PERBAN

Peraturan Badan Nomor 76 Tahun 2012 tentang JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PERBAN Nomor 76 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Article 2

Correction

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya. (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Jabatan Struktural; b. Jabatan Fungsional Umum; dan c. Jabatan Fungsional Tertentu. (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kelas Jabatan. (4) Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Article 3

(1) Jabatan untuk masing-masing Kelas Jabatan bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu didasarkan pada: a. keputusan tentang pengangkatan dan alih tugas dalam dan dari Jabatan Struktural; b. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu; c. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Tertentu; atau d. keputusan tentang penugasan dalam Jabatan Fungsional Tertentu. (2) Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Umumdidasarkan pada keputusan tentang penetapan jabatan dan Kelas JabatanPegawai dalam Jabatan Fungsional Umum. (3) Format keputusan tentang penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawaidalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Article 4

(1) Keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam JabatanFungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan sebagai berikut: a. bagi Pegawai pada Badan Pusat Statistik ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik; dan b. bagi Pegawai padainstansi vertikal Badan Pusat Statistik ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi masing-masing untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Untuk alih tugas Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum yang dilakukan antarprovinsi, pejabat yang berwenang MENETAPKAN keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umumadalah Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi pada satuan kerja yang baru. (3) Otentikasi petikan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum,dilakukan sebagai berikut: a. Kepala Bagian Mutasi untuk keputusan penetapan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian; dan b. Kepala Bagian Tata Usaha untuk keputusan penetapan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi. (4) Format petikan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Peraturan Badan Nomor 76 Tahun 2012 tentang JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9