurahan (FAK atau FAD) sebagai Dasar Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten pada tahun berikutnya.
(2) Tujuan Forum Musyawarah Stakeholders Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) adalah untuk membahas dan menyepakati hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (FAK atau FAD).
(3) Masukan-masukan dalam Forum Musyawarah Stakeholders Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Dari Desa/Kelurahan yaitu dokumentasi Rencana Pembangunan Tahunan dari masing-masing Desa/Kelurahan, Daftar nama delegasi dari Desa/Kelurahan dan Daftar nama para wakil kelompok Fungsional/Asosiasi Warga, Operasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, Instansi Sektor di Kecamatan, Organisasi Kelompok Nelayan, Petani dan lain-lain;
b. Dari Kabupaten yaitu kode Kecamatan, Rioritas Pembangunan Daerah untuk tahun mendatang serta penjelasan nama dan jumlah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana ditentukan oleh Bapeda Kabupaten berikut fungsi dan program terkait.
(4) Mekanisme Kegiatan Forum Musyawarah Stakeholders Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Tahap Persiapan, Camat MENETAPKAN Tim Penyelenggara yang melakukan kegiatan yaitu mengkompilasi rioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari masing-masing Desa/Kelurahan, menyusun jadwal dan mengumumkan secara terbuka, membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta menyiapkan peralatan dan bahan/materi;
b. Tahap Pelasksanaan, meliputi: pemdaftaran peserta, pemaparan Camat tentang rioritas masalah Kecamatan seperti : kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengangguran, pemaparan rioritas masalah dari Desa/Kelurahan, menurut fungsi SKPD, verifikasi oleh delegasi Desa/Kelurahan untuk memastikan kegiatan yang diusulkan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD, pembagian serta menurut kelompok pembahasan berdasarkan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, berdasarkan criteria, kesepakatan rioritas kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD, pemaparan rioritas pembangunan Kecamatan dari tiap- tiap Desa/Kelurahan, kelompok fungsi dihadapan seluruh peserta, penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang;
Article 16
Mekanisme Penyelenggaraan
(1) Tahap Persiapan :
a. Kepala Bappeda MENETAPKAN jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda Kepala Bappeda MENETAPKAN jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.
b. Kepala Bappeda MENETAPKAN Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda
c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan.
2) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD.
3) mengindentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai.
4) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas.
5) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Kepala Bappeda.
(3) Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
(4) Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.
Masukan Informasi
Article 15
BAB XII
FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ FORUM SKPD KABUPATEN
(1) Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan: kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD.
(2) Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD serta jadual acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda.
(3) Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada:
a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan lain-lain sebagainya.
(4) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum /Musrenbang.
(5) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.
(6) Hasil Forum SKPD adalah:
a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN;
b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti pembahasan musrenbang tahunan kabupaten.
(7) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong pasipasi masyarakat maupun lembaga terkait Iainnya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten.
(8) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten.
Tujuan Forum SKPD Kabupaten
Article 14
(1) Mensingkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).
(2) MENETAPKAN kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja- SKPD
(1) Musrenbang Desa/ Kelurahan dilaksanakan pada bulan januari dan februari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/ Rw/kampong atau sebutan lain yang bertujuan untuk menggali gagasan tingkat dusun/ Rw/kampung atau sebutan lain.
(2) Musyawarah Desa/ Kelurahan ( Musrenbang) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Desa/ Kelurahan (RPJM Desa/ Kelurahan ), kinerja Implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.
(3) Narasumber sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi informasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa/ Kelurahan dalam rangka proses pengambilan keputusan dan hasil Musrenbang Desa/ kelurahan.
(4) Kegiatan Berbagai hal yang perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah pada Pasca Musrenbang adalah :
a. Penyusunan RKPD, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bappeda menyediakan informasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir RKPD. Bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten dengan RKPD, maka Bappeda memberitahukan alasan-alasannya.
