Correct Article 31

(1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang- kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro terhadap usaha menengah dan/atau besar. (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dinas dapat membentuk Tim koordinasi kemitraan usaha. (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.