PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa

PERDA Nomor 3 Tahun 2007

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Article 25

Segala biaya yang timbul dalam pembentukan BPD dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dan bantuan dari APBD Kabupaten Bone.

Article 26

Article 17

Correction

(1) Anggota BPD berhenti, karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: a. Berakhir masa jabatannya dan telah disahkan anggota BPD yang baru; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD; f. Melanggar larangan bagi anggota BPD. (3) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Pimipinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD. (4) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Setelah dilakukan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati mengesahkan anggota pengganti yang berasal dari calon anggota pengganti antar waktu. (7) Penggantian antar waktu dilakukan oleh Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) . (8) Masa jabatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan. b. Melaksanakan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. Menyusun, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. Memproses pemilihan Kepala Desa yang diwujudkan dengan membentuk panitia pemilihan, MENETAPKAN Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, MENETAPKAN Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa; f. Bersama dengan Kepala Desa membahas setiap kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; g. Membahas dan memusyawarahkan setiap Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa; h. MENETAPKAN pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan pembahasannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa

BAB XIV

Article 25

Article 26

BAB XIV

Article 25

Article 26

BAB XV

Article 27

Article 28

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 21

BAB XI

Article 22

BAB XII

Article 23

BAB XIII

Article 24

Article 18

BAB IX

Article 19

BAB X

Article 20

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

BAB VIII

Article 17

Article 16

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 15