Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2021 tentang KEPOLISIAN KHUSUS

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. 3. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Markas Besar Polri yang berada di bawah Kapolri. 4. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Kabaharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri. 5. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kakorbinmas adalah unsur pimpinan pada Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri yang berada di bawah Kabaharkam Polri. 6. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. 7. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. 8. Direktur Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dirbinmas adalah pimpinan Direktorat Pembinaan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 9. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disebut Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa UNDANG-UNDANG diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. 10. Anggota Polsus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha Milik Negara yang oleh atau atas kuasa UNDANG-UNDANG diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. 11. Penindakan Nonyustisiil adalah tindakan pertama yang diambil secara nonyustisiil terhadap setiap gangguan yang terjadi pada proses penegakan, selanjutnya diserahkan/diselesaikan oleh masing-masing unsur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan bidangnya masing-masing. 12. Kartu Tanda Anggota Polsus yang selanjutnya disebut KTA Polsus adalah kartu identitas seorang Anggota Polsus yang diterbitkan oleh Polri. 13. Seragam Dinas Polsus adalah pakaian Anggota Polsus yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai peraturan yang berlaku di instansi dan/atau badan pemerintah yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Polsus.