2. Bappeda menyampaikan aspirasi dari masyarakat maupun SKPD kepada Bupati dan DPRD, terutama keberatan-keberatan mengenai tidak tertampungnya kegiatan-kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kabupaten dalam rancangan RKPD.
b. Bappeda menyampaikan rancangan RKPD kepada Pemerintah Provinsi U/p Bappeda Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi.
c. Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi, dan Plafon APBD, dengan menggunakan RKPD sebagai rujukan utamanya.
d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh SKPD.
e. Pembahasan dan Penetapan APBD, dimana Bappeda membantu DPRD untuk menyelenggarakan konsultasi publik tentang RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.
f. Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, dengan penjelasan sebagai berikut:
Pada tahap perencanaan, kegiatan Paska Musrenbang terdiri dari sejumlah kegiatan, yakni:
a. Penyusunan RKPD.
b. Penyusunan Kebijakan Umum, Strategi, dan Plafon APBD.
c. Penyusunan RKA - SKPD.
d. Pembahasan dan Penetapan APBD.
e. Pelaksanaan Program.
f. Monitoring dan evaluasi program.
(2) Tujuan Kegiatan Paska Musrenbang mempunyai tujuan antara lain untuk menjamin:
a. konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD.
b. Konsistensi antara hasil perencanaan ( RKPD ) dengan penganggaran (APBD).
c. terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD.
d. tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta Musrenbang, terutama tentang alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan melalui rangkaian forum Musrenbang di dalam APBD.
(3) Pelaku Utama Kegiatan Pelaku utama kegiatan Paska Musrenbang Kabupaten adalah:
a. Delegasi peserta Musrenbang Kabupaten.
b. Bupati, para pejabat pemerintah daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah).
c. DPRD Kabupaten
(4) Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan terdiri dari beberapa tahap yaitu:
a. Tahap Persiapan meliputi :
1. Masyarakat di tingkat Dusun, RW dan Kelompok-kelompok masyarakat ( seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan lain- lain) melakukan musyawarah/Rembung.
2. Kepala Desa/ Lurah MENETAPKAN Tim Penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan, yang melakukan penyusunan jadwal dan agenda, dan Desa/ Kelurahan,mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/ Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan / atau diundang, membuka pendaftaran dan/ atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/ Kelurahan dan menyiapkan peralatan dan bahan/ materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/ Kelurahan.
b. Tahap Pelaksanaan, meliputi :
1. Pendaftaran Peserta.
2. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan Pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan.
3. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya.
4. Pemaparan Kepala Desa/ Kelurahan atas prioritas program/ kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah ( RPJM) Desa dan Kelurahan oleh kepala Desa/ Kelurahan.
5. Penjelasan Kepala Desa tentang Informasi Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan Penjelasan dari koordinator Musrenbang (Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain) tentang tata cara pelaksanaan Musyawarah.
6. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh Masyarakat Desa atau Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya; Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun dan lain-lain.
7. Pemisahan kegiatan berdasarkan ;
a). Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Desa / Kelurahan, ;
b). Kegiatan yang menjadi tanggung jawab satuan kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
8. Perumusan para peserta tentang Prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah, oleh peserta;
9. Penetapan Prioritas Kegiatan Pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa / Kelurahan;
10. Penetapan Daftar Nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa / Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dalam komposisi selegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
c. Tahap Pelembagaan.
1. Pengesahan, Pengusulan dan Singkronisasi, adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan, penyepakatan program swakelola / swadaya dilakukan melalui Firum warga tingkat RT / RW, Dusun / Kampung. Penyepakatan program yang diusulkan untuk biaya dari DASK Dinas / Badan / Kantor di Kabupaten atau Kemitraan kerja sama pihak ke III dilakukan melalui Forum antar kelurahan atau Forum antar desa (FAK dan FAD).
2. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah
disepakati, guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan dilakukan melalui forum/ pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.
