Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN DA…

Article 2

Tujuan dari peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam melakukan pengkajian, penilaian dan studi kelayakan pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan; b. terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan; dan c. terpenuhinya kriteria dan persyaratan yang diperlukan dalam penetapan pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan.

Article 3

Correction

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. legalitas, yaitu pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. transparan, yaitu proses perencanaan, pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan dilaksanakan secara terbuka dengan mempertimbangkan saran masukan dan pendapat dari internal dan eksternal Polri; c. proporsional, yaitu pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan berdasarkan pemenuhan kebutuhan tugas, fungsi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Polri dan keserasian dengan pemerintahan daerah; d. efektivitas, yaitu pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan objektif www.djpp.kemenkumham.go.id dengan mengedepankan kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan; e. bermanfaat, yaitu pelaksanaan pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan dapat mendatangkan manfaat yang sebesar- besarnya bagi Polri, pemerintah maupun masyarakat; dan f. akuntabel, yaitu hasil pengkajian, penilaian, dan studi kelayakan rencana pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan dapat dipertanggungjawabkan.

Article 4

Correction

Klasifikasi pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan, meliputi: a. Polda; b. Polres; c. Polsek; dan d. Polsubsektor.

Article 5

Correction

(1) Kriteria pembentukan status Kesatuan Kewilayahan meliputi: a. jumlah penduduk; b. perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat, baik yang berkaitan dengan kriminalitas, lalu lintas maupun kerawanan lainnya; c. pemekaran wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan yang merupakan bagian dari tuntutan masyarakat; d. kebutuhan organisasi Polri untuk penyetaraan dengan pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan; e. luas wilayah memadai untuk dibentuk status Kesatuan Kewilayahan menjadi Polda, Polres, atau Polsek/Polsubsektor; f. kesiapan jumlah personel riil paling sedikit 60% dari Daftar Susunan Personel (DSP) tipe Kesatuan Kewilayahan yang diusulkan; www.djpp.kemenkumham.go.id g. untuk pembentukan Polda, paling sedikit membawahi 4 (empat) wilayah hukum Polres; h. untuk pembentukan Polres, paling sedikit membawahi 4 (empat) wilayah hukum Polsek; i. adanya dukungan dari pimpinan yang lebih atas; dan j. adanya dukungan dari masyarakat. (2) Kriteria peningkatan status Kesatuan Kewilayahan meliputi: a. jumlah penduduk; b. perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat, baik yang berkaitan dengan kriminalitas, lalu lintas maupun kerawanan lainnya; c. kesiapan jumlah personel riil paling sedikit 60% dari Daftar Susunan Personel (DSP) tipe Kesatuan Kewilayahan yang diusulkan; d. sudah terdapat kantor atau aset pemerintah daerah, objek vital, sumber perekonomian/industri dan aset strategis lainnya; dan e. keinginan dan dukungan masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Article 6

(1) Persyaratan pembentukan status Kesatuan Kewilayahan, meliputi: a. terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan; b. adanya dokumen usulan pembentukan status Kesatuan Kewilayahan; c. dilaksanakannya studi kelayakan yang merekomendasikan perlu dibentuknya dan ditingkatkannya status Kesatuan Kewilayahan; d. tersedia lahan untuk pembangunan kantor, rumah dinas/asrama, fasilitas umum dan sosial dengan luas paling sedikit: 1. 10 (sepuluh) hektar, untuk Mapolda; 2. 5 (lima) hektar, untuk Mapolres; 3. 2 (dua) hektar, untuk Mapolsek; dan 4. 0,5 (nol koma lima) hektar, untuk Polsubsektor; e. kesiapan dan dukungan dari kesatuan atas. (2) Persyaratan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan, meliputi: a. terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. adanya dokumen usulan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan; c. dilaksanakannya studi kelayakan yang merekomendasikan perlu dibentuk atau ditingkatkan status Kesatuan Kewilayahan; dan d. kesiapan dan dukungan dari kesatuan atas. (3) Penyediaan lahan untuk pembangunan kantor, rumah dinas/asrama, fasilitas umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadaannya dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); b. hibah dari Pemda; dan/atau c. masyarakat dengan akte kepemilikan atau atas hak yang sah. (4) Kesiapan dan dukungan kesatuan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d, meliputi: a. personel; b. sarana dan prasarana antara lain alat perkantoran, alat transportasi, alat material khusus dan alat komunikasi; dan c. dukungan anggaran untuk pembangunan kantor, Rumdin/ asrama, dan fasilitas lainnya serta dukungan operasional sesuai standardisasi. (5) Dalam hal ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d belum terpenuhi, dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan.

