PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-17-1-05-ppatk-09-13 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERBAN Nomor per-17-1-05-ppatk-09-13 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Article 12

Correction

(1) Pencatatan laporan dilakukan dengan cara manual atau menggunakan sistem komputerisasi. (2) Pencatatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. data pengaduan: 1. tanggal diterimanya pengaduan; dan 2. perihal; b. identitas Pelapor: 1. nama; 2. alamat atau kontak yang dapat dihubungi; dan/atau 3. kategori Pelapor; c. identitas Terlapor: 1. nama; 2. jabatan; dan/atau 3. alamat.

Article 13

Dumas yang telah dicatat dan ditelaah, dikelompokkan berdasarkan jenis Pelanggaran dengan kode masalah sebagai berikut: a. kode PW.04.01 penyalahgunaan wewenang; b. kode PW.04.02 korupsi atau pungutan liar; c. kode PW.04.03 kepegawaian; d. kode PW.04.04 hukum dan hak asasi manusia; e. kode PW.04.05 kewaspadaan nasional; dan f. kode PW.04.06 tatalaksana dan regulasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 14

(1) Pengarsipan laporan dilakukan berdasarkan: a. jenis Pelanggaran dan kode permasalahan; b. unit kerja Terlapor; dan c. tanggal, bulan dan tahun diterimanya Dumas. (2) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 15

Kegiatan penelaahan laporan dugaan Pelanggaran meliputi: a. merumuskan inti permasalahan yang diadukan oleh Pelapor; b. menghubungkan materi pengaduan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima; dan d. MENETAPKAN hasil penelaahan Dumas untuk proses penanganan selanjutnya.

Article 16

Pemeriksaan laporan dugaan Pelanggaran meliputi: a. telaahan lanjutan; b. konfirmasi; dan c. klarifikasi.

Article 17

Dalam melakukan telaahan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 16 huruf a, Pengelola Dumas mempersiapkan langkah untuk meminta konfirmasi dan/atau melakukan klarifikasi.

Article 18

Dalam melakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pengelola Dumas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. memastikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; dan b. mencari informasi tambahan untuk memastikan dugaan Pelanggaran yang dilaporkan.

Article 19

Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, Pengelola Dumas: a. meminta informasi dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang diadukan; b. melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan; dan c. meminta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak terkait.

Article 20

Laporan hasil Pemeriksaan disusun secara sistematik, singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan memuat kesimpulan serta saran tindak lanjut.

Article 21

(1) Penanganan laporan Dumas dan laporan hasil Pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengaduan. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pengelola Dumas berkewajiban membuat laporan tertulis disertai alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala PPATK.

Article 22

(1) Pengelola Dumas dapat menyampaikan informasi tentang status penyelesaian Penanganan Dumas kepada Pelapor. (2) Dalam hal pengaduan disampaikan melalui whistleblowing system sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pelapor dapat memantau perkembangan penanganan laporan melalui whistleblowing system.

Article 23

(1) Status penyelesaian Penanganan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikategorikan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. status dalam proses; atau b. status selesai. (2) Status dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Dumas yang masih dalam proses penanganan. (3) Status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Dumas yang telah selesai ditangani secara tuntas. (4) Terhadap status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan Pelanggaran terbukti atau tidak terbukti.

Article 24

Dalam hal anggota Pengelola Dumas terkait dengan laporan Pelanggaran yang diterima, anggota Pengelola Dumas harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala PPATK dari penugasan Penanganan Dumas dimaksud.

Article 25

(1) Dalam hal dugaan Pelanggaran tidak terbukti, Pengelola Dumas: a. menghentikan Penanganan Dumas; dan b. memberitahukan kepada Pelapor. (2) Dalam hal dugaan Pelanggaran tidak terbukti dan telah terdapat pencemaran nama baik Terlapor, Kepala PPATK segera mengembalikan nama baik Terlapor.

Article 26

Dalam hal dugaan Pelanggaran terbukti kebenarannya, Pengelola Dumas melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Badan Nomor per-17-1-05-ppatk-09-13 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Keempat

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kelima

Article 25

Article 26

BAB VI

Article 27

Article 28

BAB VII

Article 29

BAB VIII

Article 30

Article 31

Article 32

BAB IX

Article 33

Article 34

BAB X

Article 35

Article 36