Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang RAMBU LALU LINTAS JALAN

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis: a. Rambu Peringatan; b. Rambu Larangan; c. Rambu Perintah; dan d. Rambu Petunjuk.

(1) Rambu Peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya dengan warna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam; (2) Rambu Larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah; (3) Rambu Perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah dengan garis serong sebagai batas akhir perintah; (4) Rambu Petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jalan, jurusan, situasi, kota, tempat pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Lokasi penempatan dan pemasangan jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Rambu ditempatkan disebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintangi lalu lintas kendaraan dan atau pejalan kaki. (2) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan. (3) Dalam keadaaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan. (4) Lokasi penempatan dan pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Bupati dapat melakukan penutupan jalan atau bagian jalan untuk keperluan perbaikan jalan, hajat atau keramaian dan untuk kepentingan umum. (2) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dengan memasang rambu sementara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Perencanaan, pengadaan dan penempatan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B A B VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(1) Penyelenggara rambu-rambu lalu lintas wajib menjaga dan memelihara kondisi rambu agar dapat berfungsi dengan baik. (2) Penyelenggara rambu wajib mencabut rambu yang tidak berfungsi dan menggantinya dengan rambu yang dapat berfungsi dengan baik. (3) Pemasangan, penambahan, pencabutan rambu-rambu lalu lintas harus diumumkan kepada pemakai jalan. (4) Dalam hal tertentu, Kepala Dinas dapat mengadakan pemasangan, penambahan, dan pencabutan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat sementara.

(1) Setiap orang dilarang menempelkan sesuatu pada rambu, menambah sesuatu pada rambu dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu sehingga mengurangi arti rambu. (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merubah arti dan fungsi rambu, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas. (3) Setiap pemakai jalan diwajibkan untuk mentaati perintah dan atau larangan yang dinyatakan oleh rambu yang terpasang.

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1987 tentang Penempatan Nama Jalan, Nomor Lorong dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. Ditetapkan di Watampone pada tanggal 14 Maret 2013 BUPATI BONE, ttd A. MUH. IDRIS GALIGO Diundangkan di Watampone pada tanggal 15 Maret 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, A. SURYADARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2013 NOMOR 4