Article 7

(1) Kewenangan pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan sepenuhnya berdasarkan pertimbangan dan keputusan pimpinan (Kapolri). (2) Pertimbangan dan keputusan pimpinan (Kapolri) sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tetap memperhatikan: a. kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan b. saran dan masukan dari pejabat fungsi terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 4

Correction

Klasifikasi pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan, meliputi: a. Polda; b. Polres; c. Polsek; dan d. Polsubsektor.

Article 5

Correction

Article 6

Article 7

Article 8

Correction

(1) Tata cara pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan pada tingkat Polda sebagai berikut: a. Rorena Polda menyiapkan telaahan staf dengan dilengkapi data pendukung untuk diajukan kepada Kapolda; b. Kapolda mengusulkan kepada Kapolri u.p. Asrena Kapolri dengan melampirkan telaahan staf dan data pendukung dengan tembusan Irwasum Polri dan para Asisten Kapolri; c. Asrena Kapolri membentuk tim studi kelayakan yang keanggotaannya terdiri dari fungsi terkait; d. tim melakukan studi kelayakan dan melaporkan hasilnya disertai rekomendasi kepada Asrena Kapolri; e. Asrena Kapolri melaporkan kepada Kapolri; f. Kapolri mengadakan rapat dengan pejabat utama Mabes Polri untuk MEMUTUSKAN setuju atau tidak setuju pembentukan Polda; g. Kapolri dapat memberikan persetujuan atau penolakan pembentukan atau peningkatan Kesatuan Kewilayahan tingkat Polda; dan h. Kapolri berwenang MENETAPKAN pembentukan atau peningkatan status Kesatuan Kewilayahan tingkat Polda. (2) Tata cara pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan pada tingkat Polres sebagai berikut: a. Bagren Polres menyiapkan telaahan staf dengan dilengkapi data pendukung untuk diajukan kepada Kapolres; b. Kapolres mengusulkan kepada Kapolda u.p. Karorena Polda dilampirkan dengan telaahan staf dan data pendukung dengan tembusan Irwasda dan para Karo Polda; c. Karorena Polda membentuk tim studi kelayakan yang keanggotaannya terdiri dari fungsi terkait; d. tim melakukan studi kelayakan dan melaporkan hasilnya disertai rekomendasi kepada Karorena Polda; e. Karorena Polda melaporkan kepada Kapolda; www.djpp.kemenkumham.go.id f. Kapolda mengusulkan kepada Kapolri u.p. Asrena Kapolri dilampirkan telaahan staf, hasil studi kelayakan dan rekomendasi; g. Asrena Kapolri melakukan pengkajian dan penilaian serta melaporkan hasilnya kepada Kapolri; h. Kapolri mengadakan rapat dengan pejabat utama Mabes Polri untuk MEMUTUSKAN setuju atau tidak setuju pembentukan Polres; i. Kapolri dapat memberikan persetujuan atau penolakan pembentukan atau peningkatan Kesatuan Kewilayahan tingkat Polres; dan j. Kapolri berwenang MENETAPKAN pembentukan atau peningkatan status Kesatuan Kewilayahan tingkat Polres. (3) Tata cara pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan pada tingkat Polsek/Polsubsektor sebagai berikut: a. Kapolsek menyiapkan telaahan staf dengan dilengkapi data pendukung; b. Kapolsek mengusulkan rencana pembentukan atau peningkatan status Kesatuan Kewilayahan kepada Kapolres dilampirkan dengan telaahan staf dan data pendukung dengan tembusan Kabagren, Kabagops, dan Kabagsumda; c. Kapolres membentuk tim studi kelayakan yang keanggotaannya terdiri dari fungsi terkait; d. tim melakukan studi kelayakan dan melaporkan hasilnya disertai rekomendasi kepada Kapolres; e. Kapolres mengusulkan rencana pembentukan atau peningkatan status Kesatuan Kewilayahan dengan dilampirkan telaahan staf, data pendukung, dan hasil studi kelayakan kepada Kapolda u.p. Karorena Polda dengan tembusan Irwasda dan para Karo Polda; f. Karorena Polda melaporkan kepada Kapolda; g. Kapolda mengusulkan kepada Kapolri u.p. Asrena Kapolri disertai laporan hasil studi kelayakan dan rekomendasi, dengan tembusan Irwasum Polri dan para Asisten Kapolri; h. Asrena Kapolri melakukan pengkajian dan penilaian serta melaporkan hasilnya kepada Kapolri; i. Kapolri dapat memberikan persetujuan atau penolakan pembentukan atau peningkatan Kesatuan Kewilayahan tingkat Polsek/Polsubsektor; dan www.djpp.kemenkumham.go.id j. Kapolda MENETAPKAN pembentukan atau peningkatan status Kesatuan Kewilayahan tingkat Polsek/Polsubsektor, setelah mendapat persetujuan dari Kapolri. (4) Format telaahan staf pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Article 9

