PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-10-1-02-2-ppatk-10-2011 Tahun 2011 tentang PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/JASA LAIN

PERBAN Nomor per-10-1-02-2-ppatk-10-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Article 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, YUNUS HUSEIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 734 (2) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat keraguan, penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib meminta Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kepada Pengguna Jasa.

Article 1

Correction

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. 2. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 3. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan penyedia barang dan/atau jasa lainnya dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini. 4. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut UNDANG-UNDANG wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. 5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. 6. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia barang dan/atau jasa lainnya. 7. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 8. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 10. tulisan, suara, atau gambar; 11. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 12. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 14. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Badan Nomor per-10-1-02-2-ppatk-10-2011 Tahun 2011 tentang PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/JASA LAIN

BAB V

Article 14

BAB V

Article 14

Article 8

BAB Keempat

Article 8

BAB III

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 6

Article 7

Article 3

BAB Ketiga

Article 7

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB I

Article 1

Article 2