PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH.

PERDA Nomor 4 Tahun 2006

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Article 9

(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi tersebut ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur. (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas. (3) Direksi diangkat untuk waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali dengan memperhatikan pada ayat (2). (4) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya/janjinya oleh Bupati.

Article 10

Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Umum : 1. Warga Negara INDONESIA. 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia dan taat kepada Negara, Pancasila, UUD 1945. 4. Setia dan taat kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945. 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah. 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 8. Sehat Jasmani dan Rohani. 9. Pendidikan minimal sarjana (S1). b. Khusus : 1. Mempunyai kepribadian yang baik dan berjiwa kepemimpinan. 2. Berwibawa dan Jujur. 3. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan.

Article 11

Article 12

(1) Antar anggota Direksi dan antar anggota Direksi dengan pimpinan unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. (2) Jika setelah pengangkatan mereka dimaksud pada ayat (1) termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, maka salah satu dari mereka harus mengundurkan diri. (3) Anggota Direksi dan Pimpinan unit dilarang merangkap jabatan lain. (4) Anggota Direksi dan Pimpinan unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Article 13

(1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan. (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan/atau kepada seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain, dengan persetujuan Bupati.

Article 14

(1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan/atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah. (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi, Pimpinan Unit dan Badan Pengawas, diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas. (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit atau manager pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Article 15

(1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal sebagai berikut : a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun; b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi; c. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak; d. mengadakan investasi baru; e. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati. (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas. (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Pemberhentian anggota direksi : (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Usulan Badan Pengawas meskipun masa jabatannya belum berakhir apabila : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan Kepentingan Negara; dan d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar. (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut pada ayat (1) huruf c, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas. (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya disertai alasan- alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut. (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan hal-hal sebagai berikut : a. anggota Direksi bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya, jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas; b. dalam sidang itu Badan Pengawas MEMUTUSKAN apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati; c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Direksi lainnya, dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum; d. jika sidang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberitahuan dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati menjadi batal menurut hukum; e. jika Peraturan Daerah pada ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterima. Bupati mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan; dan f. apabila Bupati tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

(1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah; dan d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan Keputusan Bupati. (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut pada ayat (1) huruf c, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati. (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan Pemberhentian tersebut. (5) Dalam hal ini terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan hal sebagai berikut : a. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika Anggota Badan Pengawas tidak hadir pada saat persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa-apa yang telah diputuskan; b. dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan tersebut secara tertulis kepada Bupati; dan c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum. (6) Jika sidang tersebut pada ayat (5) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (4) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud pada ayat (3) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum. (7) Jika keputusan Bupati pada ayat (5) huruf c tidak dapat disetujui oleh Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan- alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya. Apabila instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan pada ayat (5) huruf a, maka Keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.