Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelola Zakat

(1) Wajib zakat yang lalai, tidak melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, dikenakan biaya administrasi. (2) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepuluh persen (10 %) dari kadar zakat yang menjadi kewajibannya. PEMERINTAH KABUPATEN BONE PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak bagi setiap orang Islam, maka dipandang perlu untuk ditegakkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bone. b. bahwa zakat merupakan sumber dan potensi ekonomi ummat Islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bone c. bahwa UNDANG-UNDANG Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Bone. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pengelolaan Zakat. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1822); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3985). 3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3851). 4. UNDANG-UNDANG Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3885). 5. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 426); (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas adalah: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret sesorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangka orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada para mustahiq, didayagunakan pada usaha produktif. (2) Tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usul Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Bone.

(1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada para mustahiq, didayagunakan pada usaha produktif. (2) Tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usul Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Bone.

(1) Setiap penerimaan dan penyaluran zakat wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. (2) Pembukuan pengelolaan zakat wajib diaudit minimal sekali 3 (tiga) bulan oleh auditor yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati. (3) Pembukuan pengelolaan zakat wajib disampaikan secara berkala (sekali dalam tiga bulan) kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

(1) Penyidik adalah : a. pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA ; b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG. 6. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355); 7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4389); 8. UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4400); 9. Keputusan Menteri Agama Republik INDONESIA Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone; 4. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan Zakat; 5. Badan Amil Zakat ( BAZ ) adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Bone dan badan Amil Zakat Kecamatan yang dibentuk oleh Pemerintah; 6. Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) Kabupaten Bone adalah Pengelola Zakat yang dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat, dan dikukukan oleh Pemerintah; 7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat; 8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama; 9. Zakat fitra adalah harta yang disisihkan dari kelebihan makanan setiap orang Islam yang dibayarkan pada bulan ramadhan. 10. Zakat mal adalah harta yang disisihkan oleh setiap orang islam atau badan yang dimiliki oleh orang islam dan dibayarkan setiap waktu. 11. Muzakki (wajib zakat) adalah orang muslim dan/atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang dibebani kewajiban membayar Zakat;

(1) Pengembalian kelebihan bayar zakat dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat dengan menerbitkan surat perintah bayar kelebihan zakat (2) Apabila pengembalian kelebihan bayar zakat dilakukan setelah lewat jangka waktu dua bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat, Ketua Badan Amil Zakat memberikan imbalan jasa atas keterlambatan pembayaran kelebihan zakat (3) Ketua Badan Amil Zakat harus memperhitungkan pembayaran tahun berikutnya terhadap yang berkelebihan zakat.

(1) Hasil penerimaan zakat fitrah dan zakat harta didistribusikan kepada mustahiq sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 peraturan ini. (2) Hasil penerimaan non zakat didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif. (3) Penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diprioritaskan mereka yang berada di wilayah tempat pemungutan zakat. (4) Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usul Ketua Badan Amil Zakat. (2) Setiap penerimaan zakat harus disertai bukti yang sah yang dibuat dalam rangkap tiga.

(1) Setiap pembayaran zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan (2) Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti penerimaan, dan buku penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Ketua Badan Amil Zakat.

(1) Wajib zakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis pengembalian kelebihan pembayaran zakat kepada Ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. Nama dan Alamat wajib zakat b. Masa zakat c. Besarnya kelebihan pembayaran zakat d. Alasan yang jelas (2) Paling lama tiga bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Ketua Badan Amil Zakat harus memberikan keputusan (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pad ayat (2) pasal ini dilampaui dan Ketua Badan Amil Zakat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran zakat dianggap terkabul (4) Kelebihan bayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dibuatkan surat ketetapan zakat lebih bayar yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan. 12. Mustahiq adalah orang muslim dan/atau badan badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berhak menerima Zakat; 13. Haul (masa zakat) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang terhutang; 14. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya 15. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau persentasi Zakat yang harus dikeluarkan 16. Nomor Pokok Wajib Zakat ( NPWZ ) adalah sarana adminsitrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib zakat; 17. Surat Pemberitahuan Zakat ( SPZ ) adalah surat yang digunakan oleh wajib Zakat untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran zakat yang terutang; 18. Surat Ketetapan Zakat ( SKZ ) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Zakat yang terutang; 19. Surat Tagihan Zakat ( STZ ) adalah surat untuk melakukan tagihan Zakat; 20. Surat Setoran Zakat ( SSZ ) adalah surat yang digunakan oleh wajib Zakat untuk melakukuan pembayaran Zakat 21. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana. 22. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG. 23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

Pengelolaan zakat bertujuan : a. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; b. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; c. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Sasaran pengelolaan zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi mustahiq, yaitu : a. orang-orang fakir; b. Orang-orang miskin; c. Amil (yang mengurus zakat); d. Orang-orang muallaf; e. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya; f. Orang-orang yang berutang; g. Untuk dibelanjakan di jalan Allah; dan h. Orang-orang musafir (5) Unit Pengumpul Zakat Desa/Kelurahan dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. (6) Struktur organisasi, tata kerja, wewenang, tugas dan fungsi Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Badan Amil Zakat berwenang pula menerima infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kaffarat. (2) Tata cara penerimaan infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kaffarat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pengumpulan zakat dilakukan perorangan dan/atau secara kolektif. (2) Zakat Muzakki pada instansi, badan atau perusahaan dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya masing-masing. (3) Zakat Muzakki orang pribadi dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat. (4) Tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atas usul Badan Amil Zakat.

