PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAHYANG SAH

PERDA Nomor 8 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Asahan. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Asahan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 7. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan. 9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan. 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelengaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah. 16. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PPKD. 17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah. 18. Giro adalah Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 19. Jasa Giro adalah jasa keuntungan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas penempatan uang dalam bentuk giro pada bank. 20. Deposito adalah Simpanan Pemerintah Daerah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank. 21. Jasa bunga deposito adalah jasa keuntungan yang diterima Pemerintah Daerah atas penempatan uang dalam bentuk deposito pada bank. 22. Perjanjian adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah atau kuasanya dengan pihak lain yang masing-masing pihak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan sepakat untuk mentaati apa yang tertuang dalam isi perjanjian. 23. Perjanjian kontrak adalah Perikatan antara Pemerintah Daerah yang diwakili pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang dan Jasa. 24. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah dalam arti wewewang pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan Daerah dan dana anggarannya dibebankan kepada dana anggaran Perusahaan, Badan, Yayasan Daerah. 25. Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan adalah wewenang pengelolaannya, pemanfaatan dan biaya pemeliharaannya dibiayai dengan dana APBD Pemerintah Daerah. 26. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab pada jabatan tertentu dan diwajibkan untuk memungut perpajakan daerah, retribusi daerah dan/atau lain-lain Pendapatan yang sah dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 28. Pungutan daerah yang selanjutnya disebut Pungutan adalah penerimaan daerah selain penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akibat adanya suatu ikatan perjanjian dengan pihak ketiga, penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, perjanjian kontrak, pengenaan denda, kesepakatan perjanjian/kerjasama (MOU), pernyataan bayar akibat ganti rugi atau dengan nama lain apapun yang memiliki nilai uang dan atau barang antara pemerintah daerah atau kuasanya dengan orang pribadi atau badan, berdasarkan peraturan perundang-undangan. 29. Wajib Pungut Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pemungutan atau pembayaran uang/atau penyerahan barang ke Kas Daerah atau tempat lain yang dihunjuk Bupati, akibat adanya ikatan perjanjian, penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, perjanjian kontrak, pengenaan denda, kesepakatan perjanjian/kerjasama (MOU), pernyataan bayar akibat ganti rugi uang atau barang atau dengan nama lain karena ketentuan peraturan perundang-undangan. 30. Objek Pungutan adalah uang/atau barang yang tertera dalam ikatan perjanjian, perjanjian kontrak, jumlah pengenaan denda kesepakatan perjanjian/ kerjasama (MOU), pernyataan bayar akibat ganti rugi uang atau barang atau dengan nama lain, yang memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 31. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang pajak penghasilan atau peraturan lainnya. 32. Annual Fee adalah pembayaran kewajiban tahunan perusahan kepada daerah. 33. Pungutan terutang adalah pungutan yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam waktu yang telah ditentukan dalam isi perjanjian atau kesepakatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 34. Surat Setoran lain-lain PAD yang sah adalah surat yang digunakan wajib pungut untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pungutan terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang dihunjuk Bupati. 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah, retribusi daerah atau kewajiban lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 36. Penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan PAD lainnya yang sah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang penerimaan PAD lainnya yang sah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 37. Instansi tekhnis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas tertentu dan diserahi wewenang dan tanggungjawab oleh Bupati dalam penanganan tugas pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

BAB III

NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK PUNGUTAN

Article 3

Correction

(1) Dengan Nama Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dipungut Penerimaan selain yang diatur dalam ketentuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. (2) Subjek Pungut dan/atau Wajib Bayar adalah Orang Pribadi atau Badan yang diwajibkan melakukan pembayaran uang dan/atau penyerahan barang ke kas daerah menurut peraturan perundang-undangan, diakibatkan adanya ikatan perjanjian penjualan kekayaan daerah, perjanjian kontrak, pengenaan denda perjanjian, kesepakatan perjanjian/kerjasama (MOU), pernyataan bayar akibat ganti rugi atau dengan nama lain apapun dengan pemerintah daerah atau kuasanya. (3) Objek Pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri : a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; c. penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga bank; d. penerimaan bunga deposito atas penempatan uang pada Bank; e. tuntutan Kerugian Daerah; f. penerimaan hasil komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/borongan; h. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; i. pendapatan dari pengembalian; j. pendapatan dari angsuran cicilan/penjualan; k. jasa hasil pengelolaan dana bergulir; dan l. pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama/MOU antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan Badan/konsorsium perusahaan asing dan/atau swasta nasional maupun orang pribadi.

