PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERBAN Nomor 8 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB Kedua

Tim Pengelola LHKPN/LHKASN

Article 6

Correction

(1) Untuk mengelola penyampaian LHKPN/LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKPN/LHKASN dengan: a. Keputusan Kapolri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan b. Keputusan Kapolda, untuk tingkat Kepolisian Daerah. (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Penanggung jawab: Irwasum Polri; b. koordinator LHKPN/ LHKASN: 1. Karorenmin Itwasum Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; 2. Irwasda, untuk tingkat Kepolisian Daerah; c. Administrator LHKPN/LHKASN: 1. Inspektorat Pengawasan Umum Polri dan Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; 2. Inspektorat Pengawasan Daerah dan Biro Sumber Daya Manusia, untuk tingkat Kepolisian Daerah; d. Administrator Unit Kerja: pengemban fungsi Sumber Daya Manusia pada satuan Kerja.

Article 7

(1) Tim Pengelola LHKPN/LHKASN mempunyai tugas: a. penanggung jawab LHKPN, melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal: 1. monitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya; dan 2. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi: a) data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b) klarifikasi kepada Pejabat Wajib LHKPN, jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan c) pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran; b. koordinator LHKPN/LHKASN: 1. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal pemantauan formulir LHKPN; 2. melakukan sosialisasi/bimbingan teknis cara pengisian LHKPN kepada pejabat wajib LHKPN; 3. melakukan verifikasi ketepatan pengisian dan kelengkapan bukti pendukung laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN; 4. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Kapolri dengan memberikan tembusan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Polri untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN; 6. memberikan asli tanda terima penyampaian LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pejabat Wajib LHKPN; dan 7. mengusulkan penjatuhan tindakan dan/atau hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan; dan 8. melakukan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi yang berkaitan dengan LHKASN; c. administrator LHKPN/LHKASN Polri: 1. pendistribusian formulir LHKPN/LHKASN kepada Administrator Unit Kerja; 2. membuat daftar Pejabat Wajib LHKPN/LHKASN setahun sekali paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya dan memperbaruinya apabila ada pejabat yang dilantik/mutasi/akan pensiun untuk disampaikan kepada koordinator LHKPN/LHKASN; 3. menginformasikan kepada pejabat wajib LHKPN yang dilantik/mutasi/akan pensiun untuk melaporkan harta kekayaannya; 4. membuat laporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN/ LHKASN kepada koordinator LHKPN/LHKASN; dan 5. meminta dan menyimpan fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari pejabat wajib LHKPN sebagai arsip; d. Administrator Unit Kerja: 1. pendistribusian formulir LHKPN/LHKASN kepada Pegawai Negeri pada Polri di lingkungan satuan kerjanya; 2. menyosialisasikan dan mengarahkan tata cara pengisian formulir LHKPN/LHKASN; 3. mengirimkan formulir LHKPN yang telah diisi kepada administrator LHKPN/LHKASN Polri secara manual atau online; dan 4. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Pegawai Negeri pada Polri di lingkungan satuan kerjanya yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran administrator LHKPN/LHKASN Polri.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11