Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. 7. Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut KPP Daerah adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan oleh Bupati. 8. Kepala KPP Daerah adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. 9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari KPP. 10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh KPP Daerah kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. 11. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP. 12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/ modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut. 13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 14. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. 15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. 16. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang. 17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. 18. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. 19. Pejabat Penerbit TDP adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan di wilayah kerjanya. 20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

(1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. perubahan bentuk perusahaan; b. pembubaran perusahaan; c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP Daerah. (3) Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. surat pemberitahuan pembubaran; b. TDP asli. (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan b. TDP asli. (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Daerah memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan. (6) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Daerah melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan. (7) Kepala KPP Daerah melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. perubahan bentuk perusahaan; b. pembubaran perusahaan; c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP Daerah. (3) Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. surat pemberitahuan pembubaran; b. TDP asli. (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan b. TDP asli. (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Daerah memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan. (6) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Daerah melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan. (7) Kepala KPP Daerah melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).