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: a. audiensi dengan pejabat Polri/pejabat Pemda setempat dan masyarakat; b. melakukan pengkajian dan penilaian untuk mencocokkan data awal dalam telaahan staf dengan kondisi riil di daerah/lokasi yang dituangkan dalam formulir studi kelayakan; c. melakukan peninjauan dan pengkajian lapangan tentang lokasi, lingkungan dan tingkat kerawanan, keamanan dan ketertiban masyarakat; d. membuat laporan hasil studi kelayakan dengan dilampirkan formulir studi kelayakan dan dokumentasi; dan e. membuat rekomendasi pembentukan atau peningkatan status Kesatuan Kewilayahan. (3) Formulir studi kelayakan pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Article 10

(1) Penetapan pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan sebagai berikut: a. tingkat Polda dan Polres, ditetapkan dengan Keputusan Kapolri; dan b. tingkat Polsek/Polsubsektor, ditetapkan dengan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri. (2) Penetapan pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara www.djpp.kemenkumham.go.id Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan.

Article 11

Correction

(1) Peresmian pembentukan dan peningkatan status Kesatuan Kewilayahan merupakan kewenangan Kapolri yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk secara berjenjang. (2) Peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Article 12

Correction

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku: a. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No.Pol.: Skep/791/XI/2005 tentang Petunjuk Pembentukan dan Pengesahan Kepolisian Negara Republik INDONESIA Resor (Polres); b. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No.Pol.:Skep/792/XI/2005 tentang Petunjuk Pembentukan dan Pengesahan Kepolisian Negara Republik INDONESIA Sektor (Polsek); c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Peningkatan Satuan Kewilayahan; dan d. Surat Edaran Asrena Kapolri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 13

