PERDA

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang LEMBAGA PERKREDITAN DESA

PERDA Nomor 29 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Desa Adat adalah Kesatuan masyarakat Hukum Adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga atau Khayangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurusi rumah tangganya sendiri. 6. Krama Desa Adat adalah mereka yang menempati karang Desa Adat/karang Banjar Adat dan/atau bertempat tinggal di wilayah Desa/Banjar Adat atau ditempat lain yang menjadi warga Desa/banjar adat. 7. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan di Desa Adat. 8. Pengurus adalah Pengelola Operasional LPD. 9. Karyawan LPD adalah unsur pelaksana teknis yang membantu Pengurus dalam mengoperasionalkan LPD. 10. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPLPD adalah suatu lembaga yang selanjutnya berfungsi melaksanakan pendampingan teknis berkenaan dengan pemberdayaan LPD. 11. Rencana kerja yang selanjutnya disingkat RK adalah rencana kerja LPD. 12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat RAPB adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD. 13. Badan Kerjasama LPD yang selanjutnya disingkat BKS-LPD adalah wadah Kerjasama antar LPD dalam rangka meningkatkan kinerja LPD. 14. Pengawas Internal adalah Badan Pengawas yang dibentuk oleh Desa Adat bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. 15. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat yang meliputi Kelian Desa Adat, Pangliman, Penyarikan, Petengen. 16. Tata Kelola LPD adalah sistem yang memaparkan hubungan antara LPD dengan pemilik (Desa Adat), akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan LPD.

BAB VI

ORGANISASI

Article 10

Correction

Organisasi LPD terdiri dari : a.pengurus; dan b.pengawas internal.

Article 11

Correction

Pengurus sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari : a. kepala; b. tata usaha; dan c. bendahara.

Article 12

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang.

Article 13

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh Krama Desa Adat melalui Paruman Prajuru Desa Adat dan dikukuhkan oleh Kelian Desa Adat. (2) Pemilihan Pengurus dapat dilakukan uji kelayakan dan kompetensi (fit and proper test). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Pengurus dan Tugas Pengurus diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 14

Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus LPD harus memenuhi syarat-syarat : a. sudah menjadi Krama Desa Adat yang bersangkutan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat. c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; d. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kelian Desa Adat sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; e. sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa saksi sebelum melaksanakan tugas; dan f. memiliki kemampuan / keterampilan dalam manajemen pengelolaan keuangan.

Article 15

(1) Masa kerja Pengurus didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan sertifikasi kompetensi (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pengawas Internal dan dikonsultasikan dengan LPLPD. (3) Hasil evaluasi kinerja disampaikan pada paruman Desa Adat. (4) Pengurus dengan hasil evaluasi kinerja baik dapat dipilih kembali. (5) Usia pensiun Pengurus paling tinggi 56 ( lima puluh enam ) tahun.

Article 16

(1) Pengurus bertanggung jawab kepada Desa Adat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 17

(1) Pengurus dapat berhenti/diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. masa jabatan berakhir; d. sakit, cacat tetap, atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus; e. tidak lagi berstatus sebagai Krama Desa Adat yang bersangkutan; f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan/atau merugikan/merusak citra LPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran tindak pidana; h. tidak mampu memajukan dan mengembangkan usaha LPD berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang tidak baik (buruk). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 18

(1) Pengurus berhak atas penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan LPD. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. gaji; b. tunjangan-tunjangan; c. jasa produksi; dan d. penghasilan lainnya yang sah. (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi antara lain, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan pesangon. (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RK-RAPB LPD. (5) Pengurus berhenti / diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf e diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan LPD.

Article 19

(1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota. (2) Kelian Desa Adat karena jabatannya secara ex officio sebagai Ketua. (3) Anggota Pengawas Internal dipilih dan diberhentikan oleh Krama Desa Adat melalui Rapat Prajuru Desa Adat dan dikukuhkan dengan Keputusan Majelis Madya Daerah. (4) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap sebagai Pengurus dan/atau Karyawan LPD.

Article 20

(1) Anggota Pengawas Internal dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama untuk 1(satu) kali masa jabatan. (2) Anggota Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Prajuru Desa Adat. (3) Pengawas Internal bertanggung jawab kepada Krama Desa Adat melalui Prajuru Desa Adat.

