PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas

PERDA Nomor 2 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal. 5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 6. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum INDONESIA yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara INDONESIA, badan usaha INDONESIA, negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 12. Izin Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan- undangan. 14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal. 16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 17. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 18. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Article 5

Correction

Article 6

Correction

(1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal jangka panjang. (2) Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Article 7

Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Article 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif, simultan dan berkelanjutan. (2) Promosi dilakukan dengan cara melakukan kajian, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri. (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.

Article 19

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi : a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal. (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD terkait melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Article 20

Pengolahan data dan informasi penanaman modal sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP .

Article 21

(1) Penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi : a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang informasi penanaman modal; b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal; (2) Pelaksanaan penyebarluasan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB Keempat

Article 8

BAB Kelima

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

BAB 2

Article 10

Article 11

BAB 3

Article 11

Article 12

BAB 4

Article 12

Article 13

BAB 5

Article 13

Article 14

BAB 6

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 7

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 8

Article 18

BAB Keenam

Article 19

BAB Ketujuh

Article 20

BAB Kedelapan

Article 21

BAB IV

Article 22

BAB V

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VI

Article 26

BAB VII

Article 27

Article 28

BAB VIII

Article 29

BAB IX

Article 30

BAB X

Article 31