PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERDA Nomor 2 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh Camat. 5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah anggaran pendapatan dan belanja Desa yang ditetapkan Kepala Desa dalam bentuk peraturan Desa setelah melalui pembahasan dan mendapatkan kesepakatan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis. 13. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. 14. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 15. Musyawarah mufakat adalah kesepakatan bersama atas dasar kesepahaman fikiran dan kehendak dalam memandang dan menyelesaikan sesuatu permasalahan tanpa melalui pemungutan suara. 16. Panitia Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut Panitia Pengisian, adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon, MENETAPKAN calon dan calon terpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa untuk pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. 17. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah serangkaian kegiatan pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan untuk memilih, MENETAPKAN dan mengesahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa. 18. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut pengisian anggota BPD adalah pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah Desa. 19. Bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk setempat yang telah mendaftar pada Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengikuti proses penjaringan dan penyaringan dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. 20. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses penyaringan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. 21. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih yang selanjutnya disingkat calon terpilih adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara sah terbanyak secara berturut-turut sesuai jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dibutuhkan dalam pemungutan suara. 22. Penjaringan bakal calon yang selanjutnya disebut penjaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat. 23. Penyaringan bakal calon yang selanjutnya disebut penyaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan melakukan penelitian terhadap berkas administrasi syarat calon dan ujian penyaringan bakal calon sebagai dasar untuk MENETAPKAN menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. 24. Pemungutan suara adalah pelaksanaan pemberian suara peserta musyawarah Desa untuk memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dikehendaki dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. yang dilaksanakan dalam forum musyawarah Desa. 25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

BAB Kedua

Proses Pencalonan Anggota BPD

Article 15

Correction

(1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pengisian dengan menyebutkan waktu, tempat dan syarat pendaftaran. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak terbentuknya Panitia Pengisian dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran.

Article 16

Correction

(1) Panitia Pengisian membuka dan menerima pendaftaran bakal calon pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pengisian. (2) Waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang dimulai pada jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 Waktu INDONESIA Tengah. (3) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan jumlah bakal calon yang mendaftar belum cukup untuk mengisi keanggotaan BPD atau keterwakilan wilayah, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dibuatkan berita acara. (4) Perpanjangan waktu untuk mengisi keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku pada wilayah yang belum terwakili oleh bakal calon. (5) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap belum mencukupi untuk mengisi keanggotaan BPD maka waktu pendaftaran diperpanjang 1 (satu) kali lagi paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (6) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap belum mencukupi untuk mengisi keanggotaan BPD atau keterwakilan wilayah maka proses dilanjutkan.

Article 17

(1) Pendaftaran bakal calon dilakukan oleh penduduk Desa setempat atau kuasanya dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Panitia Pengisian. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah). (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran maka diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak waktu pendaftaran berakhir untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya. (5) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.

Article 18

(1) Setiap bakal calon yang mendaftar untuk menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mencantumkan wilayah yang diwakilinya dalam surat permohonan. (2) Dalam hal terdapat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri untuk mewakilinya maka Panitia Pengisian mengumumkan pada wilayah yang bersangkutan untuk diketahui masyarakat. (3) Dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, bakal calon tetap tidak ada yang mendaftarkan diri maka Panitia Pengisian berkoordinasi dengan bakal calon yang telah terdaftar yang tempat tinggalnya berbatasan dengan wilayah yang tidak terwakili untuk menjadi perwakilan pada wilayah bersangkutan. (4) Calon yang dipindahkan untuk mewakili wilayah yang tidak terwakili diumumkan oleh Panitia Pengisian pada Desa yang bersangkutan.

BAB 1

Penjaringan Bakal Calon

Article 15

Correction

(1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pengisian dengan menyebutkan waktu, tempat dan syarat pendaftaran. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak terbentuknya Panitia Pengisian dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran.

