PERDA

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PERDA Nomor 21 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 6. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati. 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang. 8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang terbentuk padat yang tidak perlu pengelolaan khusus. 12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 14. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Article 8

Correction

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut: NO NAMA JENIS USAHA/KEGIATAN KLASIFIKASI BESAR TARIF/ BULAN (Rp) 1. Rumah Tangga/Tempat Tinggal (Jalan Propinsi) a. Rumah Besar, type 70 keatas 7.000,- b. Rumah Sedang, type 45-70 6.000,- c. Rumah Kecil/ sederhana 5.000,- 2. Rumah tinggal (jalan kabupaten) a. Rumah Besar type 70 keatas 6.000,- b. Rumah Sedang type 45-70 5.000,- c. Rumah Kecil/Sederhana 4.000,- 3. Komplek Perumahan a. Komplek perumahan mewah/ real estate 12.000,- b. Komplek perumahan KPR/BTN type 70 keatas 5.000,- c. Komplek perumahan KPR/BTN type 45-70 4.000,- 4. Asrama a. Asrama TNI dan Polri 4.000,- b.Asrama Mahasiswa/ pelajar 4.000,- 5. Perkantoran a. Kantor Pemerintah 50.000,- b. Kantor Swasta 50.000,- c. Bank : 1) Bank Pemerintah 50.000,- 2) Bank Swasta 50.000,- d.Rumah Kantor (Rukan) 20.000,- e.Rumah Sakit/Poliklinik /Puskesmas : 1) Rumah Sakit 100.000,- 2) Rumah bersalin besar 100.000,- 3) Rumah bersalin kecil 50.000,- 4) Poliklinik Swasta 50.000,- 5) Puskesmas 25.000,- 6. Bangunan untuk usaha/ niaga a. Hotel Bintang 1 250.000,- b. Hotel Bintang 2 375.000,- c. Hotel Bintang 3 400.000,- d. Hotel Bintang 4 500.000,- e. Hotel Bintang 5 600.000,- f. Penginapan/Losmen 50.000,- g. Villa 50.000,- h. Restaurant 125.000,- i. Bar 100.000,- j. Warung Makan 50.000,- 7. Bioskop a. Klas I dengan jumlah studio lebih 4 buah 30.000,- b. Klas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah 20.000,- c. Klas III dengan jumlah studio 1 buah 10.000,- 8. Swalayan, Mini Market, Grosir a. Swalayan 200.000,- b. Mini Market 150.000,- c. Grosir 100.000,- d. Toko / pemangkas rambut / Tukang jarit/warung : - 1) rumah toko (ruko) 20.000,- 2) toko ( yang tidak merangkap tempat tinggal ), apotek, salon, dan usaha lainnya 10.000,- 3) toko yang merangkap tempat tinggal 15.000,- 4)Pangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 orang 15.000,- 5)Pangkas rambut yang mempekerjakan kurang dari 5 orang 10.000,- 6)Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 orang 10.000,- 7)Tukang jahit yang mempekerjakan kurang dari 5 orang 7.500,- 8)Warung / Kios 5.000,- 9. Bangunan Pendidikan a. Kampus pendidikan 100.000,- b. Bangunan pendidikan (TK s/d SMA/K) 100.000,- 10. Bengkel / Reparasi a. Mobil 30.000,- b. Sepeda Motor 20.000,- c. Sepeda Gayung 10.000,- 11. Perusahaan Pertukangan/ Toko Bangunan - 50.000,- 12. Pabrik / Industri - 50.000,- 13. Pasar Tradisional (Setiap buka/hari/los) - 1.500,-

Article 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

Article 9

BAB VII

Article 10

BAB VIII

Article 11

Article 12

BAB IX

Article 13

BAB X

Article 14

BAB XI

Article 15

Article 16

BAB XII

Article 17

BAB XIII

Article 18

BAB XIV

Article 19

Article 20