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2014 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUTARMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN STATUS KESATUAN KEWILAYAHAN A. FORMAT TELAAHAN STAF UNTUK PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN STATUS KESATUAN KEWILAYAHAN KOPSTUK TELAAHAN STAF Nomor: R/TS/.........../........./........../......... tentang (PEMBENTUKAN/PENINGKATAN) STATUS KESATUAN KEWILAYAHAN *) I. PERMASALAHAN 1. searah dengan kebijakan pengembangan wilayah dan otonomi daerah, maka sejak ………………… telah dibentuk Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten …………….. di wilayah Provinsi …………, namun sampai saat ini belum memiliki Kesatuan Kewilayahan; 2. ditinjau dari berbagai aspek, pembentukan/peningkatan status Kesatuan Kewilayahan pada Provinsi/Kota/Kabupaten ................ tersebut, sangat strategis karena: a. .................................................................................; b. ............................................................................dst; 3. seiring dengan perkembangan tersebut, diperlukan kehadiran Polri dalam bentuk Kesatuan Kewilayahan pada wilayah tersebut; 4. ……………………………………………………………………………….dst. www.djpp.kemenkumham.go.id II. PRA ANGGAPAN Tanpa kehadiran Kesatuan Kewilayahan pada Provinsi/Kota/Kabupaten ……………. tersebut, selain mengakibatkan tidak selarasnya pelaksanaan pemerintahan, juga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terjadi tidak dapat ditangani secara optimal. III. FAKTA 1. Provinsi .……… membawahi ……….. Kota dan ……….. Kabupaten, yaitu: a. Kota ………..(sudah ada Polres); b. Kota ………..(sudah ada Polres); c. Kota ………...(belum ada Polres); d. …………………………………….dst; 2. Provinsi/Kota/Kabupaten ……..…… dibentuk berdasarkan ...……… tanggal ……… dan telah berfungsi sejak …………….; 3. luas wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten ………….. adalah …… km2, yang terdiri atas daerah perkotaan, pantai, pinggiran, pedesaan, ……………. dst; 4. batas wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten ………….. sebagai berikut: a. sebelah utara ………………; b. sebelah timur ………………; c. sebelah selatan …………….; d. sebelah barat ……………….; 5. Kecamatan yang ada di wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten tersebut adalah sebagai berikut: a. …………………………………; b. ……………………………..dst; 6. jumlah penduduk ………………. jiwa, terdiri dari: a. jenis kelamin: 1) laki-laki : …….…………; 2) perempuan : …….…………; www.djpp.kemenkumham.go.id b. suku/etnis: 1) …………………………………; 2) ……………………………..dst; c. pekerjaan: 1) …………………………………; 2) ……………………………..dst; 7. di wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten ………. terdapat antara lain: a. Pemerintah Daerah: 1) Kantor Gubernur ..…………………; 2) Kantor Walikota/Bupati ………….; 3) Kantor/Dinas ………….……………; 4) ………………………….…………..dst; b. Instansi samping: 1) Kejaksaan; 2) Pengadilan; 3) Lembaga pemasyarakatan (LP); 4) …………………………………..dst; c. Kesatuan TNI: 1) ………………………………………; 2) ………………………………………; d. Kesatuan Polri: 1) Polda….…………………………..; 2) ………………………………….dst; e. objek vital: 1) Bank ………………………………; 2) ………………………………….dst; 8. gangguan Kamtibmas: a. kriminalitas yang dilaporkan dan diselesaikan (3 tahun terakhir) …………………………………………………………………………; b. lalu lintas (3 tahun terakhir) …………………………………………………………………………; www.djpp.kemenkumham.go.id c. ancaman dan gangguan lainnya: 1) unjuk rasa; 2) bencana alam; 3) ………..……dst; 9. kesiapan Pembentukan/Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan: a. dukungan Pemda : …………………………………; b. dukungan masyarakat : …………………………………; c. lahan yang disiapkan luas ……… m2, berasal dari …………, terletak di …………. status ........................; d. …………………………………………………….dst. IV. DISKUSI 1. kondisi geografi wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten ………………, Aparatur Pemerintah yang ada serta masyarakat sangat mendukung terbentuknya/peningkatan status Kesatuan kewilayahan …………………………………….; 2. dilihat dari data gangguan Kamtibmas yang terjadi pada 3 tahun terakhir di wilayah tersebut, dikaitkan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan pembangunan, maka terbentuknya/peningkatan status Kesatuan Kewilayahan pada Provinsi/Kota/Kabupaten ……….…………. adalah merupakan suatu kebutuhan Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan Kepolisian; 3. dalam rangka pembentukan/peningkatan status Kesatuan Kewilayahan ………………..