Article 4

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari: a. pelepasan Hak atas tanah dan/atau bangunan; b. penjualan peralatan/perlengkapan inventaris kantor; c. penjualan mesin/alat-alat berat/besi bekas inventaris kantor; d. penjualan rumah jabatan/rumah dinas; e. penjualan kenderaan bermotor; f. penjualan drum aspal bekas atas pelaksanan proyek swakelola yang dilaksanakan instansi terkait; g. penjualan hasil penebangan pohon milik pemerintah daerah atau yang sudah diganti rugikan kepada pihak ketiga, termasuk penanaman pohon dipinggir jalan yang tidak diketahui pemiliknya; h. penjualan lampu hias; i. penjualan bahan-bahan bekas pembongkaran bangunan milik Pemerintah Daerah; j. penjualan bahan bekas perlengkapan lalu lintas; k. penjualan obat-obatan & hasil farmasi; l. penjualan barang-barang hasil sitaan Pemerintah Daerah; dan/atau m. penjualan barang-barang milik daerah lainnya.

Article 5

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari : a. sewa tanah milik Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan penggunaannya; dan/atau b. kontribusi atas sewa bangunan, kantin yang bangunannya milik pemerintah daerah.

Article 6

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri dari: a. jasa Giro Kas Umum Daerah/Bendaharawan BUD; b. jasa Giro Pemegang Kas Daerah/Bendaharawan SKPD; dan/atau c. jasa Giro Dana Cadangan.

Article 7

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d adalah penerimaan bunga deposito atas penempatan uang pada Bank.

Article 8

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri dari : a. kerugian uang Daerah; dan/atau b. kerugian barang Daerah.

Article 9

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f terdiri dari: a. penerimaan komisi atas penempatan uang kas daerah pada lembaga Bank /Lembaga Non Bank, Pos Giro yang dihunjuk Bupati ; b. penerimaan potongan harga atas pembelian barang-barang inventaris, atau pembelian barang bergerak maupun barang tidak bergerak; dan c. penerimaan keuntungan atas selisih tukar rupiah dengan kurs mata uang asing.

Article 10

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g meliputi : a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; c. bidang pekerjaan umum; d. bidang perumahan rakyat; e. bidang penataan ruang/tata perkotaan; f. bidang perencanaan pembangunan; g. bidang perhubungan; h. bidang lingkungan hidup; i. bidang pemerintahan/pertanahan; j. bidang pengelolaan kekayaan/aset daerah; dan k. bidang lainnya.

Article 11

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h meliputi : a. hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan/borongan; b. hasil eksekusi atas pembongkaran peralatan/perlengkapan reklame; c. hasil eksekusi jaminan atas pemakaian/sewa tempat pelayanan umum milik pemerintah daerah; d. hasil eksekusi uang jaminan lelang atas pembatalan sebagai peserta lelang; dan e. hasil penerimaan atas penebusan barang sitaan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Article 12

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i meliputi : a. pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan PPh pasal 21; b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan; c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan; dan d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

Article 13

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j terdiri dari : a. angsuran cicilan penjualan rumah dinas daerah golongan III; b. angsuran penjualan kenderaan perorangan dinas; dan c. angsuran cicilan ganti kerugian uang/barang milik daerah.

Article 14

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k adalah jasa hasil pengelolaan dana bergulir.

