Correct Article 14

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2024 PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ E. AMINUDIN AZIZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025 AKTIVITAS DAN ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025 AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS a. Pembinaan Administrasi Keuangan; b. Lomba Bertutur bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI); c. Workshop Akreditasi Perpustakaan; d. Workshop Penyusunan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan; e. Workshop Pengelolaan Naskah Kuno; f. Workshop Pendataan Perpustakaan. Rp451.728.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Rp450.145.000,00 (empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Rp394.393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Rp367.089.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS Rp327.519.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Rp336.296.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp422.938.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Rp362.007.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Rp350.990.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Rp359.628.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Rp326.911.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Banten AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS Rp313.045.000,00 (tiga ratus tiga belas juta empat puluh lima ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rp435.644.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Rp457.265.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Rp359.239.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rp490.228.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Rp368.787.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Rp359.304.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS Rp368.899.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Rp370.358.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Rp340.046.000,00 (tiga ratus empat puluh juta empat puluh enam ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Rp400.785.000,00 (empat ratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Rp392.891.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Rp421.710.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Rp339.599.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS rupiah) Rp401.760.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Rp359.972.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Rp402.024.000,00 (empat ratus dua juta dua puluh empat ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Rp404.788.000,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara Rp372.477.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp440.688.000,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur AKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN NOMENKLATUR DINAS Rp431.435.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Rp442.381.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. E. AMINUDIN AZIZ LAMPIRAN II PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025 FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN A. LAPORAN MANAJERIAL LAPORAN MANAJERIAL PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2025 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Struktur Organisasi 3. Dasar Hukum 4. Kondisi Umum 5. Potensi dan Permasalahan BAB II PERENCANAAN KINERJA 1. Rencana Strategis a. Visi b. Misi c. Nilai-nilai Organisasi d. Tujuan e. Arah Kebijakan f. Peta Strategis 2. Perjanjian Kinerja Tahun … BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN Pengukuran Capaian Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun … 1. Perkembangan Realisasi Penyerapan Dana; 2. Pencapaian Target Keluaran dan Analisisnya; 3. Kendala yang Dihadapi; dan 4. Saran Tindak Lanjut. BAB IV PENUTUP B. LAPORAN AKUNTABILITAS LAPORAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2025 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Struktur Organisasi 3. Visi dan Misi Organisasi 4. Dasar Hukum 5. Kondisi Umum BAB II CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Anggaran dan realisasi 2. Belanja Barang BAB III CATATAN ATAS NERACA Penjelasan tiap akun di Neraca BAB IV CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL Penjelasan tiap akun di Laporan Operasional BAB V CATATAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Penjelasan tiap akun di Laporan Perubahan Ekuitas BAB VI CATATAN PENTING LAINNYA Penjelasan tambahan/pendukung terkait kondisi penyusunan Laporan Keuangan LAMPIRAN Data dan dokumen pendukung. PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. E. AMINUDIN AZIZ