……. diperlukan penambahan personel, pengadaan fasilitas (Mako dan Rumdin) serta penambahan materiil/peralatan Kepolisian secara bertahap; 4. dst. V. KESIMPULAN 1. ………………………………………………………………………………..; 2. …………………………………………………………………………. dst. VI. SARAN 1. dalam rangka pembentukan/peningkatan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dan memelihara stabilitas Kamtibmas www.djpp.kemenkumham.go.id di wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten tersebut, sekaligus untuk keserasian dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka pada Provinsi/ Kota/Kabupaten …………… tersebut perlu dibentuk/ditingkatkan Status Kesatuan Kewilayahan; 2. ………………………………………………………………………….. dst. Demikian Telaahan Staf ini dibuat sebagai bahan masukan bagi pimpinan guna menentukan kebijaksanaan selanjutnya. Lampiran: 1. …………………… 2. …………………… CATATAN: *) coret yang tidak perlu Dikeluarkan di : ……………………….. pada tanggal : ……………………….. KEPALA KEPOLISIAN …………………….., ………………………….. ………………………….. www.djpp.kemenkumham.go.id B. FORMULIR STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN STATUS KESATUAN KEWILAYAHAN KOPSTUK FORMULIR STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN/PENINGKATAN STATUS KESATUAN KEWILAYAHAN NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 1 2 3 4 1. Sejauh mana tingkat diperlukannya pembentukan/ peningkatan status Kesatuan Kewilayahan tersebut. Sangat perlu/ perlu/kurang perlu coret yang tidak tepat 2. Latar belakang/pertimbangan pengusulan pembentukan/ peningkatan status Kesatuan Kewilayahan. a. ………………… b. …………….dst. 3. Masalah mendasar sehingga diperlukan pembentukan / peningkatan status Kesatuan Kewilayahan tersebut. a. ……………..…. b. …………….dst. 4. Data awal: a. dasar pembentukan/ peningkatan status Provinsi/ Kota/Kabupaten UU No …. Thn ….. tentang ……………. ………………………. b. luas wilayah ………. km2 c. jumlah penduduk ………. jiwa d. objek vital/proyek vital a. …………..……. b. …………....dst. e. sumber daya yang tersedia (alam dan buatan) a. …………..……. b. …………....dst. 5. Gangguan Kamtibmas (3 Tahun terakhir) yang dilaporkan dan diselesaikan www.djpp.kemenkumham.go.id a. kriminalitas b. lalu lintas c. ancaman/kerawanan lainnya a. …………………. b. …………………. c. …………………. 6. Karakteristik wilayah. a. …………………. b. …………………. 7. Lahan yang disiapkan : a. Luas b. Letak c. Asal lahan d. Nilai per m2 e. Surat yang dimiliki ………………m2/ha Jalan/Desa……….. ………………………. Rp. …………………. ………………………. 8. Lokasi tanah yang disiapkan. Strategis/ kurang strategis/ tidak strategis coret yang tidak tepat 9. Berapa Km jarak antara: a. Lokasi Polres dengan Polres terdekat b. Lokasi Polres dengan Polda c. Lokasi polsek dengan polsek terdekat d. Lokasi polsek dengan Polres a. ……………..…. b. …………..……. c. ……………..…. d. ……………..…. 10. Kesiapan Pemda membantu membangun Mako dan Rumdin. 11. Wujud dukungan masyarakat. a. Surat.....No.... tanggal.......... b. .................... 12. Jumlah kesatuan jajaran dibawahnya. a. Polres: ........... b. Polsek: .......... c. Polsubsektor: .. 13. Langkah-langkah dan upaya Kesatuan Kewilayahan untuk menindaklanjuti pengusulan pembentukan/peningkatan status Kesatuan Kewilayahan. a. ..................... b. ..................... 14. Sudah adakah bangunan yang akan digunakan untuk Mako sementara yang disiapkan untuk Mako oleh Kesatuan Kewilayahan/ Pemerintah Daerah. Ada/Belum www.djpp.kemenkumham.go.id 15. Ketentuan minimal yang disiapkan pada Kesatuan Kewilayahan yang dibentuk/ditingkatkan statusnya: a. personel b. kantor c. Rumdin d. materiil a. ............ orang b. 1 unit c. ................. KK d. ............. (jenis) 16. Kendala/hambatan/permasalahan yang ada. a. ...................... b. ..................... 17. Adakah dampak negatif bila tidak dibentuk/ditingkatkan status Kesatuan Kewilayahan. a. ...................... b. ...................... 18. Alternatif lainnya bila tidak dibentuk/ditingkatkan status Kesatuan Kewilayahan. a. meningkatkan status Kesatuan Kewilayahan b. menambah jumlah personel Kesatuan Kewilayahan 19. Saran. a. ....................... b. ........................ CATATAN: Daftar pertanyaan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dikaitkan dengan situasi dan kondisi wilayah. Dikeluarkan di : ………………….. pada tanggal : ………………….. KEPALA KEPOLISIAN ………………, ………………………… ………………………… KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUTARMAN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN STATUS KESATUAN KEWILAYAHAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13