Article 16

Correction

(1) Panitia Pengisian membuka dan menerima pendaftaran bakal calon pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pengisian. (2) Waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang dimulai pada jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 Waktu INDONESIA Tengah. (3) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan jumlah bakal calon yang mendaftar belum cukup untuk mengisi keanggotaan BPD atau keterwakilan wilayah, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dibuatkan berita acara. (4) Perpanjangan waktu untuk mengisi keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku pada wilayah yang belum terwakili oleh bakal calon. (5) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap belum mencukupi untuk mengisi keanggotaan BPD maka waktu pendaftaran diperpanjang 1 (satu) kali lagi paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (6) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap belum mencukupi untuk mengisi keanggotaan BPD atau keterwakilan wilayah maka proses dilanjutkan.

Article 17

(1) Pendaftaran bakal calon dilakukan oleh penduduk Desa setempat atau kuasanya dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Panitia Pengisian. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah). (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran maka diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak waktu pendaftaran berakhir untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya. (5) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.

Article 18

(1) Setiap bakal calon yang mendaftar untuk menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mencantumkan wilayah yang diwakilinya dalam surat permohonan. (2) Dalam hal terdapat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri untuk mewakilinya maka Panitia Pengisian mengumumkan pada wilayah yang bersangkutan untuk diketahui masyarakat. (3) Dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, bakal calon tetap tidak ada yang mendaftarkan diri maka Panitia Pengisian berkoordinasi dengan bakal calon yang telah terdaftar yang tempat tinggalnya berbatasan dengan wilayah yang tidak terwakili untuk menjadi perwakilan pada wilayah bersangkutan. (4) Calon yang dipindahkan untuk mewakili wilayah yang tidak terwakili diumumkan oleh Panitia Pengisian pada Desa yang bersangkutan.

Article 19

(1) Panitia Pengisian melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengisian dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait. (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka bakal calon yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon. (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur. (5) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mencukupi jumlah anggota BPD yang dibutuhkan maka Panitia Pengisian membuka pendaftaran ulang paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (6) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan dan bakal calon yang mendaftar belum mencukupi untuk mengisi jumlah keanggotaan BPD, maka proses tetap dilanjutkan.

Article 20

(1) Ujian penyaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pengisian paling lama 2 (dua) hari. (2) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya dengan pihak ketiga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 2

Penyaringan Bakal Calon

Article 19

Correction

(1) Panitia Pengisian melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengisian dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait. (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka bakal calon yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon. (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur. (5) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mencukupi jumlah anggota BPD yang dibutuhkan maka Panitia Pengisian membuka pendaftaran ulang paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (6) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan dan bakal calon yang mendaftar belum mencukupi untuk mengisi jumlah keanggotaan BPD, maka proses tetap dilanjutkan.

Article 20

(1) Ujian penyaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pengisian paling lama 2 (dua) hari. (2) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya dengan pihak ketiga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 21

(1) Panitia Pengisian MENETAPKAN calon berdasarkan hasil ujian penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. (2) Jumlah calon ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pengisian keanggotaan BPD. (3) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor urut dan menjadi nomor urut calon berdasarkan rangking hasil ujian penyaringan.

Article 22

(1) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), belum mencukupi untuk mengisi jumlah keanggotaan BPD maka kekurangannya ditentukan peserta musyawarah Desa dengan mengusulkan bakal calon secara mufakat. (2) Dalam mengusulkan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta musyawarah Desa memperhatikan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (3) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diminta kesediaan pada hari itu juga, selanjutnya ditetapkan sebagai calon dengan keputusan musyawarah Desa. (4) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi calon sampai batas pengusulan calon.

BAB VIII

PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN CALON TERPILIH

Article 23

Correction

(1) Pemilihan dilaksanakan melalui proses musyawarah perwakilan dalam Musyawarah Desa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada jam 09.00 sampai dengan jam 14.00 Waktu INDONESIA Tengah. (3) Dalam hal waktu yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi maka waktunya dapat diperpanjang atas persetujuan peserta Musyawarah Desa. (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan BPD atau anggota BPD yang mewakilinya. (5) Musyawarah Desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat serta Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan dan undangan lainnya. (6) Pemerintah Desa, BPD, Tim Pembina dan Pengawasan pemilihan serta undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara. (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki hak bicara dan hak suara.