Khusus program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasika kepada lembaga donor, LSM dan Pengusaha potensi guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk bekerjasama.
(1) Musrenbang Desa/ Kelurahan dilaksanakan pada bulan januari dan februari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/ Rw/kampong atau sebutan lain yang bertujuan untuk menggali gagasan tingkat dusun/ Rw/kampung atau sebutan lain.
(2) Musyawarah Desa/ Kelurahan ( Musrenbang) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Desa/ Kelurahan (RPJM Desa/ Kelurahan ), kinerja Implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.
(3) Narasumber sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi informasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa/ Kelurahan dalam rangka proses pengambilan keputusan dan hasil Musrenbang Desa/ kelurahan.
(4) Kegiatan Berbagai hal yang perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah pada Pasca Musrenbang adalah :
a. Penyusunan RKPD, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bappeda menyediakan informasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir RKPD. Bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten dengan RKPD, maka Bappeda memberitahukan alasan-alasannya.
2. Bappeda menyampaikan aspirasi dari masyarakat maupun SKPD kepada Bupati dan DPRD, terutama keberatan-keberatan mengenai tidak tertampungnya kegiatan-kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kabupaten dalam rancangan RKPD.
b. Bappeda menyampaikan rancangan RKPD kepada Pemerintah Provinsi U/p Bappeda Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi.
c. Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi, dan Plafon APBD, dengan menggunakan RKPD sebagai rujukan utamanya.
d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh SKPD.
e. Pembahasan dan Penetapan APBD, dimana Bappeda membantu DPRD untuk menyelenggarakan konsultasi publik tentang RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.
f. Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, dengan penjelasan sebagai berikut:
Pada tahap perencanaan, kegiatan Paska Musrenbang terdiri dari sejumlah kegiatan, yakni:
a. Penyusunan RKPD.
b. Penyusunan Kebijakan Umum, Strategi, dan Plafon APBD.
c. Penyusunan RKA - SKPD.
d. Pembahasan dan Penetapan APBD.
e. Pelaksanaan Program.
f. Monitoring dan evaluasi program.
(2) Tujuan Kegiatan Paska Musrenbang mempunyai tujuan antara lain untuk menjamin:
a. konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD.
b. Konsistensi antara hasil perencanaan ( RKPD ) dengan penganggaran (APBD).
c. terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD.
d. tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta Musrenbang, terutama tentang alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan melalui rangkaian forum Musrenbang di dalam APBD.
(3) Pelaku Utama Kegiatan Pelaku utama kegiatan Paska Musrenbang Kabupaten adalah:
a. Delegasi peserta Musrenbang Kabupaten.
b. Bupati, para pejabat pemerintah daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah).
c. DPRD Kabupaten
(4) Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan terdiri dari beberapa tahap yaitu:
a. Tahap Persiapan meliputi :
1. Masyarakat di tingkat Dusun, RW dan Kelompok-kelompok masyarakat ( seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan lain- lain) melakukan musyawarah/Rembung.
2. Kepala Desa/ Lurah MENETAPKAN Tim Penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan, yang melakukan penyusunan jadwal dan agenda, dan Desa/ Kelurahan,mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/ Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan / atau diundang, membuka pendaftaran dan/ atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/ Kelurahan dan menyiapkan peralatan dan bahan/ materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/ Kelurahan.
b. Tahap Pelaksanaan, meliputi :
1. Pendaftaran Peserta.
2. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan Pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan.
3. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya.
4. Pemaparan Kepala Desa/ Kelurahan atas prioritas program/ kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah ( RPJM) Desa dan Kelurahan oleh kepala Desa/ Kelurahan.
5. Penjelasan Kepala Desa tentang Informasi Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan Penjelasan dari koordinator Musrenbang (Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain) tentang tata cara pelaksanaan Musyawarah.
6. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh Masyarakat Desa atau Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya; Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun dan lain-lain.