Article 21

Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengawas Internal harus memenuhi syarat-syarat : a. sudah menjadi Krama Desa Adat yang bersangkutan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; c. berusia paling rendah 18 ( delapan belas ) tahun; dan d. memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan.

Article 22

Pengawas Internal dapat berhenti atau diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. masa jabatan berakhir; d. sakit, cacat tetap, atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas sebagai pengawas internal; e. tidak lagi berstatus sebagai Krama Desa Adat yang bersangkutan; f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan/atau merugikan/merusak citra LPD;dan g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran tindak pidana.

Article 23

Pengawas Internal mempunyai tugas: a. mengawasi pengelolaan dan melakukan internal audit LPD; b. memberikan petunjuk dan meningkatkan kinerja Pengurus; c. mengawasi proses penyaluran kredit; d. memberikan saran, pertimbangan, dan masukan kepada Pengurus dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan LPD termasuk kredit-kredit macet/bermasalah; e. mensosialisasikan keberadaan LPD; f. mengevaluasi kinerja Pengurus secara berkala; dan g. menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan kepada paruman desa.

Article 24

(1) Pengawas Internal membuat program tahunan yang terjadwal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. (2) Program tahunan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pengawas Internal disampaikan kepada Krama Desa Adat melalui Prajuru Desa Adat.

Article 25

Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya diberikan imbalan sesuai kemampuan keuangan LPD dan dituangkan dalam RK- RAPB LPD.

Article 26

(1) Pengurus dalam mengoperasionalkan LPD dapat mengangkat Karyawan LPD. (2) Jenis dan jumlah Karyawan LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan LPD.

Article 27

(1) Karyawan LPD bertanggung jawab kepada Pengurus. (2) Karyawan LPD diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah mendapat persetujuan Pengawas Internal.

Article 28

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Karyawan LPD harus memenuhi syarat- syarat : a. sudah menjadi Krama Desa Adat yang bersangkutan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; d. sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa saksi sebelum melaksanakan tugas; dan e. memiliki kemampuan/keterampilan dalam manajemen pengelolaan keuangan. (2) Karyawan LPD dapat berhenti/diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. masa tugas berakhir; d. sakit, cacat tetap, atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas sebagai perangkat LPD; e. tidak lagi berstatus sebagai krama Desa Adat yang bersangkutan; f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan berlaku dan/atau merugikan/merusak citra LPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran tindak pidana ; dan h. tidak mampu menjalankan tugas dalam mengembangkan usaha LPD berdasarkan hasil evaluasi kinerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Karyawan LPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 29

(1) Karyawan LPD diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan LPD. (2) Karyawan LPD yang berhenti/diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diberikan pesangon. (3) Pengaturan lebih lanjut tentang Penghasilan dan Pesangon Karyawan LPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPD dan dituangkan dalam RK-RAPB LPD.

BAB Kesatu

Pengurus

Article 11

Correction

Pengurus sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari : a. kepala; b. tata usaha; dan c. bendahara.

Article 12

Correction

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang.

Article 13

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh Krama Desa Adat melalui Paruman Prajuru Desa Adat dan dikukuhkan oleh Kelian Desa Adat. (2) Pemilihan Pengurus dapat dilakukan uji kelayakan dan kompetensi (fit and proper test). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Pengurus dan Tugas Pengurus diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 14

Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus LPD harus memenuhi syarat-syarat : a. sudah menjadi Krama Desa Adat yang bersangkutan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat. c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; d. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kelian Desa Adat sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; e. sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa saksi sebelum melaksanakan tugas; dan f. memiliki kemampuan / keterampilan dalam manajemen pengelolaan keuangan.

Article 15

(1) Masa kerja Pengurus didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan sertifikasi kompetensi (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pengawas Internal dan dikonsultasikan dengan LPLPD. (3) Hasil evaluasi kinerja disampaikan pada paruman Desa Adat. (4) Pengurus dengan hasil evaluasi kinerja baik dapat dipilih kembali. (5) Usia pensiun Pengurus paling tinggi 56 ( lima puluh enam ) tahun.

