PERBAN

Peraturan Badan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik

PERBAN Nomor 58 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat di lingkungan Badan Pusat Statistik yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 4. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 5. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. 6. Pengelola LHKPN adalah satuan organisasi yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN. 7. Pengawas LHKPN adalah satuan organisasi yang melakukan pengawasan LHKPN. 8. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 9. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik. 10. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya. 11. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN beserta istri dan anak yang menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainya yang dapat dinilai oleh uang yang wajib diperoleh Wajib Lapor sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya, promosi, atau mutasi, atau pada saat pensiun. 12. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Sekretariat Utama, Kedeputian, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik di daerah.

BAB II

Wajib Lapor dan Tata Cara Penyampaian LHKPN

Article 2

Correction

(1) Wajib lapor LHKPN di Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama (Kepala Badan Pusat Statistik); b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Para Deputi); c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Direktur, Kepala Biro, Inspektur Wilayah, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Direktur Politeknik Statistik STIS, dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran; d. Pejabat Administrator yang menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran; e. Pejabat Pembuat Komitmen; f. Bendahara Pengeluaran; g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan; dan h. Pejabat Fungsional Auditor. (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang wajib disampaikan kepada KPK adalah pada saat: a. pengangkatan pertama kali menjabat; b. selama menjabat secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa Jabatan; atau d. berakhir masa jabatan atau pensiun. (2) penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara. (3) penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Article 3

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; b. mengisi formulir LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn.kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file yang telah disimpan dalam media penyimpanan data; dan c. formulir LHKPN dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn. (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; f. identitas istri atau suami; g. identitas anak; h. jenis, nilai, dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki; i. besarnya penghasilan dan pengeluaran; j. surat Kuasa mendapatkan data keuangan; k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan l. surat pernyataan.

Peraturan Badan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

BAB VII

Article 9