PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-09-1-01-ppatk-11-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI

PERBAN Nomor per-09-1-01-ppatk-11-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB 3

Tata Cara Pemberian Informasi dengan Pihak Dalam Negeri

Article 7

Correction

(1) PPATK dapat memberikan Informasi yang diminta oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d. (2) Pengajuan permintaan Informasi kepada PPATK harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut : a. permintaan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh: 1) Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara; 2) Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepala Kepolisian Daerah, atau pejabat setingkat direktur yang terkait dengan penanganan perkara; 3) Jaksa Agung Republik INDONESIA, Jaksa Agung Muda, pejabat setingkat direktur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau pejabat setingkat Asisten Kejaksaan Tinggi yang terkait dengan penanganan perkara; 4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; 5) pimpinan, pejabat setingkat direktur, atau pimpinan satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK; 7) pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; atau 8) pimpinan dari lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang. b. permintaan Informasi harus mencantumkan: 1) identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama PJK; 2) tujuan dan alasan permintaan Informasi; 3) periode waktu dari Informasi yang diminta; 4) kasus posisi; 5) hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan 6) pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK. (3) Format permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK.

Article 8

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 5 tidak terpenuhi, PPATK dapat memberikan Informasi apabila Informasi yang diminta: a. terkait dengan kasus yang menarik perhatian masyarakat; b. melibatkan penyelenggara negara; c. menimbulkan kerugian negara; atau d. melibatkan transaksi dalam jumlah yang besar. (2) Pemberian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala PPATK setelah memperhatikan pertimbangan 1 (satu) orang Wakil Kepala PPATK.

Article 9

(1) Pertukaran Informasi dengan pihak luar negeri dilakukan oleh PPATK hanya dengan FIU negara lain. (2) Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan prinsip umum yang berlaku secara internasional atau ketentuan yang diatur dalam nota kesepahaman. (3) Permintaan atau pemberian Informasi dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk surat elektronis.

Article 10

PPATK dapat meminta Informasi kepada FIU negara lain atas inisiatif sendiri atau dalam rangka memenuhi permintaan Informasi dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.

Article 11

PPATK dapat memberi Informasi kepada FIU negara lain atas inisiatif sendiri atau dalam rangka memenuhi permintaan Informasi FIU tersebut.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 12

Correction

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 5/1/PER.PPATK/2006/INTERN tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 13

Correction

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Pusat Pelpaoran dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2009 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, YUNUS HUSEIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 09/1.02/PPATK/11/09 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI I. FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH INSTANSI PENEGAK HUKUM Nomor : Sifat : Sangat Rahasia Lamp : ......lembar Perihal : Permintaan Informasi Kepada Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jalan Ir.H.Juanda No. 35 Jakarta 10120 Dasar Hukum: 1) UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2003; 2) UNDANG-UNDANG……(disesuaikan dengan dasar kewenangan masing-masing lembaga) 3) Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 4) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 09/1.02/PPATK/11/09 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi; 5) Nota Kesepahaman Antara PPATK dengan…….; 6) Surat Tugas/Perintah…..(atau dasar hukum lain yang relevan dengan permintaan Informasi). Sehubungan dengan dengan perkara dugaan tindak pidana......(disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka....... yang saat ini dalam tahap........(penyelidikan/ penyidikan) di........... (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja), bersama ini diminta bantuan Saudara untuk memberikan Informasi terkait dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas. Adapun penjelasan mengenai kasus posisi yang sedang ditangani sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini. Mengingat Informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan Informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan Informasi ini. Sehubungan dengan permintaan Informasi ini, kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan Surat Tugas/ Perintah Nomor:.....A.n......(terlampir) dengan Telp:..../HP:..../email:..... Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. (tanda tangan oleh pejabat sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan ini) ttd Nama II. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH INSTANSI PENEGAK HUKUM RAHASIA 1. Kasus posisi Jelaskan secara singkat tahap penanganan perkara. 2. Tujuan dan alasan permintaan Informasi: Jelaskan hubungan antara Informasi yang diminta dengan perkara yang sedang ditangani. 3. Informasi yang diminta; Dalam hal Informasi yang diminta terkait dengan transaksi keuangan, maka paling sedikit memuat Informasi mengenai : Identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama PJK, dan periode waktu dari Informasi yang diminta. No Nama Nasabah Nama Bank Nomor Rekening Periode Waktu III. FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH LEMBAGA PENGAWAS PJK Nomor : Sifat : Sangat Rahasia Lamp : …..lembar Perihal : Permintaan Informasi Kepada Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jalan Ir.H.Juanda No. 35 Jakarta 10120 Dasar Hukum: 1) UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2003; 2) Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 3) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER09/1.01/PPATK/11/09 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi; 4) Nota Kesepahaman Antara PPATK dengan…….; 5) Surat Tugas/ Perintah…..(atau dasar hukum lain yang relevan dengan permintaan Informasi). Sehubungan dengan pelaksanaan tugas......(disesuaikan dengan kasus/ tugas/ pekerjaan yang sedang ditangani), bersama ini diminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan Informasi............. Adapun penjelasan mengenai kasus posisi sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini. Mengingat Informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan Informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan Informasi ini. Sehubungan dengan permintaan Informasi ini, kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan Keputusan......Nomor:.....A.n......(terlampir) dengan Telp:..../HP:..../email:..... Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. (tanda tangan oleh pejabat sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan ini) ttd Nama IV. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH LEMBAGA PENGAWAS PJK RAHASIA 1. Tujuan dan alasan permintaan Informasi: Jelaskan hubungan antara Informasi yang diminta dengan pekerjaan/tugas yang sedang ditangani. 2. Informasi yang diminta. Jelaskan secara rinci Informasi yangt diminta. V. FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH LEMBAGA SELAIN PENEGAK HUKUM Nomor : Sifat : Sangat Rahasia Lamp : …..lembar Perihal : Permintaan Informasi Kepada Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jalan Ir.H.Juanda No. 35 Jakarta 10120 Dasar Hukum: 1) UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2003; 2) Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 3) Peraturan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER09/1.01/PPATK/11/09 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi; 4) Nota Kesepahaman Antara PPATK dengan……. 5) Surat Tugas/ Perintah…..(atau dasar hukum lain yang relevan dengan permintaan Informasi) Sehubungan dengan pelaksanaan tugas......(disesuaikan dengan kasus/ tugas/ pekerjaan yang sedang ditangani), bersama ini diminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan Informasi............. Adapun penjelasan mengenai kasus posisi sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini. Mengingat Informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan Informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan Informasi ini. Sehubungan dengan permintaan Informasi ini, kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan Keputusan....Nomor...A.n (terlampir) dengan Telp: ..../ HP:..../email:..... Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. (tanda tangan oleh pejabat sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan ini) ttd Nama VI. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH LEMBAGA SELAIN PENEGAK HUKUM RAHASIA 1. Kasus posisi Jelaskan secara singkat tahap penanganan perkara. 2. Tujuan dan alasan permintaan Informasi: Jelaskan hubungan antara Informasi yang diminta dengan perkara/ tugas/ pekerjaan yang sedang ditangani. 3. Informasi yang diminta; Dalam hal Informasi yang diminta terkait dengan transaksi keuangan, maka paling sedikit memuat: Identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama PJK, dan periode waktu dari Informasi yang diminta. No Nama Nasabah Nama Bank Nomor Rekening Periode Waktu KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN YUNUS HUSEIN

Peraturan Badan Nomor per-09-1-01-ppatk-11-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB 1

Article 4

Article 5

Article 6

BAB 2

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB 3

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB 4

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13