7. Pemisahan kegiatan berdasarkan ;
a). Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Desa / Kelurahan, ;
b). Kegiatan yang menjadi tanggung jawab satuan kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
8. Perumusan para peserta tentang Prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah, oleh peserta;
9. Penetapan Prioritas Kegiatan Pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa / Kelurahan;
10. Penetapan Daftar Nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa / Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dalam komposisi selegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
c. Tahap Pelembagaan.
1. Pengesahan, Pengusulan dan Singkronisasi, adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan, penyepakatan program swakelola / swadaya dilakukan melalui Firum warga tingkat RT / RW, Dusun / Kampung. Penyepakatan program yang diusulkan untuk biaya dari DASK Dinas / Badan / Kantor di Kabupaten atau Kemitraan kerja sama pihak ke III dilakukan melalui Forum antar kelurahan atau Forum antar desa (FAK dan FAD).
2. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah
disepakati, guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan dilakukan melalui forum/ pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.
Khusus program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasika kepada lembaga donor, LSM dan Pengusaha potensi guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk bekerjasama.
(1) Dari Kabupaten :
a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
b. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota yang terdiri atas :
1) plafon untuk setiap SKPD dan;
2) plafon untuk Alokasi Dana Desa.
d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
(2) Dari Kecamatan:
a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan.
b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
--13-
(3) Peran Pengurus PKK, RT/RW, Karang Taruna dan lain-lain dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
a. Mendukung kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan diwilayahnya;
b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan diwilayahnya;
c. Menggalang swadaya warga dalam pembiayaan Musrenbang Desa/Kelurahan diwilayahnya;
d. Memperjuangkan sebagai hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Forum Musrenbang Desa/Kelurahan;
e. Memasyarakatkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan kepada seluruh warga diwilayahnya.
(4) Peran Badan Pemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan Dewan Kelurahan (DK) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi:
a. Memastikan kesesuaian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan aspirasi masyarakat;
b. Bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan (LK) memperjuangkan sebagi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat sekecamatan melalui FAK atau FAD;
c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum perkotaan/pedesaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi FAK atau FAD) dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
d. Mengawasi Kinerja Tim Teknis dalam kegiatan pendampingan Musrenbang Desa/Kelurahan dan hasilnya diteruskan kepada DPRD, misalnya anggota DPRD yang mewakili Kecamatan setempat.
(5) Peran Tim Teknis dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
a. Mensosialisasikan Musrenbang Desa/Kelurahan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan;
b. Bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan;
c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan (LKMD/LPM) atau sebutan lain di Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
d. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan program-program sektoral oleh berbagai Dinas/Instansi terkait dari Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LK Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
f. Mendiseminasikan pelajaran berharga (Lesson Learns) dan pengamalan keberhasilan (Best practices) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.
(6) Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
a. Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rapetada dan DASK;
b. Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan;
c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
d. Menyelenggarakan FAK atau FAD melalui Camat dan Forum Musrenbang Kabupaten melalui Kabupaten;
e. Bersama-sama DPRD, mengakomodir sebagai hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam RKPD dan DASK;
f. Memasukkan seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan dalam BANK Data Perencanaan Pembangunan yang dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, termasuk LSM, Forum perkotaan maupun pedesaan, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi, Swasta, dll;
g. Bersama Forum perkotaan/pedesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak tahun berikutnya.
(7) Peran DPRD dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan :
a. Berperan serta secara aktif dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
b. Memastikan bahwa proses dan hasil Musrenbang Kabupaten mengakomodir hasil Musrenbang Desa/Kelurahan secara partisipatif, aspiratif, dll;
c. Bersama PEMDA mengakomodir hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam RKPD/Rapetada dan DASK;
d. Mengawasi kinerja PEMDA dan Tim Teknis dalam bantuan Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan;
-27
Peserta Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan dan delegasi dari Anggota DPRD Kab. dan lain sebagainya.
6) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan.
7) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dan kelompok- kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala Kabupaten.
8) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.
