PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone

PERDA Nomor 4 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Article 25

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja dilingkungan Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Article 26

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Article 27

Correction

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati; (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka seluruh peraturan yang mengatur tentang pembentukan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PEMERINTAH KABUPATEN BONE PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1822); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3041): sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3890); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4389); 4. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4437); sebagai mana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UNDANG-UNDANG (Lemabaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4548); 5. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438);

Article 22

(1). Susunan Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Litbang Pemerintahan d. Seksi Litbang Ekonomi Pembangunan dan Kingbang Wil e. Seksi Litbang Ipolsosbud Agama, dan PMD f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Article 23

(1). Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Perizinan terdiri dari : a. Sekretariat b. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Sub. Bagian Program 2. Sub. Bagian Keuangan 3. Sub. Bagian Umum c. Bidang Ekonomi d. Bidang Kesra e. Bidang Pembangunan f. Bidang Pemerintahan dan Lain-lain g. Kelompok Kerja h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 20

(1). Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Bina Trantib d. Seksi Penegakan Perda e. Seksi Bina Mitra Penyidik f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Article 21

(1). Susunan Organisasi Kantor Promosi dan Penanaman Modal terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Promosi d. Seksi Kerjasama Penanaman Modal e. Seksi Pengkajian f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 6. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4737); 7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4741); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE

BAB II

PEMBENTUKAN

Article 2

Correction

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.

Article 3

Correction

Lembaga teknis daerah sebagaimana di maksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik 2. Badan Lingkungan Hidup Daerah 3. Badan Perpustakaan Arsip dan PDE 4. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat

Article 18

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian tata Usaha c. Seksi Informasi dan Penyuluhan d. Seksi Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran e. Seksi Pemulihan Bencana Kebakaran f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Article 19

(1). Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Ketersediaan / Distribusi d. Seksi Keamanan Pangan dan Gizi e. Seksi Penganekaragaman Bahan Pangan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. d. Bidang Pelayanan dan Perawatan terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan dan Perawatan; 2. Seksi Reka Medik dan Pelaporan. e. Bidang Pendidikan dan Akreditasi terdiri dari : 1. Seksi Peningkatan SDM dan Penyuluhan Kesehatan; 2. Seksi Akreditasi dan Penelitian Kesehatan. f. UPT g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Article 17

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Data dan Informasi; d. Seksi Pengarusutamaan Gender; e. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 7. Kantor Pengelola Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 8. Inspektorat Daerah 9. Rumah Sakit Umum Daerah 10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Kantor Pemadam Kebakaran 13. Kantor Ketahanan Pangan 14. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 15. Kantor Promosi dan Penanaman Modal 16. Kantor Penelitian dan Pengambangan 17. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan. BAB. III KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Article 4

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berbentuk Badan, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur,yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP) dipimpin oleh Sekretaris yang secara ex-officio sebagai Kepala UPTP, yang berkedudukan dibawah dan betanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Article 5

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Article 6

Lembaga teknis daerah dalam melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB Kesebelas

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Article 17

Correction

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Data dan Informasi; d. Seksi Pengarusutamaan Gender; e. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 7. Kantor Pengelola Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 8. Inspektorat Daerah 9. Rumah Sakit Umum Daerah 10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Kantor Pemadam Kebakaran 13. Kantor Ketahanan Pangan 14. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 15. Kantor Promosi dan Penanaman Modal 16. Kantor Penelitian dan Pengambangan 17. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan. BAB. III KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Article 4

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berbentuk Badan, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur,yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP) dipimpin oleh Sekretaris yang secara ex-officio sebagai Kepala UPTP, yang berkedudukan dibawah dan betanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Article 5

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Article 6

Lembaga teknis daerah dalam melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Article 7

Correction

(1). Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana terdiri dari : 1. Sub Bidang Bina Marga,Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perhubungan. 2. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup d. Inspektur Pembantu Wilayah II 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f. Inspektur Pembantu Wilayah IV 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Article 16

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengendalian Pegawai terdiri dari : 1. Sub Bidang Latha; 2. Sub Bidang Dalpeg, Evaluasi dan Pelaporan. e. Bidang Kepangkatan dan Pensiun terdiri dari : 1. Sub Bidang Kenaikan Pangkat PNS; 2. Sub Bidang Pensiun PNS f. Bidang kesejahteraan terdiri dari : 1. Sub Bidang Kesejahteraan dan Bina Mental 2. Sub Bidang Motivasi Penghargaan dan Tanda Jasa g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : 1. Sub.Bidang Diklat Struktural, Fungsional, Profesi dan teknis; 2. Sub.Bidang Kajian Kurikulum, Silabi, Evaluasi dan Pelaporan. h. UPT g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Article 15