(1) Pembayaran zakat harus dilakukan sekaligus atau lunas

(1) Wajib zakat mengisi dan menyampaikan Surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan menandatanganinya. (2) Apabila wajib zakat adalah badan usaha, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

(1) Wajib zakat wajib membayar atau menyetor Zakat yang terhutang di Badan Amil Zakat atau di tempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat. (2) Tata Cara pembayaran, Penyetoran Zakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Wajib zakat wajib membayar atau menyetor Zakat yang terhutang di Badan Amil Zakat atau di tempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat. (2) Tata Cara pembayaran, Penyetoran Zakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Badan Amil Zakat adalah lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan zakat. (2) Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari : a. Badan Amil Zakat Kabupaten; b. Badan Amil Zakat Kecamatan; c. Unit Pengumpul Zakat Desa/Kelurahan; (3) Badan Amil Zakat Kabupaten dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati. (4) Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan Surat Keputusan Camat.

(1) Yang menjadi subjek zakat adalah : a. Orang Islam (pribadi) ; b. Badan usaha yang dimiliki oleh orang islam; (2) Subjek zakat terdiri atas subjek zakat daerah dan subjek zakat luar daerah; (3) Subjek zakat daerah adalah : a. Orang Islam yang bertempat tinggal di Kabupaten Bone b. Badan Usaha yang didirikan atau berkedudukan di Kabupaten Bone. (4) Subjek zakat luar daerah adalah subjek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau berkedudukan di Kabupaten Bone, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Kabupaten Bone.

Setiap orang Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan tentang haul dan nisab, wajib membayar zakat sesuai kadar yang telah ditentukan.

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitra. (2) Zakat mal terdiri atas : a. Emas; b. Perak; c. Uang; d. Harta perusahaan dan perdagangan; e. Hasil pertanian; f. Hasil perkebunan; g. Hasil perikanan; h. Hasil pertambangan; i. Hasil peternakan; j. Penghasilan dan jasa; k. Rikaz.

Dasar pengenaan Zakat adalah haul dan nisab yang diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

(1) Emas murni setara 90 gram, sebesar 2,5 % tiap tahun. (2) Emas perlengkapan rumah tangga yang bukan perhiasan pakai, setara 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun.

(1) Setiap orang wajib zakat harus terdaftar pada Badan Amil Zakat dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat. (2) Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil zakat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh Ketua Badan Amil Zakat.

(1) Setiap Wajib zakat mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya kepada Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan. (2) Wajib zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mendapat Surat Pemberitahuan dari Badan Amil Zakat. (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Gaji, honorarium, jasa produksi, lembur dan sebagainya setara nilainya dengan 653 kg gabah atau 520 kg beras, sebesar 2,5% saat diperoleh. (2) Jasa konsultan, notaris, komisaris, travel biro, perbengkelan, akuntan, dokter dan sebagainya setara nilainya dengan 653 kg gabah atau 520 kg beras , sebesar 2,5 % saat diperoleh.

Kadar zakat hasil temuan terpendam (rikaz) setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5% saat diperoleh.

Zakat Fitrah setara dengan 4 (empat) liter beras perorang tiap tahun

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi syarat wajib zakat, dapat mengeluarkan infaq atau sadaqah. (2) Besarnya infaq atau sadaqah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan sesuai dengan kerelaan/keikhlasan. (3) Besarnya infaq / sadaqah bagi calon jamaah haji ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(1) Perak setara 642 gram atau setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun. (2) Perak perlengkapan rumah tangga yang bukan perhiasan pakai, setara 642 gram atau setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun. (3) Logam mulia selain perak seperti platina setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun. (4) Batu permata seperti berlian dan intan setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 % tiap tahun

Uang simpanan, deposito, giro setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun.

(1) Industri semen, pupuk, tekstil, setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun (2) Perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun (3) Perdagangan eksport import, kontraktor, real estate, percetakan, supermarket setara nilainya dengan 90 gram emas murni,sebesar 2,5 % tiap tahun (4) Perdagangan hasil perkebunan, perikanan, dan peternakan setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 % tiap tahun (5) Perdagangan unggas setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 % tiap tahun.

