PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

PERDA Nomor 10 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 4 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 4. Dinas Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah. 5. Masyarakat adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 6. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil tertentu. 7. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. 8. Badan Hukum adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat negara yang berwenang dan diperlakukan sebagai subjek hukum. 9. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya terpadu yang meliputi perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya. 10. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumber daya alam dan jasa lingkungannya yang didukung Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan dunia usaha dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya terumbu karang. 11. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae. 12.Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu sistem ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup didasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas didalam perairan sekitarnya. 13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup. 14. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam. 15.Pemanfaatan adalah pemakaian organisme, ekosistem secara berkelanjutan dan sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampaui kemampuan memperbaharui dirinya. 16. Pemangku kepentingan adalah individu dan atau kelompok atau masyarakat atau akademisi yang mempunyai kepentingan langsung dalam pengelolaan terumbu karang atau sumberdayanya. 5 17.Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan proaktif dalam kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang. 18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 19.Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 20.Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir. 21. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air terendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk MENETAPKAN titik terluar di pantai wilayah laut. 22.Hak Tradisional adalah hak masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan pemanfaatan sumberdayanya, dengan didasarkan kepada praktek kebiasaan masyarakat lokal tersebut, yang tidak bertentangan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan kelestarian lingkungan.

BAB IV

PERENCANAAN

Article 6

Correction

(1)Pengelolaan terumbu karang di wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Daerah dilakukan dengan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Pengelolaan terumbu karang. (2)Dokumen perencanaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan tata cara penyusunannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 7 Paragraf Kedua Rencana Strategis

Article 7

Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan tentang tujuan, arah kebijakan, sasaran dan target capaian, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Paragraf Ketiga Rencana Zonasi

Article 8

(1) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang pengelolaan meliputi penetapan zona, pembagian jenis kawasan dalam zona dan pembagian jenis pemanfaatan dalam zona dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang wilayah. (2) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan terumbu karang, karakteristik terumbu karang, dan tipe ekosistem terumbu karang. (3) Dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan. Paragraf Keempat Rencana Pengelolaan

Article 9

(1) Rencana pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memuat ketentuan meliputi kerangka teknis pengelolaan, syarat, prosedur, aspek koordinasi dan tanggung jawab pengelolaan terumbu karang dengan memperhatikan aspek kelestarian, aspirasi/kepentingan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk : a. memperoleh manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang; b. membangun kerja sama antar pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang; 8 c. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana dan perbaikan, serta koordinasi untuk rencana selanjutnya; d. merumuskan kegiatan-kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang dalam pengelolaan terumbu karang; e. merumuskan dan MENETAPKAN program pengolahan yang disesuaikan dengan tipe terumbu karang. Paragraf Kelima Rencana Aksi

Article 10

Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kegiatan/tindakan nyata dalam pengelolaan terumbu karang yang memuat antara lain tentang ketentuan tujuan, ruang lingkup, sasaran, waktu, pendanaan dan pelaksanaan yang disusun bersama oleh unsur-unsur antara lain terdiri dari instansi pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMANFAATAN

Article 11

Correction

(1) Dalam rangka mengupayakan kelestarian ekosistem dan sumber daya terumbu karang, setiap pemanfaatan dalam wilayah pengelolaan terumbu karang dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tata cara pemanfaatan. (2) Pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penelitian dan pengembangan; b. pengembangbiakan; c. aquaria; d. pertukaran; dan e. jasa. (3) Pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh : a. orang perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. badan hukum; d. lembaga penelititan; dan/atau e. perguruan tinggi. 9 (4) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat izin sesuai peraturan yang berlaku. (5) Kebijakan pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Article 12

(1) Dalam hal pemanfaatan sumber daya terumbu karang untuk skala rumah tangga, menggunakan cara dan/atau alat tradisional yang tidak merusak lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, dapat dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh surat izin pemanfaatan. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya kepada Satuan Kerja yang membidangi urusan Kelautan dan perikanan.

Article 13

(1) Dalam hal pemanfaatan sumber daya terumbu karang untuk tujuan usaha, setiap orang perseorangan atau badan hukum wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. (2) Kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penelitian dan pengembangan; b. pengembangbiakan c.aquaria; dan d. jasa. (3) Ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Article 18

Correction

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya pemberdayaan masyarakat antara lain melalui : a. pengembangan mata pencarian alternatif; b. pengembangan teknologi yang ramah lingkungan; c. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya; d. pengakuan hak pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara formal maupun informal yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang; f. Pengelolaan terumbu karang melalui sinkronisai antara program-program pemerintah dengan aspirasi masyarakat; g. Pengembangan lembaga masyarakat pengelola ekosistem terumbu karang; h. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam mengelola ekosistem terumbu karang; i. Upaya-upaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Article 19

(1) Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai hak, meliputi : a. melaksanakan peran serta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang bagi pemenuhan kebutuhan hidup; b. melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumber daya terumbu karang; c. memperoleh dan menyebarkan informasi tentang pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya; 12 d. mengajukan usulan dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang; e. mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan yang merusak ekosistem terumbu karang. (2) Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai kewajiban meliputi : a. mengelola terumbu karang berdasarkan kearifan lokal yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistemnya sebagai lingkungan sumberdaya kelautan; c. menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang; d. melaporkan setiap pelanggaran yang dapat merusak terumbu karang dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 20

(1) Dalam Peraturan Daerah ini, peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan terumbu karang meliputi : a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dan atau membantu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah daerah yang berwenang; b. mendampingi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing; c. membantu pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah; d. menyelenggarakan pendidikan lingkungan, latihan dan studi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing; e. menyampaikan pendapat bagi perubahan dan/atau perbaikan kebijakan pengelolaan terumbu karang; f. memberi dukungan keilmuan bagi pengembangan, pemulihan dan pengelolaan terumbu karang dalam bentuk penelitian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, data dan informasi hasil-hasil penelitian, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. g. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kedua

Article 19

BAB Ketiga

Article 20

BAB IX

Article 21

BAB X

Article 22

BAB XI

Article 23

BAB XII

Article 24

Article 25

BAB XIII

Article 26

Article 27