PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan

PERDA Nomor 8 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

FUNGSI PERIZINAN

Article 6

Correction

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai: a. instrumen pemerintahan daerah; b. yuridis preventif; c. pengendalian; d. koordinasi; e. pengawasan publik; dan f. pendapatan asli daerah.

Article 7

Correction

(1) Fungsi instrumen pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat. (2) Fungsi instrumen pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu; b. mengatur pada perbuatan individual; c. memberikan perlindungan hukum; dan d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Article 8

(1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan. (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Article 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk: a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan b. mengurangi kerugian pada pemerintah daerah, masyarakat, dan pemegang izin.

Article 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Article 11

(1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan. (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d. memberikan saran pendapat; dan e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Article 12

Fungsi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Kategori Izin

Article 24

Correction

(1) Kategori Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a adalah izin yang terkait dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. (2) Kategori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (3) Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. (4) Kategori reklame sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. (5) Kategori penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Blitar. (6) Kategori sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. (7) Kategori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. (8) Kategori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi. (9) Kategori komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruh i adalah izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi. (10) Kategori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian. (11) Kategori peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan. (12) Kategori perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf l adalah izin yang terkait dengan kegiatan perikanan dan kelautan. (13) Kategori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf m adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. (14) Kategori pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan. (15) Kategori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga. (16) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan. (17) Kategori sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf q adalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial. (18) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan. (19) Katergori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf s adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustian. (20) Kategori kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf t adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur tanah, dan jembatan. (21) Kategori pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf u adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertambangan. (22) Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf v adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELENGGARA

Article 28

Correction

(1) Penyelenggara dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan. (2) Penyelenggara yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu. (3) Bentuk penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIb.

Article 29

Correction

(1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali. (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberi kewenangan. (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Article 30

(1) Aparat yang ditugaskan pada penyelenggara diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya. (2) Penempatan aparat wajib diselenggarakan secara transparan, adil dan tidak diskriminatif, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Article 31

Tugas dan wewenang penyelenggara meliputi: a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini; b. melaksanakan pelayanan perizinan; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi; e. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin; f. mengelola informasi; g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin; h. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan daerah ini; i. melakukan pengawasan; j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin; k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan; l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan m. mengelola pengaduan masyarakat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Article 38

Correction

(1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 atau pasal 35 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa : a. pemberian peringatan; b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu; c. pembayaran ganti rugi; d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan; e. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu; f. pemberhentian dengan hormat; g. pemberhentian dengan tidak hormat. (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Article 39

Jenis sanksi administrasi terhadap subyek perizinan meliputi: a. penolakan izin; b. penundaan izin; c. pembekuan izin; d. pembatalan izin; e. pencabutan izin; f. audit wajib; g. peringatan; h. penutupan sementara usaha/kegiatan; i. uang jaminan; j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan; k. paksaan pemerintahan; l. uang paksa; m. pembayaran sejumlah uang tertentu; n. denda administrasi; o. disinsentif

Article 40

Article 41

(1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan.

Article 42

(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada satuan kerja perangkat daerah. (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Article 43

(1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif. (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa. (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi.

Article 44

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria: a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan; b. ancaman bahaya terhadap manusia dan mahluk hidup lainnya; c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan; d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Article 46

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 16 Desember 2013 BUPATI BLITAR, Ttd. HERRY NOEGROHO Diundangkan di Blitar pada tanggal 21 April 2014 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR, Ttd. PALAL ALI SANTOSO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR : 3/E PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEBUPATEN BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN I. PENJELASAN UMUM Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antar pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai seberapa baik pelayanan unit perizinan ini. Analisis HGSLT (Penghapusan, Penggabungan, Penyederhanaan, dan Pelimpahan serta Tetap) yang dikenal juga dengan istilah ACSDC (Aholish, Combine, Simplified, Decentralised, Constance) dilakukan terhadap perizinan di Kabupaten Blitar untuk melihat sejauhmana perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi, dampak terhadap lingkungan, tertib administrasi serta pengaruhnya terhadap PAD. Analisis ini merupakan inti dari penyederhanaan regulasi perizinan yang terdiri dari alternatif solusi sebagai berikut: 1. Penghapusan yaitu jenis perizinan yang dihapuskan keberadaanya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsi dengan izin yang lain dan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi Pemerintah Daerah. 2. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis izin karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subyek, kewenangan dan prosedur, adanya tumpang tindih dan pertentangan dan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian. 3. Penyederhanan yaitu penyederhanan prosedur dan persyaratan tanpa mengurangi tujuan perizinan sebagai fungsi pengendalian karena prosedur rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak. 4. Pelimpahan yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih cepat dan efisien karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan kemudahan akses jangkauan pelayanan. 5. Tetap yaitu pengaturan perizinan yang sudah mengatur secara komprehensif dengan alasan pengaturannya tidak dapat digabung, disederhanakan dan/atau dilimpahkan. Adapun kriteria yag dipergunakan untuk melakukan analisis HGSLT bagi perizinan yaitu: 1. Klasifikasi Izin; 2. Kategori Izin; 3. Jenis Izin; 4. Tujuan Izin; 5. Wewenang Pemberian Izin; 6. Substansi Pengaturan Izin; 7. Subyek Izin; 8. Prosedur Perizinan; 9. Penegakan Hukum; 10. Dasar Hukum; 11. Peran Serat Masyarakat,dan; 12. Keterkaitan dengan izin lainnya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Article 1

