Correct Article 53

(1) PKWT harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib dicatatkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT. (2) Dalam hal PKWT tidak dicatatkan, maka demi hukum berubah menjadi PKWTT sejak terjadi Hubungan Kerja. (3) Pekerja/Buruh dengan PKWT atau harian lepas diberikan uang kompensasi. (4) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Dalam hal Pekerja/Buruh dengan PKWT atau harian lepas memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan, maka diberikan uang kompensasi yang dihitung secara proporsional. (6) Dalam hal Pekerja/Buruh dengan PKWT yang pada saat perpanjangan PKWT belum dibayarkan kompensasi, maka perhitungan kompensasi mendasarkan pada upah pokok dan tunjangan tetap terakhir dikalikan akumulasi masa kerja sejak adanya PKWT.