Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN AIR TANAH

(1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah. (2) Hak atas air tanah adalah hak guna air.

(1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air. (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

(1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga dengan debit pemakaian tidak melebihi 100 meter kubik per bulan dan tidak dikomersilkan. (2) Hak guna pakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila: a. cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer; dan/atau b. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati meliputi: a. menyusun dan MENETAPKAN kebijakan pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air tanah pada tingkat kabupaten; b. MENETAPKAN kerangka dasar pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; c. MENETAPKAN rencana pengelolaan air tanah; d. mengatur dan MENETAPKAN penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten; e. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah; f. menentukan cekungan air tanah skala lebih besar dari 1 : 50.000; g. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten; h. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin penggalian, pengeboran, penurapan dan pengambilan air tanah termasuk mata air pada cekungan air tanah; i. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah; j. MENETAPKAN daerah imbuhan dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah; k. MENETAPKAN dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah; dan l. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dan ditujukan dalam penyelenggaraan konservasi tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan informasi air tanah. (3) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas. (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.

(1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah. (2) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah. (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan: a. kuantitas dan kualitas air tanah; b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah; c. sebaran cekungan air tanah; d. daerah imbuhan dan lepasan air tanah; e. geometri dan karakteristik akuifer ; f. neraca dan potensi air tanah; g. perencanaan pengelolaan air tanah; h. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan i. upaya konservasi air tanah. (4) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000. (5) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah. (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah. (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi: a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak. (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah. (2) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah. (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan: a. kuantitas dan kualitas air tanah; b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah; c. sebaran cekungan air tanah; d. daerah imbuhan dan lepasan air tanah; e. geometri dan karakteristik akuifer ; f. neraca dan potensi air tanah; g. perencanaan pengelolaan air tanah; h. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan i. upaya konservasi air tanah. (4) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000. (5) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah. (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah. (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi: a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak. (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah. (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya. (3) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah; b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah; c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

(1) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui: a. penentuan zona konservasi air tanah. b. perlindungan dan pelestarian air tanah; c. pengawetan air tanah; d. pemulihan air tanah; e. pengendalian pencemaran air tanah; dan f. pengendalian kerusakan air tanah. (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

(1) Semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah. (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.

(1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah. (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dan/atau perubahan lingkungan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi dengan cara: a. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah; b. mengukur dan mencatat debit mata air; c. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, kandungan biologi atau radioaktif dalam air tanah; d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah; e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah. (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan. (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah kabupaten. (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah. (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati melalui Dinas dan atau pemegang izin sesuai dengan kewenangannya.

(1) Bupati melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan: a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah; b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah. (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya. (3) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah; b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah; c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

(1) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui: a. penentuan zona konservasi air tanah. b. perlindungan dan pelestarian air tanah; c. pengawetan air tanah; d. pemulihan air tanah; e. pengendalian pencemaran air tanah; dan f. pengendalian kerusakan air tanah. (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

(1) Semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah. (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.

(1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah. (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dan/atau perubahan lingkungan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi dengan cara: a. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah; b. mengukur dan mencatat debit mata air; c. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, kandungan biologi atau radioaktif dalam air tanah; d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah; e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah. (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan. (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah kabupaten. (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah. (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati melalui Dinas dan atau pemegang izin sesuai dengan kewenangannya.

(1) Bupati melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan: a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah; b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah. (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya MENETAPKAN kawasan lindung air tanah. (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah; b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

(1) Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah. (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya MENETAPKAN kawasan lindung air tanah. (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah; b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

(1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah. (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah. (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah. (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta masyarakat. (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

(1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan. (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah. (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penatagunaan; b. penyediaan; c. penggunaan; d. pengembangan; dan e. pengusahaan. (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

(1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah. (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah. (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah. (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta masyarakat. (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

(1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan. (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah. (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penatagunaan; b. penyediaan; c. penggunaan; d. pengembangan; dan e. pengusahaan. (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

(1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah. (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah. (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah. (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah. (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas: a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah; b. kondisi dan lingkungan air tanah; c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan d. penggunaan air tanah yang telah ada. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut: a. air minum; b. air untuk rumah tangga; c. air untuk peternakan dan pertanian rakyat; d. air untuk irigasi; e. air untuk industri; f. air untuk pertambangan; g. air untuk usaha perdagangan; dan h. air untuk kepentingan lainnya. (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat. (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

(1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah. (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah. (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah. (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah. (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas: a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah; b. kondisi dan lingkungan air tanah; c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan d. penggunaan air tanah yang telah ada. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut: a. air minum; b. air untuk rumah tangga; c. air untuk peternakan dan pertanian rakyat; d. air untuk irigasi; e. air untuk industri; f. air untuk pertambangan; g. air untuk usaha perdagangan; dan h. air untuk kepentingan lainnya. (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat. (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

(1) Data dan informasi air tanah pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas. (2) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas. (3) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan ke DPRD. (4) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Bupati melalui Dinas sebagai dasar pengelolaan air tanah.