Article 24

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sejauh mungkin diupayakan keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. (2) Apabila cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup, bebas dan rahasia serta adil dan jujur dengan sistem paket kewilayahan.

Article 25

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem paket kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan cara setiap peserta musyawarah Desa yang memililki hak pilih, dapat memilih 1 (satu) calon pada setiap wilayah secara sekaligus. (2) Calon yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon yang telah ditetapkan mewakili masing-masing wilayah. (3) Nama calon dan wilayah yang diwakilinya ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca pada waktu pemberian suara. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan yang disahkan dalam musyawarah Desa.

Article 26

(1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) maka calon yang disepakati, ditetapkan sebagai calon terpilih oleh musyawarah Desa dalam bentuk keputusan. (2) Dalam hal pemilihan Anggota BPD dilaksanakan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), calon yang memperoleh suara terbanyak secara merturut-turut sesuai jumlah pengisian keanggotaan BPD ditetapkan sebagai calon terpilih oleh musyawarah Desa dalam bentuk keputusan. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak terakhir dari jumlah pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama banyaknya maka pemungutan suara diulangi dengan hanya menyertakan calon yang memperoleh suara terbanyak sama. (4) Apabila pada pemungutan suara yang diulangi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perolehan suara tetap sama maka pemilihan diulangi 1 (satu) kali lagi dengan menunda paling lama 2 jam. (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan dan perolehan suara tetap sama maka calon yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi ditetapkan sebagai calon terpilih. (6) Apabila tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama maka calon yang lebih tua umurnya ditetapkan sebagai calon terpilih.

Article 27

(1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya calon terpilih oleh musyawarah Desa. (2) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan.

Article 28

(1) Peresmian calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari Kepala Desa. (2) Keputusan peresmian calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan Bupati ditetapkan.

BAB Kesatu

Tata Cara Pemilihan

Article 23

Correction

(1) Pemilihan dilaksanakan melalui proses musyawarah perwakilan dalam Musyawarah Desa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada jam 09.00 sampai dengan jam 14.00 Waktu INDONESIA Tengah. (3) Dalam hal waktu yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi maka waktunya dapat diperpanjang atas persetujuan peserta Musyawarah Desa. (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan BPD atau anggota BPD yang mewakilinya. (5) Musyawarah Desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat serta Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan dan undangan lainnya. (6) Pemerintah Desa, BPD, Tim Pembina dan Pengawasan pemilihan serta undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara. (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki hak bicara dan hak suara.

Article 24

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sejauh mungkin diupayakan keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. (2) Apabila cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup, bebas dan rahasia serta adil dan jujur dengan sistem paket kewilayahan.

Article 25

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem paket kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan cara setiap peserta musyawarah Desa yang memililki hak pilih, dapat memilih 1 (satu) calon pada setiap wilayah secara sekaligus. (2) Calon yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon yang telah ditetapkan mewakili masing-masing wilayah. (3) Nama calon dan wilayah yang diwakilinya ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca pada waktu pemberian suara. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan yang disahkan dalam musyawarah Desa.

BAB X

PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU

Article 30

Correction

(1) Anggota BPD berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; d. melanggar larangan sebagai anggota BPD; e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa; dan f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pelanggaran kesusilaan. (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD yang dibuat dalam bentuk keputusan. (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Article 31

(1) Pemberhentian sementara anggota BPD diresmikan oleh Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD yang dibuat dalam bentuk keputusan. (2) Peresmian pemberhentian sementara anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena: a. anggota BPD telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan b. anggota BPD telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara atau pelanggaran kesusilaan. (4) Hak-hak anggota BPD yang diberhentikan sementara diberhentikan sampai yang bersangkutan aktif kembali.

