Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Bencana

(1) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. (3) Setiap orang yang terkena bencana memberikan informasi yang benar tentang keadaan yang diderita akibat bencana.

(1) Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. (3) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang. (4) Tata cara pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. (3) Setiap orang yang terkena bencana memberikan informasi yang benar tentang keadaan yang diderita akibat bencana.

(1) Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. (3) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang. (4) Tata cara pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Jenis bencana meliputi: a. bencana alam, b. bencana non alam, c. bencana sosial. (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. (3) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

(1) Jenis Bantuan Bencana yang diberikan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. bantuan dalam hal terjadi kondisi tanggap darurat; b. bantuan dalam hal terjadi kondisi pasca bencana; c. bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana; dan d. bantuan bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian. (2) Prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan bencana: a. cepat dan tepat b. transparan dan akuntabel ; c. non diskriminatif . (3) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

(1) Dalam hal terjadi kondisi tanggap darurat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. pelindungan terhadap kelompok rentan yang meliputi: 1. bayi, balita, dan anak-anak; 2. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; 3. penyandang cacat; dan 4. orang lanjut usia; dan/atau c. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan dan tempat hunian. (3) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa: a. penyelamatan; b. evakuasi; c. pengamanan; dan d. pelayanan kesehatan dan psikososial. (4) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

(1) Dalam hal terjadi kondisi pasca bencana, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa perbaikan rumah masyarakat. (2) Korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Daerah. (3) Kriteria kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding plesteran, penutup atap/ genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu/ jendela rusak sebagian; b. rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri, sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup/ rangka langit- langit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu/ jendela rusak sebagian; dan c. rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit- langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/ jendela rusak total.

Besaran bantuan bagi korban bencana alam yang mengalami kerusakan tempat tinggal: a. rusak berat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); b. rusak sedang diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); c. rusak ringan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah Daerah menyediakan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana alam yang : a. menderita sakit; b. menderita kecacatan; atau c. meninggal dunia. (3) Korban Bencana Alam yang menderita sakit, menderita kecacatan atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. warga masyarakat Daerah maupun luar Daerah yang pada saat kejadian bencana badan dan/atau jiwanya terkena dampak bencana yang terjadi di wilayah Daerah; atau b. petugas atau relawan yang pada saat kejadian bencana badan dan atau jiwanya terkena dampak bencana saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Daerah.

Besaran santunan dukacita dan kecacatan bagi korban bencana alam yang: a. menderita sakit: 1. rawat jalan diberikan santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus; atau 2. rawat inap diberikan santunan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus. b. menderita kecacatan : 1. cacat berat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau 2. cacat ringan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). c. meninggal dunia diberikan uang dukacita paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif. (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Jenis bencana meliputi: a. bencana alam, b. bencana non alam, c. bencana sosial. (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. (3) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

(1) Jenis Bantuan Bencana yang diberikan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. bantuan dalam hal terjadi kondisi tanggap darurat; b. bantuan dalam hal terjadi kondisi pasca bencana; c. bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana; dan d. bantuan bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian. (2) Prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan bencana: a. cepat dan tepat b. transparan dan akuntabel ; c. non diskriminatif . (3) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

(1) Dalam hal terjadi kondisi tanggap darurat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. pelindungan terhadap kelompok rentan yang meliputi: 1. bayi, balita, dan anak-anak; 2. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; 3. penyandang cacat; dan 4. orang lanjut usia; dan/atau c. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan dan tempat hunian. (3) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa: a. penyelamatan; b. evakuasi; c. pengamanan; dan d. pelayanan kesehatan dan psikososial. (4) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

(1) Dalam hal terjadi kondisi pasca bencana, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa perbaikan rumah masyarakat. (2) Korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Daerah. (3) Kriteria kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding plesteran, penutup atap/ genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu/ jendela rusak sebagian; b. rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri, sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup/ rangka langit- langit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu/ jendela rusak sebagian; dan c. rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit- langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/ jendela rusak total.

Besaran bantuan bagi korban bencana alam yang mengalami kerusakan tempat tinggal: a. rusak berat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); b. rusak sedang diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); c. rusak ringan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah Daerah menyediakan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana alam yang : a. menderita sakit; b. menderita kecacatan; atau c. meninggal dunia. (3) Korban Bencana Alam yang menderita sakit, menderita kecacatan atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. warga masyarakat Daerah maupun luar Daerah yang pada saat kejadian bencana badan dan/atau jiwanya terkena dampak bencana yang terjadi di wilayah Daerah; atau b. petugas atau relawan yang pada saat kejadian bencana badan dan atau jiwanya terkena dampak bencana saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Daerah.

Besaran santunan dukacita dan kecacatan bagi korban bencana alam yang: a. menderita sakit: 1. rawat jalan diberikan santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus; atau 2. rawat inap diberikan santunan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus. b. menderita kecacatan : 1. cacat berat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau 2. cacat ringan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). c. meninggal dunia diberikan uang dukacita paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif. (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pengelolaan bantuan kepada korban bencana dilakukan oleh Bupati. (2) Bupati menunjuk BPBD untuk melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh tim penilai yang beranggotakan instansi teknis terkait. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam melaksanakan pengelolaan bantuan bagi korban Bencana BPBD bertugas: a. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; b. mengidentifikasi dampak bencana; dan c. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

(1) Masyarakat, korban bencana, atau pejabat setempat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat. (2) Bupati memerintahkan BPBD untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban Bencana berdasarkan laporan dari Tim Penilai. (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan ahli/akademisi. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan tugas Tim Penilai diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Penyerahan bantuan bagi korban Bencana dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Camat Kepala Desa/Lurah setempat. (2) Penyerahan bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima atau ahli waris dan diketahui oleh aparat Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat.

Kepala BPBD melaporkan pengelolaan bantuan bencana kepada Bupati.

(1) Pengelolaan bantuan kepada korban bencana dilakukan oleh Bupati. (2) Bupati menunjuk BPBD untuk melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh tim penilai yang beranggotakan instansi teknis terkait. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam melaksanakan pengelolaan bantuan bagi korban Bencana BPBD bertugas: a. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; b. mengidentifikasi dampak bencana; dan c. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

(1) Masyarakat, korban bencana, atau pejabat setempat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat. (2) Bupati memerintahkan BPBD untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban Bencana berdasarkan laporan dari Tim Penilai. (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan ahli/akademisi. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan tugas Tim Penilai diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Penyerahan bantuan bagi korban Bencana dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Camat Kepala Desa/Lurah setempat. (2) Penyerahan bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima atau ahli waris dan diketahui oleh aparat Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat.

Kepala BPBD melaporkan pengelolaan bantuan bencana kepada Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 3 Juni 2014 BUPATI BLITAR, Ttd HERRY NOEGROHO Diundangkan di Blitar pada tanggal 6 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR Ttd PALAL ALI SANTOSO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 6/E Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd HARIS SUSIANTO, SH, MSi Pembina NIP. 19670531 199003 1 002