Article 15

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf l terdiri dari: a. penerimaan annual fee dari badan/perusahaan/konsorsium asing atau swasta nasional, berdasarkan isi perjanjian kerjasama (mou) dengan pemerintah pusat dan /atau dengan pemerintah daerah yang merupakan bagian hak pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian tersebut; b. pendapatan dari hasil kerjasama/kesepakatan dalam pelaksanaan lelang hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dengan koperasi, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah; dan c. pendapatan berupa kontribusi sumbangan pihak ketiga dari orang pribadi atau badan/perusahaan berupa bantuan dan tanggungjawab terhadap lingkungan sosial perusahaan/Coorporate Social Responsibilty (CSR).

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN BESARAN PUNGUTAN

Article 17

Correction

(1) Dasar pengenaan Objek pungutan adalah nilai uang dan/atau barang adalah : a. perjanjian hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. perjanjian hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; c. besarnya bunga dari penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga Bank; d. besarnya bunga dari penerimaan bunga deposito atas penempatan uang pada Bank; e. besarnya tuntutan Kerugian Daerah; f. penerimaan hasil komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. perjanjian dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/borongan; h. perjanjian pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; i. besarnya pendapatan dari pengembalian; j. perjanjian pendapatan dari angsuran cicilan/penjualan; k. perjanjian jasa hasil pengelolaan dana bergulir; dan l. perjanjian pendapatan dari hasil kerjasama (MOU) antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan badan/konsorsium perusahaan asing dan/ atau swasta nasional maupun orang pribadi. (2) Besaran nilai uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. nilai uang hasil penjualan asset daerah baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang nilainya ditentukan oleh tim panitia penaksir harga atau ditentukan lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. nilai uang yang tertera dalam perjanjian dalam hal pemanfaatan atau pendayaangunaan kekayaan daerah, yang nilainya ditentukan oleh tim panitia penaksir harga atau harga setempat yang berlaku secara wajar atau ditentukan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. nilai uang atau besarnya bunga jasa giro/ bunga deposito bank atas penempatan uang kas daerah pada bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada lembaga perbankan; d. nilai uang atau pengembalian barang yang besarnya/jumlahnya berdasarkan tuntutan ganti rugi yang dilakukan aparat pengawas internal maupun pengawas eksternal/atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. nilai uang yang tertera dalam perjanjian dalam hal penerimaan komisi jasa penempatan uang kas pada bank, nilai uang potongan harga pembelian barang inventaris dari pengusaha/penyedia barang dan jasa maupun nilai uang atas selisih kurs rupiah dengan mata uang asing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. nilai uang yang diatur dalam perjanjian tentang ketentuan pengenaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; g. nilai uang yang diatur dalam pengenaan denda pelanggaran sebagaimana diatur dalam sanksi perjanjian/kontrak; h. nilai uang yang diatur dalam perjanjian atas hasil eksekusi jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan/borongan maupun hasil penjualan eksekusi pembongkaran peralatan reklame dan pemakaian fasilitas pemerintah lainnya; i. nilai uang akibat kelebihan pembayaran yang dilakukan bendahara gaji atau bendahara pengeluaran pada instansi unit kerja pemerintah daerah atau pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; j. nilai uang yang dibayar secara angsuran/cicilan atas pembayaran rumah dinas, kenderaan dinas maupun kerugian uang/barang sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan k. nilai uang sesuai dengan isi perjanjian atau kesepakatan (MOU), antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan badan/perusahaan konsorsium asing/swasta nasional atau kepada pihak orang pribadi atau kuasanya.

