PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

PERDA Nomor 7 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas– luasnya dalam publik dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Repubik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung. 4. Bupati adalah Bupati Bandung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung. 6. Dinas adalah Dinas Teknis yang bertanggung jawab di Bidang Perkebunan Kabupaten Bandung. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang bertanggung jawab di Bidang Perkebunan Kabupaten Bandung. 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 9. Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Instansi Penyelenggara PTSP adalah Instansi yang ditetapkan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Bandung yang mendapat pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dari Bupati kepada Kepala Instansi Penyelenggara PTSP. 10. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai,mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut,dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi,permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 11. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. 12. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman. 13. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan. 14. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. 15. Pekebun adalah perorangan warga yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 16. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. 17. Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan badan usaha perkebunan yang satu samalain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. 18. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha,jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,modaldan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. 19. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang lokasi lahan budidaya berada di wilayah kabupaten Bandung. 20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha yang lokasi lahan sumber bahan baku berada di wilayah kabupaten Bandung. 21. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada di wilayah kabupaten Bandung. 22. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun. 23. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun. 24. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 25. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 26. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan kabupaten/kota 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh bupati. 27. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Article 3

Correction

(1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas: a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan; b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan di seluruh Kabupaten oleh Pelaku Usaha Perkebunan,sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten.

Article 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan di Kabupaten dengan membentuk badan hukum INDONESIA dan berkedudukan di Kabupaten Bandung.

Article 5

(1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar. (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP. (3) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi : a. keterangan pemilik dan data kebun; b. data identitas dan domisili pemilik; c. pengelola kebun; d. lokasikebun; e. status kepemilikan tanah; f. luas areal; g. jenis tanaman; h. produksi; i. asal benih; j. jumlah pohon; k. pola tanam; l. jenis pupuk; m. mitra pengolahan; n. jenis/tipe tanah;dan o. tahun tanam. (4) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diberikan STD-B oleh Bupati sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat(3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

Article 6

(1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP. (3) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi: a. data identitas dan domisili pemilik; b. lokasi; c. kapasitas produksi; d. jenis bahan baku; e. sumber bahan baku; f. jenis produksi; dan g. tujuan pasar. (4) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan. (6) STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh bupati di catat dan dibuat rekapitulasi harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur Provinsi.

Article 7

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

Article 8

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

Article 9

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, wajib memiliki IUP-P.

Article 10

(1) Usaha Budidaya Tanaman teh dengan luas 240 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan denganUsaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi denganUsaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

Article 11

(1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. (2) Masyarakat/ perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat/ perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan denganUsaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. (3) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. (4) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Article 12

(1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun. (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling kurang10 (sepuluh) tahun sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Article 13

(1) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak tersedia, dapat didirikan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan. (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki IUP-P. (3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 14

(1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP. (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP. (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. ketersediaan lahan; b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas. (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang- undangan; b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan c. sanggup melakukan pengelolaan kebun. (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat. (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh bupati melalui Dinas yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha. (7) Bupati melalui Dinas dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pasca panen yang baik.

Article 15

(1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

Article 16

(1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman seperti tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat. (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlahdari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan.

Article 17

IUP-B, IUP-P,atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 diberikan dan ditandatangani olehBupati.

Article 18

(1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan. (2) IUP-B,IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran VIII, IX dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Article 19

Correction

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. izin gangguan; d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur; e. izin lokasi yang dilengkapi dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain; f. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; g. rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah; h. izin lingkungan; i. pernyataan kesanggupan: 1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); 2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 14 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. j. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 20

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada bupati melalui PTSP, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. izin gangguan; d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur; e. izin lokasi yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan; f. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam lampiran V dan lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; g. rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; h. izin lingkungan; i. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 21

Article 22

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Bupati.

Article 23

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 21 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati sesuai peraturan perundang-undangan.

Article 24

(1) Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 21 dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak. (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),telah lengkap dan benar Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, Instansi Penyelenggara PTSP dan website Pemerintah KabupatenBandung selama 30 (tiga puluh) hari. (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung. (4) Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat(1)setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman melalui papan pengumuman resmi dan website pemerintah Kabupaten Bandung. (6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, Instansi Penyelenggara PTSP dan website pemerintah Kabupaten Bandung.

Article 25

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertaialasan penolakannya.

Article 26

Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), dapat diakses masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Article 27

Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 atau Pasal 21, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA

Article 31

Correction

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Bupati. (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 21, dan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan. (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat(1),pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan. (4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhirmasuk kelas 1 atau kelas 2.

Article 32

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati. (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup kepada Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. IUP-B atau IUP serta SK HGU; b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; c. rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan; d. rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman; e. izin lingkungan dari Bupati; dan f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan. (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Article 33

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan Bupati. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan. (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup kepada Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP dengan dilengkapi persyaratan : a. IUP-P atau IUP; b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; c. rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas yang membidangi perkebunan; d. rencana kerja tentang perubahan kapasitas; e. izin lingkungan, dan f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan. (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Article 34

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati. (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup kepada Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. IUP-B atau IUP; b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; c. rencana kerja tentang diversifikasi usaha; d. surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan; e. surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait; f. izin lingkungan; dan g. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan. (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman padaPerencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Article 35

(1) Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, atau Pasal 34 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak. (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.

Article 36

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertibanumum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertaialasan penolakannya.

Article 37

(1) Gubernur atau bupati/walikota dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 35, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat. (2) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha yang diterima oleh perusahaan, selanjutnya di copy untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat. (3) Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 atai Pasal 34 diterbitkan sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran XV, XVI, XVII dan XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Article 38

Correction

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib: a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang- undangan; e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG); f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan palinglama dalam waktu 3 (tiga) tahun; g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;serta h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur. (2) Perusahaan wajib melakukan kegiatan usaha produktif yang merupakan kegiatan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Bupati. (3) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (4) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; (5) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan; (6) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,c,e,f,g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. (7) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan/atau huruf d, IUP- B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. (8) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Article 39

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal. (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan. (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Article 40

(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). (2) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumberdaya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. (3) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Article 41

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Article 43

Correction

(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku. (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlakudan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan lokasi kebun berada. (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi. (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal sebelum di undangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Article 44

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah,belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan(SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturan daerah ini diundangkan,wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan. (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut : a. fotocopy sertifikat hak atas tanah; b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; c. hasil penilaian usaha perkebunan. (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP- B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bupati mengusulkan pembatalan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

Article 45

(1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P sebelum Peraturan ini diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Perusahaan Perkebunan wajib bekerjasama dengan koperasi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan daerah ini diundangkan. (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan dimaksud. (4) Jika peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Article 46

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Article 47

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Article 48

Dalam hal pelayanan permohonan dan penerbitan izin usaha perkebunan diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal.

Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. izin gangguan; d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari; e. izin lokasi yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain; f. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam lampiran V dan lampiran xiii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; g. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar; h. izin lingkungan; i. pernyataan kesanggupan: 1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); 2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 14 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan. dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. j. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB III

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB IV

Article 28

Article 29

Article 30

BAB V

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

BAB VI

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

BAB VII

Article 42

BAB IX

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

BAB X

Article 49