Correct Article 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Publik untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (2) Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. menjamin hak Masyarakat untuk mengetahui rencana, program, dan proses, serta alasan pengambilan kebijakan publik; b. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam proses kebijakan publik; c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan; d. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas; dan e. memberikan kepastian ketersediaan Informasi dan dokumen yang cepat, tepat dan terbaru, serta terpercaya dan dapat diakses secara luas.