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum; c. Inspektur Pembantu Wilayah I 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. d. Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari : 1. Sub Bidang Perdagangan Industri,Pertambangan,Koperasi dan UKM; 2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemerintahan dan Olah Raga 2. Sub Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial. f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Kabupaten 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBN dan APBD Propinsi g. Bidang Perencanaan dan Penganggaran Publik (Pembangunan) terdri dari : 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; 2. Sub Bidang Analisis Dokumen Anggaran. h. Bidang Perencanaan Kelembagaan dan Pelayanan Publik terdiri dari : 1. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat; 2. Sub Bidang Pelayanan Publik. i. Bidang Statistik terdiri dari : 1. Sub Bidang Data Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia; 2. Sub Bidang Data Ekonomi, Sarana dan Prasarana . J. UPT K. Jabatan Fungsional (1) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Article 8

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Amdal dan Pembinaan Teknis terdiri dari : 1. Sub Bidang Amdal; 2. Sub Bidang Pembinaan Teknis; d. Bidang Pengawasan & Pengendalian Dampak terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengawasan; 2. Sub Bidang Pengendalian Dampak; e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemantauan; 2. Sub Bidang Pemulihan; f. Bidang Laboratorium terdiri dari : 1. Sub Bidang Analisi 2. Sub Bidang Riset dan Pengembangan g. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan; 2. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup; h. UPT h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 13- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Article 13

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha : c. Seksi Kebersihan; d. Seksi Pertamanan dan Pemakaman; e. Seksi Program dan Penyuluhan. f. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Article 14

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Pengembangan terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengadaan, Penempatan dan Perpindahan Pegawai; 2. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional Pegawai.

Article 12

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program Monitoring dan Evaluasi; c. Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari : 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan; 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Desa/Kelurahan dan Pengembangan Otonomi Desa; d. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial budaya terdiri dari : 1. Sub Bidang Ketahanan masyarakat dan pendataan sumber daya Desa / kelurahan; 2. Sub Bidang Peningkatan partisipatif, pemberdayaan keluarga dan pengembangan sosial budaya masyarakat; e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari : 1. Sub Bidang Bina usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan; 2. Sub Bidang Peningkatan Produksi dan Distribusi usaha ekonomi; f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Tehknologi Pedesaan terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan teknologi Perdesaan; 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Konservasi; g. UPT h. Kelompok Jabatan Fungsional

Article 9

(1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Arsip dan PDE terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Program terdiri dari : 1. Sub Bidang Program; 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; d. Bidang Perpustakaan terdiri dari : 1. Sub Bidang Perpustakaan dan Pengolahan Bahan Pustaka; 2. Sub Bidang Pengembangan Minat Baca dan Pelayanan Perpustakaan; e. Bidang Arsip terdiri dari : 1. Sub Bidang Arsip Dinamis; 2. Sub Bidang Arsip Statis; f. Bidang Pengelolaan Data Elektronik terdiri dari : 1. Sub Bidang Informasi Data dan Jaringan Komunikasi; 2. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Elektronik; h. UPT i. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Article 10

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Data dan Informasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; 2. Sub Bidang Evaluasi dan Penyajian Data; d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari : 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; 2. Sub Bidang Kesehatan Refproduksi Remaja; e. Bidang KS dan PK terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; 2. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga ; f. Bidang Pergerakan Masyarakat terdiri dari : 1. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta; 2. Sub Bidang Advokasi dan KIE; g. UPT h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Article 11

(1) Susunan Organisasi Badan Kesbang Pol dan Linmas terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan terdiri dari : 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Idiologi, Kewaspadaan Nasional & Bela Negara; 2. Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik; d. Bidang Organisasi Politik & Kemasyarakatan terdiri dari : 1. Sub Bidang Fasilitas Parpol, Ormas, Keagamaan & LSM; 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Politik & Pemilu; e. Bidang Penanganan Konflik terdiri dari : 1. Sub Bidang Analisa Potensi Konflik & Rekonsiliasi Sosial; 2. Sub Bidang Konflik Pemerintahan, Keamanan & Pemantauan; f. Bidang Linmas terdiri dari : 1. Sub Bidang Pembinaan SDM; 2. Sub Bidang Pengendalian Bencana; g. UPT h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

BAB VIII

Article 27

Article 22

Article 23

Article 20

Article 21

BAB Keenam

Article 22

BAB Ketujuh

Article 23

BAB Keempat

Article 20

BAB Kelima

Article 21

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 18

Article 19

Article 17

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

BAB Kesebelas

Article 17

Article 4

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 16

Article 15

Article 8

Article 13

Article 14

Article 12

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesepuluh

Article 16

BAB Kesembilan

Article 15

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketujuh

Article 13

BAB Kedelapan

Article 14

BAB Keenam

Article 12

BAB Ketiga

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB Kelima

Article 11