PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERDA Nomor 4 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, KEWENANGAN SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Article 3

Correction

(1) KPPTSP merupakan unsur penunjang tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan secara terpadu. (2) KPPTSP yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Article 4

Correction

KPPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 4

Article 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPPTSP menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program KPPTSP; b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; c.pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d. pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan; e.pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Article 6

Kepala KPPTSP mempunyai kewenangan untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Article 7

(1) Susunan organisasi KPPTSP, terdiri atas: a. 1 (satu) Kepala Kantor; b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha; c. 3 (tiga) Seksi; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi KPPTSP, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Article 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga. (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPPTSP. 5

Article 9

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, membawahkan : a. Seksi Pelayanan Umum, Informasi, Perizinan dan Pengaduan; b. Seksi Analisis dan Penetapan Perizinan; dan c. Seksi Data dan Pelayanan Perizinan. (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPTSP.

Article 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas, pokok dan fungsi KPPTSP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16

BAB IX

Article 17

Article 18