PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-01-1-02-ppatk-01-10 Tahun 2010 tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERBAN Nomor per-01-1-02-ppatk-01-10 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Article 2

Correction

(1) Klasifikasi Informasi Publik di PPATK meliputi: a. Informasi yang terbuka; dan b. Informasi yang dikecualikan. (2) Informasi yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala; b Informasi yang tersedia setiap saat; dan c. Informasi yang diumumkan secara serta merta. (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Informasi sangat rahasia; b. Informasi rahasia; dan c. Informasi terbatas.

Article 3

(1) Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi: a. Informasi bulanan; b. laporan semesteran; dan c. laporan tahunan; (2) Informasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi data statistik mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, dan laporan jumlah hasil analisis. (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi hasil pelaksanaan kegiatan seluruh direktorat di PPATK dan laporan realisasi anggaran. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi laporan keuangan dan laporan kinerja PPATK.

Article 4

Informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi: a. profil PPATK yang meliputi visi, misi, dan struktur organisasi; b. daftar seluruh Informasi Publik terbuka yang berada di bawah penguasaan PPATK; c. Surat Edaran PPATK yang tidak termasuk Informasi yang dikecualikan; d. pengumuman pengadaan barang dan jasa; e. pengumuman penerimaan pegawai PPATK; f. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik; g. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan/atau h. Informasi setiap saat lain yang ditetapkan oleh Pemilik Informasi atas persetujuan Pimpinan PPATK.

Article 5

Informasi yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, disediakan PPATK atas permintaan Pemohon Informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Article 6

Informasi sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a memiliki kriteria: a. pengungkapan informasi secara tidak sah dapat menimbulkan risiko terhadap reputasi, operasional, dan hukum; b. digunakan oleh kalangan terbatas; dan c. dinyatakan sangat rahasia oleh pemilik informasi.

Article 7

Informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b memiliki kriteria: a. pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan fungsi, tugas, kegiatan, dan/atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan; b. digunakan oleh kalangan terbatas; dan c. dinyatakan rahasia oleh pemilik informasi.

Article 8

Informasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c memiliki kriteria: a. pengungkapan informasi secara tidak sah tidak mengganggu pelaksanaan fungsi, tugas, kegiatan, dan/atau kebijakan PPATK; b. digunakan oleh kalangan terbatas; dan c. dinyatakan terbatas oleh pemilik informasi.

Article 9

Ketentuan mengenai jenis-jenis Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

Peraturan Badan Nomor per-01-1-02-ppatk-01-10 Tahun 2010 tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13