Correct Article 86

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui Jalur Pendidikan Formal dan/atau nonformal. jdi.hukum.blorakab.go.id 38 (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan perundang-undangan.