BAB VI

SAAT TERHUTANG/JATUH TEMPO PEMBAYARAN

Article 18

Correction

Saat terhutang/jatuh tempo pembayaran objek pungutan adalah: a. hasil penjualan kekayaan daerah, dibayar pada saat ditandatanganinya berita acara pemenang tender/pembeli oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang; b. hasil atas pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah dibayar pada saat ditandatanganinya surat perjanjian oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau ditentukan lain dalam perjanjian; c. hasil penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga bank, dibayar setiap akhir bulan atau ditentukan lain, dan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada lembaga perbankan; d. hasil penerimaan bunga deposito, dibayar setiap akhir bulan atau ditentukan lain; e. hasil tuntutan ganti rugi atas kerugian daerah baik berupa kerugian uang daerah dan/atau kerugian barang daerah, dibayar pada saat jatuh tempo pernyataan bayar atau pernyataan pengembalian barang berdasarkan berita acara pemeriksaan pengawas internal/eksternal atau pejabat yang berwenang; f. hasil penerimaan komisi, atau potongan pembelian barang dibayar pada saat dilakukannya penyerahan uang atau pembayaran pembelian barang; g. hasil selisih nilai tukar rupiah terhap mata uang asing, dibayar pada saat terjadinya transaksi penukaran/pembayaran mata uang asing terhadap uang rupiah; h. hasil pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/ borongan, dibayar pada saat sebelum ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil pekerjaan oleh pemborong kepada pemerintah daerah atau melalui pengguna anggaran/barang; i. hasil penerimaan denda akibat pelanggaran perjanjian/kontrak dibayar sejak lewatnya waktu limit yang diatur dalam sanksi perjanjian; j. hasil eksekusi atas jaminan pelaksanaan pekerjaan/borongan dibayar pada saat lewat jatuh tempo yang diatur dalam perjanjian; k. hasil pembongkaran peralatan reklame dibayar saat peralatan tersebut laku dilelang/dijual kepada pihak ketiga selaku pembeli; l. hasil kelebihan pembayaran yang dilakukan bendahara, disetor atau dikembalikan ke kas daerah paling lama 1 (satu) minggu sejak diketahuinya kerugian daerah tersebut, atau pada saat dikembalikannya uang kelebihan bayar tersebut oleh penerima kelebihan pembayaran; m. hasil pengelolaan dana bergulir dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai yang diatur dalam perjanjian peminjaman; n. hasil uang angsuran/cicilan atas pembayaran rumah dinas, kenderaan dinas maupun kerugian uang/barang dibayar sesuai waktu pembayaran yang diatur dalam perjanjian atau ketentuan yang berlaku; o. hasil uang perjanjian kerjasama/kesepakatan (MOU) dengan badan/perusahaan konsorsium asing/swasta nasional dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai yang ditentukan dalam isi perjanjian; p. kontribusi hasil uang perjanjian dengan pihak orang pribadi/swasta dibayar sesuai dengan waktu dan tanggal yang diatur dalam isi perjanjian.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Article 26

Correction

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini. (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Article 27

Correction

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Article 28

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 2 Juni 2014 BUPATI ASAHAN, dto TAUFAN GAMA SIMATUPANG Diundangkan di Kisaran pada tanggal 2 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, dto S O F Y A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2014 NOMOR 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 yang menempatkan pungutan kepada masyarakat sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan peraturan perundang- undangan. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, daerah diharapkan dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan di daerah. Hanya saja dalam MENETAPKAN sumber-sumber pendapatan yang menyebabkan pembebanan kepada masyarakat harus memperhatikan dan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundangan di bidang pajak dan retribusi daerah, yang merupakan kebijakan nasional dibidang perpajakan dan retribusi. Pembatasan mengenai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah dalam semangat menjaga dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antar daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Daerah dalam memenuhi pendapatan untuk menutup pengeluaran APBD maka perlu ditetapkan sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini terabaikan. Namun demikian, terkait dengan pembatasan-pembatasan pembebanan kepada masyarakat yang termaktub dalam UNDANG-UNDANG Nomor: 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Retribusi serta ketentuan tentang kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, dalam MENETAPKAN jenis pungutan harus tetap memperhatikan jenis dan objek yang dapat dipungut serta aspek kewenangan daerah dalam melakukan pungutan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAHYANG SAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

BAB VIII

Article 20

Article 21

Article 22

BAB IX

Article 23

Article 24

BAB X

Article 25

BAB XI

Article 26

BAB XII

Article 27

Article 28