Article 16

(1) Pengurus bertanggung jawab kepada Desa Adat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 17

(1) Pengurus dapat berhenti/diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. masa jabatan berakhir; d. sakit, cacat tetap, atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus; e. tidak lagi berstatus sebagai Krama Desa Adat yang bersangkutan; f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan/atau merugikan/merusak citra LPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran tindak pidana; h. tidak mampu memajukan dan mengembangkan usaha LPD berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang tidak baik (buruk). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 18

(1) Pengurus berhak atas penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan LPD. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. gaji; b. tunjangan-tunjangan; c. jasa produksi; dan d. penghasilan lainnya yang sah. (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi antara lain, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan pesangon. (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RK-RAPB LPD. (5) Pengurus berhenti / diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf e diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan LPD.

BAB Kedua

Pengawas Internal

Article 19

Correction

(1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota. (2) Kelian Desa Adat karena jabatannya secara ex officio sebagai Ketua. (3) Anggota Pengawas Internal dipilih dan diberhentikan oleh Krama Desa Adat melalui Rapat Prajuru Desa Adat dan dikukuhkan dengan Keputusan Majelis Madya Daerah. (4) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap sebagai Pengurus dan/atau Karyawan LPD.

Article 20

(1) Anggota Pengawas Internal dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama untuk 1(satu) kali masa jabatan. (2) Anggota Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Prajuru Desa Adat. (3) Pengawas Internal bertanggung jawab kepada Krama Desa Adat melalui Prajuru Desa Adat.

Article 21

Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengawas Internal harus memenuhi syarat-syarat : a. sudah menjadi Krama Desa Adat yang bersangkutan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; c. berusia paling rendah 18 ( delapan belas ) tahun; dan d. memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan.

Article 22

Pengawas Internal dapat berhenti atau diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. masa jabatan berakhir; d. sakit, cacat tetap, atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas sebagai pengawas internal; e. tidak lagi berstatus sebagai Krama Desa Adat yang bersangkutan; f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan/atau merugikan/merusak citra LPD;dan g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran tindak pidana.

Article 23

Pengawas Internal mempunyai tugas: a. mengawasi pengelolaan dan melakukan internal audit LPD; b. memberikan petunjuk dan meningkatkan kinerja Pengurus; c. mengawasi proses penyaluran kredit; d. memberikan saran, pertimbangan, dan masukan kepada Pengurus dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan LPD termasuk kredit-kredit macet/bermasalah; e. mensosialisasikan keberadaan LPD; f. mengevaluasi kinerja Pengurus secara berkala; dan g. menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan kepada paruman desa.

Article 24

(1) Pengawas Internal membuat program tahunan yang terjadwal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. (2) Program tahunan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pengawas Internal disampaikan kepada Krama Desa Adat melalui Prajuru Desa Adat.

Article 25

Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya diberikan imbalan sesuai kemampuan keuangan LPD dan dituangkan dalam RK- RAPB LPD.

BAB Ketiga

Karyawan LPD

Article 26

Correction

(1) Pengurus dalam mengoperasionalkan LPD dapat mengangkat Karyawan LPD. (2) Jenis dan jumlah Karyawan LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan LPD.

Article 27

Correction

(1) Karyawan LPD bertanggung jawab kepada Pengurus. (2) Karyawan LPD diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah mendapat persetujuan Pengawas Internal.

Article 28

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Karyawan LPD harus memenuhi syarat- syarat : a. sudah menjadi Krama Desa Adat yang bersangkutan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; d. sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa saksi sebelum melaksanakan tugas; dan e. memiliki kemampuan/keterampilan dalam manajemen pengelolaan keuangan. (2) Karyawan LPD dapat berhenti/diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. masa tugas berakhir; d. sakit, cacat tetap, atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas sebagai perangkat LPD; e. tidak lagi berstatus sebagai krama Desa Adat yang bersangkutan; f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan berlaku dan/atau merugikan/merusak citra LPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran tindak pidana ; dan h. tidak mampu menjalankan tugas dalam mengembangkan usaha LPD berdasarkan hasil evaluasi kinerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Karyawan LPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 29

(1) Karyawan LPD diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan LPD. (2) Karyawan LPD yang berhenti/diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diberikan pesangon. (3) Pengaturan lebih lanjut tentang Penghasilan dan Pesangon Karyawan LPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPD dan dituangkan dalam RK-RAPB LPD.

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang LEMBAGA PERKREDITAN DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Ketiga

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VII

Article 30

Article 31

BAB VIII

Article 32

BAB IX

Article 33

BAB X

Article 34

BAB XI

Article 35

BAB XII

Article 36

BAB XIII

Article 37

BAB XIV

Article 38

BAB XV

Article 39

BAB XVI