PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelestarian Flora dan Fauna

PERDA Nomor 11 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Blitar. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar 6. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 7. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. 8. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air. 9. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. 10. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. 11. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. 12. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. 13. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok se bagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 14. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 15. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 16. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. 17. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 18. Flora langka adalah jenis tumbuhan yang ditetapkan untuk dilindungi di Daerah karena keberadaannya terancam punah atau terjadi penurunan populasi yang cepat tetapi tidak atau belum termasuk jenis tumbuhan/tanaman yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang undangan. 19. Fauna langka adalah jenis binatang/hewan yang ditetapkan untuk dilindungi di Daerah karena keberadaannya terancam punah atau terjadi penurunan populasi yang cepat tetapi belum termasuk jenis binatang/hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang undangan. 20. Penangkaran flora langka atau fauna langka adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan atau pembesaran jenis flora atau fauna langka tertentu dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. 21. Pemanfaatan flora langka atau fauna langka adalah pemburuan, pengambilan, penangkaran, penggunaan, pengangkutan, pemindahtanganan atau perdagangan jenis flora langka atau fauna langka tertentu dalam keadaan hidup ataupun mati dan bagian bagiannya dari habitat alam di wilayah Daerah. 22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk mewujudkan ketertiban dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini. 23. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan perlindungan hutan, flora dan fauna langka untuk menjamin pemanfaatannya secara lestari dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis flora dan atau fauna di Daerah. 24. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjadi kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keaanekaragaman dan nilainya.

BAB IV

JENIS-JENIS FAUNA DAN FLORA YANG DILINDUNGI

Article 5

Correction

(1) Jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a.flora dan fauna langka; dan b.flora dan fauna lokal. (2) flora dan fauna langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) flora dan fauna lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV PEMANFMTAN DAN PENGENDALIAN

Article 6

(1) Pengaturan pelestarian flora dan fauna bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pelestarian flora dan fauna secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mencegah potensi terjadinya kerusakan dan merehabilitasi, memulihkan krisis flora dan fauna dengan tetap melakukan pemeliharaan, peruntukkan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan terhadap flora dan fauna agar tetap dapat berfungsi untuk kemakmuran rakyat (2) Pemanfaatan flora dan fauna langka dilaksanakan dalam bentuk kegiatan a. pemburuan, pengambilan atau penangkapan; b. pengumpulan; c. perdagangan; d. pengangkutan; e. penangkaran;dan/atau f. penggunaan flora dan atau fauna langka dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagiannya. (3) Pemanfaatan flora dan atau fauna langka hasil penangkaran untuk perdagangan, penelitian, pertukaran, pemberian harus memenuhi persyaratan : a. penangkaran berizin; b. turunan kedua (F2) atau turunan lanjutannya dari flora atau fauna tangkapan pertama; dan c. menyerahkan turunan kedua (F2) atau turunan lanjutannya sebagaimana dimaksud pada butir b kepada Dinas Kehutanan untuk dikembalikan ke alam bebas, sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah F2 dan turunan lanjutannya dari jenis yang sama.

Article 7

( 1) Pengendalian flora dan fauna dilaksanakan melalui : a. pembatasan penangkapan/ pengambilan; b. penangkaran; c. pengkajian, penelitian dan pengembangan; dan/ atau d. pembinaan habitat. (2) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABVI LARANGAN

Article 8

Setiap orang dan/ atau badan dilarang untuk : a. memanfaatkan flora dan atau fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tanpa izin. b. merusak dan atau menghilangkan habitat flora dan atau fauna langka yang telah ditetapkan oleh Bupati. c. melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan tanpa izin. d. Peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Article 11

Correction

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan/atau pejabat Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA (POLRI) melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) PPNS dan/atau Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah ini; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh seseorang dan atau kendaraan dan memeriksa tanda pengenal diri dan atau tanda legalitas atas seseorang atau kendaraan yang diduga sebagai pelaku atau sebagai alat tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, hasil hutan, flora dan fauna; d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan flora dan fauna e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan serta flora dan fauna yang dilindungi, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; r 8 f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara; h. menangkap dan melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan atas sangkaan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai dengan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana; 1. meminta keterangan dan menyita barang bukti dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai dengan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana; J. membuat dan menanda tangani berita acara hasil pemeriksaan; k. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini; dan/atau 1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BABX KETENTUAN PIDANA

Article 12

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang mencari ikan dengan cara mengobat/ memotas dan/ atau menggunakan bahan peledak dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (3) Setiap orang yang melakukan perburuan satwa liar tanpa izin dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (4) Setiap orang yang melakukan pemotongan dan/ atau mematikan pohon peneduh jalan atau di sumber air/mata air tanpa izin dipidana kurilngan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Article 13

(1) Barang bukti basil temuan dan/atau sitaan dari tindak pelanggaran terhadap Paraturan Daerah ini disimpan dan diamankan di Kantor Dinas Kehutanan atau Dinas Kabupaten, atau di kantor Polisi atau kantor Pemerintah lainnya untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Barang bukti temuan dan/ atau sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa basil hutan dan/atau flora dan/atau fauna yang mudah rusak atau mudah hilang atau memerlukan perawatan yang mahal dapat dilelang. (3) Proses Pelelangan barang bukti temuan dan/ atau sitaan rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan atau Dinas Kabupaten setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Uang h __ _ · _ _ lelang barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dija Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pembagian sebagai berikut: -- - a. Untuk hasil lelang yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan : 70% (tujuh puluh persen) untuk PAD Kabupaten Blitar dan 30% {tiga puluh persen) untuk PAD Kabupaten asal barang bukti tersebut. b. Untuk hasil lelang yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten : 30% (tiga puluh persen) untuk PAD Kabupaten Blitar dan 70% (tujuh puluh persen) untuk PAD Kabupaten asal barang bukti tersebut. (5) Uang hasil lelang barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititipkan di bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan barang bukti perkara yang bersangkutan. (6) Uang hasil lelang barang sitaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada yang berhak sesuai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (7) Ketentuan dan prosedur mengenai biaya proses lelang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelestarian Flora dan Fauna

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB VII

BAB VIII

Article 10

BAB IX

Article 11

Article 12

Article 13

BAB XI

Article 14

BAB XI

Article 15

Article 16