(2) Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:
a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD.
b. Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD.
c. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD.
d. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan sudah telah tercantum.
e. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/ Rancangan RKPD Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Kementrian/ Lembaga Negara oleh Kepala SKPD.
f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari rancangan Renja- SKPD.
g. MENETAPKAN kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal;
d. Ditingkat Kota/Kabupaten: Membahas dan Menyepakati Daftar Prioritas usulan Masyarakat se-Kabupaten/Kota yang akan dibiayai DASK/APBD, melalui Forum Musrenbang Kabupaten.
(5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui Penyusunan Rancangan DASK APBD Tahunan oleh Tim/Panitia, yang dibentuk oleh Bupati, DASK (APBD) diajukan oleh Bupati kepada DPRD setelah mendapat persetujuan DPRD menjadi Peraturan Daerah dengan DASK (APBD) yang disahkan dan diundangkan oleh Bupati melalui Lembaran Daerah.
(1) Masukan dari Provinsi mengenai informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
(2) Masukan dari Kabupaten berupa :
a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra- SKPD/UnitKerja Daerah.
b. Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD.
c. Rancangan Renja-SKPD.
d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD.
e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala Kabupaten seperti:
Asosiasi Profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan.
f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
(3) Masukan dari Kecamatan berupa :
a. Daftar prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan.
b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan forum-forum SKPD.
c. Kelurahan, meliputi Daftar Rioritas Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan menurut fungsi SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang akan di danai oleh DASK (APBD) yang selanjutnya daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing Desa/Kelurahan oleh delegasi Desa/Kelurahan, terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbangda, berita acara Musrenbang Kecamatan;
d. Pemilihan delegasi masyarakat :
1. Pendataan calon berdasarkan: Fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi fisik prasarana dan sosial dasar, fungsi dasar, fungsi, fungsi ekonomi kerakyatan, fungsi perkebunan, perikanan, dan pertanian;
2. Calon dikelompokkan berdasarkan fungsi;
3. Pilih 1 orang calon dari masing-masing kelompok fungsi;
4. Calon terpilih dikelompokkan fungsi akan menjadi delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum, SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
e. Tata cara pemilihan :
1. Setiap peserta mempunyai hak untuk dicalonkan;
2. Peserta yang telah dicalonkan tidak mempunyai hak suara;
3. Hak suara untuk memilih akan diwakili oleh 1 orang wakil dari Desa;
4. Setiap wakil Desa memiliki hak 1 suara untuk memilih dimasing- masing fungsi.
f. Narasumber :
1. Dari Kabupaten, Anggota DPRD, Bapeda, BPM/atau sebutan lain, perwakilan SKPD dari Kabupaten, Kepala-Kepala Cabang SKPD di Kecamatan (ISK), Kepala-kepala Unit di Kecamatan;
2. Dari Kecamatan, Camat, Aparat Kecamatan, LSM, Para Ahli atau Profesional yang dibutuhkan.
(5) Tugas Tim Penyelenggara Kegiatan Forum Musyawarah Stakeholders Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Merekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat;
d. Daftar Peserta Musrenbang;
e. Membantu delegasi Kecamatan dan mengajarkan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
f. Merangkum Daftar Rioritas Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
g. Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan (memuat rioritas kegiatan dan daftar delegasi);
h. Pemilihan yang bersangkutan sebagai refrensi mereka dalam Forum Pembahasan Panitia Anggaran DPRD;
i. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang kepada Anggota DPRD.
(6) Tugas delegasi dalam kegiatan forum musyawarah Stakeholders Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Membantu Tim Penyelenggara Menyusun Daftar Rioritas Kegiatan Pembangunan;
b. Memperjuangkan Rioritas Kegiatan Pembangunan Kecamatan di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
c. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan Kecamatan dengan delegasi dari Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas-Poklmas);
d. Mendiskusikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan Anggota dari Wilayah Pemilihan Kecamatan bersangkutan.