(1) Padi, jagung, kacang-kacangan setara nilainya dengan 1481 kg gabah atau 815 kg beras sebesar 10 % untuk tadah hujan atau 5 % untuk mekanisasi, tiap panen (2) Jambu mete, coklat, kelapa, lada, kopi, cengkeh, pala, kemiri, karet dsb setara nilainya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan atau 5 % mekanisasi tiap tahun

(1) Tanaman hias anggrek, dan segala jenis bunga-bungaan setara nilaiya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan atau 5 % mekanisasi tiap panen (2) Kurma, mangga setara nilainya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan, atau 5% mekanisasi tiap panen (3) Sayur-sayuran bawang, wortel dan sebagainya setara nilaiya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan, atau 5% mekanisasi tiap panen (4) Tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis setara nilainya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan, atau 5 % mekanisasi tiap panen

(1) Hasil perikanan, hasil tambak, dan hasil tangkapan ikan di laut setara nilaiya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan atau 5 % mekanisasi tiap panen (2) Usaha ikan hias setara nilaiya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 % tiap tahun

(1) Tambang emas setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 %, sekali tambang (2) Tambang perak setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 %, sekali tambang (3) Tambang platina, besi, timah, dsb setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5% sekali tambang (4) Tambang batu-batuan seperti batu bara, marmer, semen dan sebagainya setara nilainya dengan 90 gram sebesar 2,5 % sekali tambang (5) Tambang minyak dan gas setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 %, sekali tambang

(1) Kambing dan domba sebanyak 40-120 ekor sebesar 1 ekor umur 1 tahun tiap tahun (2) Sapi, kerbau dan kuda sebanyak 30-39 ekor sebesar 1 ekor umur 1 tahun atau sebanyak 0-59 ekor sebesar 1 ekor umur 2 tahun tiap tahun

(1) Setiap Wajib zakat mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya kepada Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan. (2) Wajib zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mendapat Surat Pemberitahuan dari Badan Amil Zakat. (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Gaji, honorarium, jasa produksi, lembur dan sebagainya setara nilainya dengan 653 kg gabah atau 520 kg beras, sebesar 2,5% saat diperoleh. (2) Jasa konsultan, notaris, komisaris, travel biro, perbengkelan, akuntan, dokter dan sebagainya setara nilainya dengan 653 kg gabah atau 520 kg beras , sebesar 2,5 % saat diperoleh.

Kadar zakat hasil temuan terpendam (rikaz) setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5% saat diperoleh.

Zakat Fitrah setara dengan 4 (empat) liter beras perorang tiap tahun

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi syarat wajib zakat, dapat mengeluarkan infaq atau sadaqah. (2) Besarnya infaq atau sadaqah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan sesuai dengan kerelaan/keikhlasan. (3) Besarnya infaq / sadaqah bagi calon jamaah haji ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(1) Perak setara 642 gram atau setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun. (2) Perak perlengkapan rumah tangga yang bukan perhiasan pakai, setara 642 gram atau setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun. (3) Logam mulia selain perak seperti platina setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun. (4) Batu permata seperti berlian dan intan setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 % tiap tahun

Uang simpanan, deposito, giro setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun.

(1) Industri semen, pupuk, tekstil, setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun (2) Perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya setara nilainya dengan 90 gram emas murni, sebesar 2,5 % tiap tahun (3) Perdagangan eksport import, kontraktor, real estate, percetakan, supermarket setara nilainya dengan 90 gram emas murni,sebesar 2,5 % tiap tahun (4) Perdagangan hasil perkebunan, perikanan, dan peternakan setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 % tiap tahun (5) Perdagangan unggas setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 % tiap tahun.

(1) Padi, jagung, kacang-kacangan setara nilainya dengan 1481 kg gabah atau 815 kg beras sebesar 10 % untuk tadah hujan atau 5 % untuk mekanisasi, tiap panen (2) Jambu mete, coklat, kelapa, lada, kopi, cengkeh, pala, kemiri, karet dsb setara nilainya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan atau 5 % mekanisasi tiap tahun

(1) Tanaman hias anggrek, dan segala jenis bunga-bungaan setara nilaiya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan atau 5 % mekanisasi tiap panen (2) Kurma, mangga setara nilainya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan, atau 5% mekanisasi tiap panen (3) Sayur-sayuran bawang, wortel dan sebagainya setara nilaiya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan, atau 5% mekanisasi tiap panen (4) Tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis setara nilainya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan, atau 5 % mekanisasi tiap panen

(1) Hasil perikanan, hasil tambak, dan hasil tangkapan ikan di laut setara nilaiya 815 kg beras, sebesar 10 % tadah hujan atau 5 % mekanisasi tiap panen (2) Usaha ikan hias setara nilaiya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 % tiap tahun

(1) Tambang emas setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 %, sekali tambang (2) Tambang perak setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 %, sekali tambang (3) Tambang platina, besi, timah, dsb setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5% sekali tambang (4) Tambang batu-batuan seperti batu bara, marmer, semen dan sebagainya setara nilainya dengan 90 gram sebesar 2,5 % sekali tambang (5) Tambang minyak dan gas setara nilainya dengan 90 gram emas murni sebesar 2,5 %, sekali tambang

(1) Kambing dan domba sebanyak 40-120 ekor sebesar 1 ekor umur 1 tahun tiap tahun (2) Sapi, kerbau dan kuda sebanyak 30-39 ekor sebesar 1 ekor umur 1 tahun atau sebanyak 0-59 ekor sebesar 1 ekor umur 2 tahun tiap tahun