PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang KRITERIA PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENERIMA TUNJANGAN KHUSUS PADA WILAYAH PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

PERBAN Nomor 5 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KRITERIA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS DAN WILAYAH PENUGASAN

Article 4

Correction

(1) Kriteria Pegawai Negeri pada Polri yang menerima tunjangan khusus pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan atau mendukung tugas Polri pada Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang; b. tidak sedang dalam penugasan ke luar negeri minimal 6 bulan; c. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan d. tidak sedang menjalani hukuman pidana. (2) Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Pejabat yang berwenang.

Article 5

(1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut: a. Kapolda untuk tingkat Polda; dan b. Kapolres untuk tingkat Polres. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenang penandatanganan kepada Pejabat pengemban fungsi Sumber Daya Manusia.

Article 6

Kriteria wilayah penugasan pada Pulau-pulau Kecil Terluar meliputi: a. pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi); dan b. memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional.

Article 7

Kriteria wilayah penugasan pada Wilayah Perbatasan meliputi: a. perbatasan darat yang bersinggungan langsung dengan garis batas antar-negara (Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini); dan b. tidak terpisahkan laut/perairan.

Article 8

Wilayah penugasan Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang diberikan Tunjangan Khusus tercantum pada kolom 5 (lima) dan kolom 6 (enam) lampiran “A” dan pada kolom 4 (empat) dan kolom 5 (lima) lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 9

Apabila di kemudian hari terdapat pengembangan atau pembentukan Polsek/ Polsubsektor pada wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, Pegawai Negeri pada Polri yang ditugaskan pada Polsek/ Polsubsektor tersebut, diberikan tunjangan khusus berdasarkan peraturan ini.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang KRITERIA PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENERIMA TUNJANGAN KHUSUS PADA WILAYAH PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13