Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PENGAMANAN SWAKARSA

Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 2. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. 3. Satuan Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Satkamling adalah satuan masyarakat yang pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya. 4. Anggota Satpam adalah petugas pengamanan swakarsa yang direkrut, dilatih, memiliki kartu tanda anggota dan status ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga profesi Satpam, pelatihan Satpam, kawal angkut uang dan/atau barang berharga, konsultasi jasa pengamanan, penerapan peralatan pengamanan, usaha jasa penyediaan satwa dan usaha lain jasa keamanan. 6. Pengguna Jasa Satpam adalah perorangan, organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah yang membutuhkan dan menggunakan jasa Anggota Satpam. 7. Surat Izin Operasional yang selanjutnya disingkat SIO adalah surat yang berisi keterangan bahwa BUJP pemegang surat diberi izin untuk melakukan kegiatan operasional di bidang jasa pengamanan. 8. Badan Usaha adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG, baik perusahaan lokal maupun perusahaan penanaman modal asing, yang menggunakan anggota Satpam. 9. Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan bagi calon anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan dasar yang berkualifikasi gada pratama. 10. Pelatihan Gada Madya adalah pelatihan bagi calon anggota Satpam atau anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan menengah yang berkualifikasi gada madya. 11. Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan bagi calon anggota Satpam atau anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan manajerial yang berkualifikasi gada utama. 12. Kartu Tanda Anggota Satpam yang selanjutnya disingkat KTA Satpam adalah kartu tanda pengenal sebagai anggota Satpam yang diterbitkan dan diregistrasi oleh Polri. 13. Pos Satkamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pelaksanaan Satkamling. 14. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 15. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 16. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. 17. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 18. Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Korbinmas Baharkam Polri adalah unsur pelaksana utama yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat dan dalam batas kewenangan yang ditetapkan menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat pusat dalam memelihara keamanan guna terwujudnya situasi dan ketertiban masyarakat yang kondusif. 19. Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri adalah unsur pelaksana di bawah Korbinmas Baharkam Polri yang bertugas menyusun dan mengembangkan sistem dan metode di bidang pembinaan potensi masyarakat, melaksanakan pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi, pengawasan, pembinaan kepolisian khusus, sertifikasi kompetensi Satpam dan kepolisian khusus serta melaksanakan kegiatan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat. 20. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda yang selanjutnya disebut Ditbinmas Polda adalah unsur pelaksana tugas yang berada di bawah Kapolda bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan Swakarsa, kepolisian khusus, serta satuan keamanan lingkungan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 21. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. 22. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. 23. Kepala Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kabaharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri. 24. Kepala Korbinmas Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kakorbinmas Baharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Korbinmas Baharkam Polri yang berada di bawah Kabaharkam Polri. 25. Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri yang berada di bawah Kakorbinmas Baharkam Polri. 26. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda yang selanjutnya disebut Dirbinmas Polda adalah pimpinan Ditbinmas Polda yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 27. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang berpangkat paling rendah Brigadir Polisi Satu dan paling tinggi setingkat Perwira dalam jabatan Kanit Binmas di Polsek setempat sebagai pembina Kamtibmas di desa/kelurahan, yang diangkat berdasarkan keputusan Kapolres.

(1) Perekrutan calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh: a. BUJP; atau b. Pengguna Jasa Satpam. (2) BUJP yang akan merekrut calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki SIO jasa penyedia tenaga pengamanan atau SIO jasa pelatihan keamanan. (3) Untuk mendapatkan SIO jasa penyedia tenaga pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. surat rekomendasi dari Polda setempat; b. akte pendirian badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya; c. memiliki struktur organisasi badan usaha; d. melampirkan riwayat hidup pimpinan, staf dan tenaga ahli dari organisasi BUJP; e. pimpinan dan tenaga ahli memiliki ijazah Pelatihan Gada Utama; f. surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya; g. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; h. melampirkan bukti laporan pajak tahunan terakhir jika SIO diperpanjang; i. tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat; j. surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat; k. surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan/instansi terkait; l. melampirkan fotokopi dokumen keimigrasian yang sah bagi tenaga kerja asing; m. melampirkan surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan yang terdaftar di Polri; n. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha; dan o. melampirkan sertifikat dan bukti pembayaran iuran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (4) Untuk mendapatkan SIO jasa pelatihan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. surat rekomendasi dari Polda setempat; b. akte pendirian badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya; c. memiliki struktur organisasi badan usaha; d. melampirkan riwayat hidup pimpinan, staf dan tenaga ahli dari organisasi BUJP; e. memiliki sarana dan prasarana pelatihan jasa pengamanan; f. melampirkan riwayat hidup instruktur pelatihan jasa pengamanan; g. surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya; h. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; i. melampirkan bukti laporan pajak tahunan terakhir jika SIO diperpanjang; j. tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat; k. surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat; l. surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan/instansi terkait; dan m. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha. (5) Pengguna Jasa Satpam yang akan merekrut calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berkoordinasi dengan Kapolri melalui pejabat pengemban fungsi pembinaan masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUJP dan pengguna jasa Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Polri.

(1) Perekrutan calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh: a. BUJP; atau b. Pengguna Jasa Satpam. (2) BUJP yang akan merekrut calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki SIO jasa penyedia tenaga pengamanan atau SIO jasa pelatihan keamanan. (3) Untuk mendapatkan SIO jasa penyedia tenaga pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. surat rekomendasi dari Polda setempat; b. akte pendirian badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya; c. memiliki struktur organisasi badan usaha; d. melampirkan riwayat hidup pimpinan, staf dan tenaga ahli dari organisasi BUJP; e. pimpinan dan tenaga ahli memiliki ijazah Pelatihan Gada Utama; f. surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya; g. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; h. melampirkan bukti laporan pajak tahunan terakhir jika SIO diperpanjang; i. tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat; j. surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat; k. surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan/instansi terkait; l. melampirkan fotokopi dokumen keimigrasian yang sah bagi tenaga kerja asing; m. melampirkan surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan yang terdaftar di Polri; n. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha; dan o. melampirkan sertifikat dan bukti pembayaran iuran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (4) Untuk mendapatkan SIO jasa pelatihan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. surat rekomendasi dari Polda setempat; b. akte pendirian badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya; c. memiliki struktur organisasi badan usaha; d. melampirkan riwayat hidup pimpinan, staf dan tenaga ahli dari organisasi BUJP; e. memiliki sarana dan prasarana pelatihan jasa pengamanan; f. melampirkan riwayat hidup instruktur pelatihan jasa pengamanan; g. surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya; h. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; i. melampirkan bukti laporan pajak tahunan terakhir jika SIO diperpanjang; j. tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat; k. surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat; l. surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan/instansi terkait; dan m. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha. (5) Pengguna Jasa Satpam yang akan merekrut calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berkoordinasi dengan Kapolri melalui pejabat pengemban fungsi pembinaan masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUJP dan pengguna jasa Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Polri.