PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

PERDA Nomor 4 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

ORGANISASI

Article 7

Correction

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Sub. Bagian Umum; 2. Sub. Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub. Bagian Keuangan. c. Bidang terdiri dari : 1. Bidang Bina Program dan Informasi ; 2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; 3. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan; 4. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi. d. Tim Teknis; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 8

(1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Article 9

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sub Bagian. (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Article 10

Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Article 11

(1) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari Tim Teknis. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidangnya. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Article 12

Dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Article 13

Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Article 20

Correction

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 21

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 21 Maret 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 21 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 4. P E N J E L A S A N A T A S PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG A. UMUM Bahwa pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik INDONESIA, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk MENETAPKAN Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. B. PASAL-PASAL

Article 1

Cukup jelas.

Article 2

Cukup jelas..

Article 3

Cukup jelas.

Article 4

Cukup jelas.

Article 5

Cukup jelas.

Article 6

Cukup jelas.

Article 7

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “jabatan fungsional” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Article 8

Cukup jelas.

Article 9

Cukup jelas.

Article 10

Cukup jelas.

Article 11

Cukup jelas.

Article 12

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kebutuhan” adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Article 13

Cukup jelas.

Article 14

Cukup jelas.

Article 15

Cukup jelas.

Article 16

Cukup jelas.

Article 17

Cukup jelas.

Article 18

Cukup jelas.

Article 19

Cukup jelas.

Article 20

Cukup jelas.

Article 21

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR : 4 TAHUN 2013 TANGGAL : 21 MARET 2013 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG BIDANG BINA PROGRAM DAN INFORMASI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN NON PERIZINAN BIDANG PENGADUAN, MONITORING DAN EVALUASI TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS KEPALA BADAN BAGIAN TATA USAHA KA.SUB.BAG. KEPEGAWAIAN KA.SUB.BAG. KEUANGAN KA.SUB.BAG. UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB Kelima

Article 11

BAB Keenam

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21