(1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan, dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Dinas atas nama Bupati. (2) Kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memerlukan izin adalah: a. pengambilan dan pemanfaatan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian ilmiah, dan keperluan air minum dan/atau rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 meter kubik per bulan dan sampai kedalaman 60 meter; dan b. keperluan pembuatan sumur imbuhan.

(1) Jenis izin pengelolaan air tanah meliputi: a. surat izin pengeboran air bawah tanah (SIP); b. surat izin pengambilan mata air (SIPMA); c. surat izin pengambilan air bawah tanah (SIPA); dan d. surat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT). (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air. (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Dinas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan oleh Dinas atas nama Bupati berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati atau Dinas atas nama Bupati.

(1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi: a. peruntukan dan kebutuhan air tanah; b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan c. UKL atau UPL atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati, disertai dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan. (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah di zona kritis wajib melakukan eksplorasi air tanah. (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan: a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

(1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan. (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau perusahaan yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah. (3) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan badan usaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengeboran Air Tanah. (4) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui: a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan b. sertifikasi keterangan juru pengeboran air tanah. (5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas atas nama Bupati. (3) Dalam proses perpanjangan izin harus memperhatikan: a. ketersediaan air tanah; dan b. kondisi dan lingkungan air tanah.

(1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna MENETAPKAN kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah. (5) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. gambar penampang litologi dan penampang sumur; b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah; c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila: a. izin berakhir masa berlakunya dan pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin; b. izin dikembalikan oleh pemegang izin; c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin atau ketentuan lainnya; dan d. berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

(1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan, dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Dinas atas nama Bupati. (2) Kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memerlukan izin adalah: a. pengambilan dan pemanfaatan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian ilmiah, dan keperluan air minum dan/atau rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 meter kubik per bulan dan sampai kedalaman 60 meter; dan b. keperluan pembuatan sumur imbuhan.

(1) Jenis izin pengelolaan air tanah meliputi: a. surat izin pengeboran air bawah tanah (SIP); b. surat izin pengambilan mata air (SIPMA); c. surat izin pengambilan air bawah tanah (SIPA); dan d. surat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT). (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air. (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Dinas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan oleh Dinas atas nama Bupati berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati atau Dinas atas nama Bupati.

(1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi: a. peruntukan dan kebutuhan air tanah; b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan c. UKL atau UPL atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati, disertai dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan. (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah di zona kritis wajib melakukan eksplorasi air tanah. (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan: a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

(1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan. (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau perusahaan yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah. (3) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan badan usaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengeboran Air Tanah. (4) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui: a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan b. sertifikasi keterangan juru pengeboran air tanah. (5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas atas nama Bupati. (3) Dalam proses perpanjangan izin harus memperhatikan: a. ketersediaan air tanah; dan b. kondisi dan lingkungan air tanah.

(1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna MENETAPKAN kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah. (5) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. gambar penampang litologi dan penampang sumur; b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah; c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila: a. izin berakhir masa berlakunya dan pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin; b. izin dikembalikan oleh pemegang izin; c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin atau ketentuan lainnya; dan d. berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berkewajiban: a. melaporkan pelaksanaan UKL, UPL, atau Amdal; b. memberikan sebagian air kepada masyarakat sekitar kecuali ketersediaan air tersebut tidak terganggu; c. membayar pajak air tanah dari air tanah yang diambil; dan d. mengikutsertakan karyawannya dalam program perlindungan tenaga kerja.

Pemegang izin pengambilan air tanah dan pengambilan air dari mata air wajib: a. melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas; dan b. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air tanah dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas.

(1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah dan air dari mata air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang. (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan instansi teknis yang berwenang. (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

(1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air tanah di sekitarnya. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih; b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan d. tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dinyatakan rawan dan kritis. (3) Pengelolaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama. (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur produksi atau jumlah pengambilan air tanah. (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memelihara sumur pantau dan melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Dinas. (6) Penetapan lokasi titik, jaringan, dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan pada cekungan air tanah ditentukan oleh Dinas. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) Untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL. (2) Untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, baik dari satu sumur produksi maupun lebih, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL. (3) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

(1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. lokasi titik pengambilan air tanah; b. teknis konstruksi sumur bor, sumur gali, sumur pantek dan uji pemompaan; c. pembatasan debit pengambilan air tanah; d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan; e. pendataan volume pengambilan air tanah; f. teknis penurapan mata air; g. kajian hidrogeologi; dan h. pelaksanaan UKL dan UPL atau Amdal.

Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Biaya operasional pengawasan dan pengendalian air tanah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang: a. mengebor, menggali, memompa dan/atau memanfaatkan air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat; b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air; c. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air; d. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin; e. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah; f. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah; g. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah; h. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air; i. menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan; j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; k. tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL; dan l. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Setiap pemegang izin yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: a. pencabutan izin usaha perusahaan pemboran air tanah; b. penyegelan alat pengeboran dan titik pengambilan air tanah; c. pencabutan izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan d. penutupan sumur bor atau bangunan penurapan mata air. (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 43 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah. (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan/atau kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. Ditetapkan di Watampone pada tanggal BUPATI BONE, A. FAHSAR M. PADJALANGI Diundangkan di Watampone pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, A. SURYA DARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 12 No. Reg. 10