Cukup Jelas

Article 2

Cukup Jelas

Article 3

Cukup Jelas

Article 4

Cukup Jelas

Article 5

Cukup Jelas

Article 6

Cukup Jelas

Article 7

Cukup Jelas

Article 8

Cukup Jelas

Article 9

Cukup Jelas

Article 10

Cukup Jelas

Article 11

Cukup Jelas

Article 12

Cukup Jelas

Article 13

Cukup Jelas

Article 14

Cukup Jelas

Article 15

Cukup Jelas

Article 16

Cukup Jelas

Article 17

Cukup Jelas

Article 18

Cukup Jelas

Article 19

CukupJelas

Article 20

Cukup Jelas

Article 21

Cukup Jelas

Article 22

Cukup Jelas

Article 23

Ayat (1) Yang dimaksud bersifat komersial adalah yang dapat mendatangkan keuntungan finansial dan tidak termasuk kegiatan politik. Ayat (2) Cukup Jelas

Article 24

Cukup Jelas

Article 25

Cukup Jelas

Article 26

Cukup Jelas

Article 27

Cukup Jelas

Article 28

Cukup Jelas

Article 29

Cukup Jelas

Article 30

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kompetensi dari aparat penyelenggara adalah kemampuan pemahaman yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan, managemen pemerintahan, standar pelayanan dan teknis yang terkait dengan perizinan. Ayat (2) Cukup Jelas

Article 31

Cukup Jelas

Article 32

Ayat (1) Standar pelayanan perizinan dimaksudkan untuk: 1. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Blitar; 2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 3. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan secara maksimal. 4. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan sesuai mekanisme yang berlaku. Ayat (2) Cukup Jelas

Article 33

Cukup Jelas

Article 34

Cukup Jelas

Article 35

Cukup Jelas

Article 36

Cukup Jelas

Article 37

Cukup Jelas

Article 38

Cukup Jelas

Article 39

Cukup Jelas

Article 40

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Kewajiban pemegang izin termasuk pemenuhan pertanggung jawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility) Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Cukup Jelas Huruf l Cukup Jelas Huruf m Cukup Jelas Huruf n Cukup Jelas Huruf o Cukup Jelas

Article 41

Cukup Jelas

Article 42

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pendelegasian kewenangan dilakukan berdasarkan kriteria: a. Luas lingkup dampak dari kegiatan relatif kecil dan dapat dikelola oleh suatu perangkat daerah; b. Substansi perizinan lebih bersifat teknis operasional yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi pada suatu perangkat daerah; c. Untuk memudahkan aspek pelayanan, atau d. Diperintahkan atau diatur oleh peraturan perundang- undangan khusus yang memberi kewenangan kepada perangkat daerah tertentu. Ayat (3) Cukup Jelas

Article 43

Cukup Jelas

Article 44

Cukup Jelas

Article 45

Cukup Jelas

Article 46

Cukup Jelas

(1) Penanggungjawab usaha atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau satuan kerja perangkat daerah. (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin; b. penundaan izin dilakukan apabila: 1. pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon; dan 2. pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin. c. pembekuan izin dilakukan apabila: 1. pemegang izin tidak melakukan kegiatan; 2. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannnya; dan 3. pemegang izin melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan. d. pembatalan izin dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau kepatutan; e. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum; f. audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin untuk memperbaiki kinerjanya dan/atau dalam rangka peningkatan kepatuhan/ketaatan terhadap persyaratan izin; g. peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau hukum; h. penutupan sementara usaha/kegiatan dilakukan agar pihak penanggung jawab usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya; i. uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang jaminan itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian izin ternyata tidak dipenuhi atau merupakan suatu kompensasi kerugian; j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan; k. paksaan pemerintahan dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan antara lain: memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan konkrit lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh penanggung jawab kegiatan/usaha; l. uang paksa dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata; m. pembayaran sejumlah uang tertentu merupakan varian lain dari uang paksa yaitu dapat dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan kerusakannya relatif kecil sehingga dapat segera ditanggulangi atau dipulihkan dengan biaya relatif kecil; n. denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. disinsentif dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban minimal kepatuhan yang bersifat kesukarelaan, sehingga tindakan penanggung jawab itu belum bisa dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 17

BAB Kedua

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

BAB Keempat

Article 20

Article 21

BAB VII

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 23

BAB Kedua

Article 24

BAB VIII

Article 25

Article 26

BAB IX

Article 27

BAB X

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Kesatu

Article 28

Article 29

BAB Kedua

Article 30

BAB Ketiga

Article 31

BAB XI

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35