Article 32

(1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keputusan peresmian pemberhentian ditetapkan. (2) Usul Pengganti antarwaktu keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah BPD dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan perempuan serta syarat calon Anggota BPD. (3) Dalam hal tidak terdapat penduduk Desa yang dapat mewakili wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih penduduk Desa dari wilayah lain dalam Desa yang bersangkutan yang tempat tinggalnya berbatasan dengan wilayah yang akan diwakili.

BAB XI

MUSYAWARAH DAN QUORUM

Article 33

Correction

(1) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. (2) Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (5) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampirkan notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan musyawarah BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Article 34

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan j. perwakilan kelompok masyarakat miskin. (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atas undangan BPD atau panitia selaku penyelenggara.

Article 35

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. (3) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.

Article 36

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. (2) Biaya penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa.

Article 37

(1) Musyawarah BPD dan musyawarah Desa dinyatakan quorum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD atau peserta musyawarah Desa. (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, musyawarah BPD atau musyawarah Desa ditunda paling lama 1 (satu) jam. (3) Apabila quorum belum juga tercapai setelah musyawarah BPD atau musyawarah Desa ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka musyawarah ditunda 1 (satu) kali lagi paling lama 1 (satu) jam dan ketentuan quorum berubah menjadi ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD atau peserta musyawarah Desa. (4) Dalam hal quorum belum juga tercapai setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka musyawarah BPD atau musyawarah Desa ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB XIII

PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB

Article 39

Correction

(1) Peraturan tata tertib BPD disusun dan ditetapkan dalam musyawarah BPD pada permulaan keanggotan BPD. (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pedoman untuk mengatur pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan BPD. (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. waktu musyawarah BPD; b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; c. tata cara musyawarah BPD; d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan e. pembuatan berita acara musyawarah BPD. (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pelaksanaan jam musyawarah; b. tempat musyawarah; c. jenis musyawarah; dan d. daftar hadir anggota BPD. (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir; c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu. (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa; b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. (7) Pengaturan mengenai tatalaksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi: a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa; b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD; c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan d. tindaklanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati. (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi: a. penyusunan notulen rapat; b. penyusunan berita acara; c. format berita acara; d. penandatanganan berita acara; dan e. penyampaian berita acara.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. Ditetapkan di Watampone pada tanggal 14 Juli 2015 BUPATI BONE, A. FAHSAR M. PADJALANGI Diundangkan di Watampone pada tanggal 14 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, A. SURYA DARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 2 NO.REG 2 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. PENJELASAN UMUM Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat maka Badan Permusyawaratan Desa senantiasa harus berperan aktif untuk menyelenggarakan musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat dalam rangka membicarakan hal-hal yang bersifat strategis yang untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan merupakan keputusan musyawarah Desa dan harus dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam MENETAPKAN kebijakan pemerintahan Desa. Untuk mendukung peran strategis Badan Permusyawaratan Desa tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu untuk diberikan penguatan baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya keanggotaannya. Karena itu, dipandang perlu adanya pengaturan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan atau pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desasehingga keberadaannya, peran dan kebijakan yang dihasilkan senantiasa bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan dimaksud, maka Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto PERATURAN PEMERINTAH Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang selama ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD di Kabupaten Bone menjadi tidak relevan lagi untuk diberlakukan, karena telah dicabut berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014. Sehubungan dengan itu, maka perlu MENETAPKAN Peraturan Daerah Kabupaten Bone yang baru untuk mengatur pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan Desa berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juncto Peraturan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 2

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 3

Article 21

Article 22

BAB VIII

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kedua

Article 26

Article 27

BAB Ketiga

Article 28

BAB IX

Article 29

BAB X

Article 30

Article 31

Article 32

BAB Kesatu

Article 30

BAB Kedua

Article 31

BAB Ketiga

Article 32

BAB XI

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36